Kapal Global Tolak Kawalan Militer AS di Selat Hormuz, Ini Penyebabnya

Selat Hormuz kembali jadi sorotan dunia karena sejumlah perusahaan pelayaran global memilih menghindari jalur tersebut akibat memburuknya keamanan di kawasan. Keputusan ini muncul di tengah gelombang serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap kapal-kapal komersial, yang memicu kekhawatiran serius soal keselamatan pelayaran. Meski Amerika Serikat (AS) mengklaim pengawalan militer yang mereka lakukan menjaga jalur tetap aman, para operator kapal justru menilai situasi semakin berisiko.

Penghindaran Kawalan Militer AS oleh Perusahaan Pelayaran

Menurut tujuh sumber dari industri pelayaran dan keamanan maritim yang berbicara kepada Reuters, kapal-kapal kini menolak skema pengawalan militer AS di Selat Hormuz. Mereka merasa bahwa jalur yang dikawal justru meningkatkan risiko keselamatan awak kapal. Selat Hormuz sendiri sudah lama menjadi jalur pelayaran penting untuk ekspor energi dunia, khususnya minyak mentah dari negara-negara Teluk Persia.

Sejak 1968, Organisasi Maritim Internasional (IMO) menetapkan jalur pelayaran resmi yang dikenal sebagai Traffic Separation Scheme (TSS) di tengah Selat Hormuz, yang selama puluhan tahun dianggap aman. Namun, sejak konflik Iran meningkat pada 28 Februari 2026, keamanan di jalur utama ini terus memburuk.

Serangan Iran dan Dampaknya pada Jalur Pelayaran

Pasukan Iran dilaporkan menanam ranjau di perairan sekitar Selat Hormuz, sehingga kapal-kapal terpaksa menggunakan jalur alternatif yang lebih dekat dengan pantai Iran atau Oman. Pada Juni lalu, militer AS meluncurkan operasi rahasia dengan menggunakan drone udara, drone laut, dan helikopter untuk mengawal kapal tanker agar tetap bisa melintasi jalur tersebut.

Operasi ini mencakup puluhan transfer minyak antar kapal demi menjaga kelancaran ekspor energi negara-negara Teluk Persia dan mencegah lonjakan harga minyak global akibat gangguan pasokan. Namun, serangkaian serangan terhadap kapal di perairan Oman sejak awal Juli semakin memperuncing situasi.

Korps Garda Revolusi Iran mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap dua kapal tanker super milik Uni Emirat Arab (UEA). Sejak 7 Juli, sedikitnya lima kapal, termasuk kapal tanker minyak mentah, kapal LNG, dan kapal kontainer, menjadi sasaran serangan di perairan Oman.

Reaksi Industri dan Analisis Keamanan

Salah satu sumber industri pelayaran menyatakan bahwa perusahaannya memutuskan untuk tidak lagi melintasi Selat Hormuz demi keselamatan awak kapal. "Amerika Serikat tampaknya sudah tidak memiliki kendali atas situasi ini," ungkapnya.

Menurut analis Timur Tengah dari Verisk Maplecroft, Torbjorn Solvedt, kemampuan Iran menyerang kapal di jalur Oman menunjukkan bahwa solusi pengawalan AS yang diusulkan pemerintahan Presiden Donald Trump kemungkinan sulit berhasil.

"Kemampuan Iran yang terus menyerang kapal-kapal yang berlayar melalui jalur Oman menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan pemerintahan Trump untuk menjaga pelayaran tetap berlangsung kemungkinan besar tidak akan berhasil," jelas Solvedt.

Klaim AS dan Ancaman Iran

Meski situasi memburuk, Gedung Putih masih menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka dan aliran minyak tidak terhambat. Juru bicara Gedung Putih, Olivia Wales, menegaskan, "Iran melakukan aksi terorisme internasional dengan menembaki kapal-kapal dagang yang berlayar damai, menargetkan serta membunuh warga sipil yang tidak bersalah, dan Amerika Serikat meresponsnya dengan tindakan tegas."

Seorang pejabat pertahanan AS menyebutkan selama tujuh hari terakhir lebih dari 100 kapal berkoordinasi langsung dengan militer AS untuk melintasi Selat Hormuz, sementara lebih dari 300 kapal berhasil melewati kawasan tersebut secara umum.

Namun, pada Rabu, Iran mengancam akan menghentikan lebih banyak ekspor energi sebagai respons atas blokade laut yang diberlakukan AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Tehran juga memberi sinyal akan menggunakan sekutunya, kelompok Houthi di Yaman, untuk menutup Selat Bab el-Mandeb, yang berarti dua jalur pelayaran energi terpenting dunia bisa terancam secara bersamaan.

Risiko Tinggi dan Ketidakpastian di Selat Hormuz

Joint Maritime Information Center yang dipimpin Angkatan Laut AS menaikkan tingkat risiko pelayaran di Selat Hormuz menjadi "severe" (parah) dari sebelumnya "substantial" (tinggi) setelah tiga kapal tanker menjadi sasaran serangan.

Beberapa perusahaan keamanan maritim Yunani, seperti Diaplous dan MARISKS, bahkan menyarankan perusahaan pelayaran untuk menunda pelayaran melalui kawasan tersebut hingga situasi membaik dan menegaskan belum ada jaminan keamanan yang dapat diterima untuk melintasi Selat Hormuz saat ini.

Sumber lain menyebutkan bahwa militer AS belum memberikan informasi yang memadai kepada kapal-kapal mengenai tingkat risiko yang mereka hadapi, khususnya di jalur alternatif dekat Oman.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, penolakan massal perusahaan pelayaran terhadap kawalan militer AS di Selat Hormuz mengindikasikan kegagalan strategi militer AS dalam mengamankan jalur perdagangan energi yang vital ini. Meski AS mengklaim kontrol dan keamanan tetap terjaga, realitas di lapangan menunjukkan situasi semakin tidak terkendali dengan risiko yang makin tinggi.

Konflik yang terus berlanjut antara AS dan Iran bukan hanya berdampak pada keamanan pelayaran, tapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global yang selama ini bergantung pada Selat Hormuz. Jika ancaman Iran menutup Selat Bab el-Mandeb benar-benar terjadi, maka akan terjadi krisis energi yang jauh lebih besar karena dua jalur utama ekspor minyak dunia terancam sekaligus.

Ke depan, pelaku industri pelayaran dan negara-negara konsumen energi harus mencari alternatif strategis, termasuk diversifikasi jalur ekspor dan memperkuat diplomasi untuk meredam konflik. Jika tidak, ketidakpastian di Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga energi dan gejolak ekonomi global yang sulit diprediksi.

Untuk informasi lebih lanjut dan update terkini terkait perkembangan di Selat Hormuz, Anda dapat membaca langsung laporan lengkapnya di CNBC Indonesia dan memantau berita dari BBC Indonesia.