Mike Bloomberg Kritik Rencana Kepemilikan AI Trump: Bikin George Orwell Malu

Mike Bloomberg, miliarder sekaligus pendiri perusahaan media ternama, memberikan peringatan keras terhadap rencana kepemilikan kecerdasan buatan (AI) yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam sebuah kolom opini yang diterbitkan di Bloomberg Opinion pada Senin lalu, Bloomberg menegaskan bahwa gagasan pemerintah memiliki saham di perusahaan AI akan mengubah peran negara dari regulator menjadi investor yang memiliki motivasi keuntungan, yang pada akhirnya bisa memicu kolusi dan korupsi.

Perbedaan Model AI Amerika dan China

Model awal di balik ledakan AI di Amerika Serikat adalah melibatkan investor swasta untuk membiayai pengembangan teknologi ini dengan risiko yang mereka tanggung sendiri. Perusahaan swasta kemudian memperoleh manfaat dari terobosan teknologi tersebut dan secara bertahap mendistribusikannya ke pasar publik. Pemerintah berperan sebagai regulator pasca-fakta.

Sementara itu, model China berbeda dengan pemerintah menyediakan sumber daya komputasi dan perusahaan harus bersaing untuk mendapatkan investasi dan pelanggan. Namun, kini model ini mulai bergeser, terutama di Amerika Serikat, karena biaya yang semakin tinggi dan persaingan dari perusahaan China yang kian kuat.

Rencana Pemerintah AS Masuk ke Kepemilikan AI

Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengambil saham pemerintah dalam perusahaan AI. Langkah ini mendapat sambutan positif dari sebagian kelompok populis baik dari sayap kiri maupun kanan serta dari perusahaan AI sendiri.

Namun, Bloomberg secara tegas menolak langkah ini. Dalam tulisannya, ia menyebut bahwa campur tangan pemerintah sebagai pemilik saham akan menciptakan ekonomi terencana secara sentral yang menurutnya akan mengundang praktik kolusi dan korupsi. Bloomberg bahkan menyindir bahwa konsep tersebut akan membuat George Orwell pun merasa malu karena potensi propaganda yang bisa terjadi.

"Di suatu tempat, Karl Marx sedang tersenyum," tulis Bloomberg, merujuk pada model ekonomi terpusat yang kini ditawarkan.

Bloomberg: Pemerintah Tidak Perlu Memiliki Perusahaan AI

Menurut mantan Walikota New York ini, masyarakat Amerika tidak perlu pemerintah memiliki perusahaan AI agar dapat berbagi keuntungan dari teknologi tersebut. Pasalnya, begitu perusahaan AI melakukan penawaran umum saham perdana (IPO), masyarakat bisa membeli saham tersebut secara langsung.

Selain itu, konsumen dan bisnis sudah merasakan manfaat AI melalui berbagai aplikasi, seperti deteksi penipuan, penelitian medis, pembukuan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan juga akan meningkatkan penerimaan pajak yang bisa digunakan untuk layanan publik.

Solusi Bloomberg: Perbaiki Kode Pajak, Bukan Membeli Perusahaan

Jika pemerintah merasa perusahaan AI kurang berkontribusi untuk kepentingan publik, Bloomberg menyarankan agar pemerintah memperbaiki sistem perpajakan untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa membeli saham perusahaan AI bukanlah solusi yang tepat.

Bloomberg memperingatkan, jika pemerintah menjadi pemegang saham, pasar akan berubah menjadi "ruang belakang penuh asap" yang sarat dengan praktik tidak transparan dan korupsi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kritik Mike Bloomberg terhadap rencana kepemilikan AI oleh pemerintah Trump membuka diskusi penting mengenai peran negara dalam inovasi teknologi. Langkah tersebut, meskipun bertujuan menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, berpotensi merusak mekanisme pasar yang selama ini mendorong inovasi dan efisiensi di sektor AI.

Potensi korupsi dan kolusi yang disebut Bloomberg perlu menjadi perhatian serius karena dapat menghambat perkembangan teknologi dan merugikan konsumen akhir. Selain itu, pergeseran peran pemerintah dari regulator menjadi pemilik saham bisa menimbulkan konflik kepentingan yang merusak kepercayaan publik.

Ke depan, publik dan pembuat kebijakan harus mengawasi dengan ketat bagaimana regulasi dan dukungan pemerintah terhadap industri AI, agar tetap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, inovasi, dan transparansi pasar. Perubahan kebijakan pajak seperti yang disarankan Bloomberg bisa menjadi alternatif yang lebih efektif untuk memastikan teknologi AI memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca artikel asli di Yahoo Finance dan mengikuti update terkini di media terpercaya lainnya.