Legislator PKS Desak BGN Kembalikan MBG Jadi Program Sosial, Bukan Bisnis

Komisi IX DPR baru-baru ini menggelar rapat dengar pendapat bersama MBG Watch yang membahas keberlangsungan program MBG (Makanan Bergizi) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026), anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menyampaikan desakan agar BGN mengembalikan program MBG menjadi program sosial, bukan dijalankan sebagai bisnis.

Protes dari Pengusaha dan Investor, Bukan Penerima Manfaat

Gamal mengawali pernyataannya dengan menyoroti situasi di lapangan yang menunjukkan bahwa ketika program MBG dimoratorium atau disuspend, justru pengusaha, investor, dan mitra yang paling keras menyuarakan protes. Sementara penerima manfaat program seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui yang seharusnya menjadi fokus program, tidak menunjukkan keberatan sama sekali.

"Saya punya satu gagasan bagaimana mengembalikan fitrah program sosial BGN. Ketika dapur MBG dimoratorium, kenapa yang berteriak paling keras adalah pengusaha dan investor, bukan anak-anak sekolah atau ibu hamil yang merupakan penerima manfaat?" ujar Gamal dalam rapat.

Menurutnya, hal ini menandakan pergeseran fokus program MBG saat ini yang lebih mengutamakan aspek bisnis daripada aspek sosial.

Fokus MBG Bergeser ke Bisnis, Bukan Sosial

Gamal menjelaskan bahwa mitra-mitra program MBG sudah menginvestasikan modal besar untuk membangun Sarana Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Kondisi ini membuka 'tabir pahit' bahwa MBG lebih dominan sebagai bisnis profit oriented ketimbang murni program sosial.

"Banyak orang menjawab itu karena mitra sudah investasi modal, tapi kenyataannya program MBG saat ini lebih fokus pada bisnis daripada misi kemanusiaan," ungkapnya.

Belakangan ini, pembicaraan seputar program MBG lebih banyak membahas keuntungan membangun SPPG dibandingkan dengan misi utama program yaitu mengatasi masalah gizi masyarakat.

Desakan untuk Kembalikan MBG ke Fitrah Sosial

Gamal mendorong pimpinan BGN untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan MBG ke fitrah awalnya sebagai program sosial yang bertujuan mengatasi kedaruratan gizi masyarakat, bukan sebagai ladang komersialisasi.

"Pimpinan BGN harus mengembalikan MBG ke fitrahnya sebagai program sosial untuk atasi kedaruratan gizi, bukan ladang komersialisasi," tegas Gamal.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya desain ulang skema operasional MBG dengan pendekatan sosial agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Untuk mencapai itu, ke depan harus didesain skema operasional dengan pendekatan sosial, bukan pendekatan bisnis," tambahnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, desakan legislator PKS ini menyoroti isu penting yang kerap terlupakan dalam program-program pemerintah, yakni keseimbangan antara tujuan sosial dan kepentingan bisnis. MBG sejatinya adalah program sosial yang dirancang untuk mengatasi masalah gizi buruk di masyarakat rentan seperti anak sekolah dan ibu hamil. Namun, adanya investasi dan kepentingan bisnis dalam pelaksanaan program ini bisa menggeser fokus dari tujuan utama.

Jika program MBG terus dijalankan dengan pendekatan bisnis, ada risiko program ini menjadi kurang efektif dan tidak menyentuh langsung kelompok yang memerlukan bantuan gizi. Hal ini juga bisa menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan potensi penyimpangan dana atau sumber daya.

Ke depan, pihak BGN dan pemangku kepentingan harus serius melakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan MBG. Penegasan kembali bahwa MBG adalah program sosial akan memberikan tekanan bagi semua pihak agar fokus pada dampak kemanusiaan dan bukan keuntungan finansial.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terbaru, Anda dapat mengunjungi sumber berita asli di detikNews dan terus mengikuti update dari Komisi IX DPR.