PKB Tegaskan Peran Kiai sebagai Rujukan Utama dalam Ijtima Ulama 2026

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menegaskan peran sentral para ulama dan kiai sebagai kompas moral yang menjadi rujukan utama dalam menentukan arah dan kebijakan partai. Hal ini disampaikan dalam gelaran Ijtima Ulama Indonesia yang digelar secara khusus dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 pada Kamis, 23 Juli 2026 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun A Syamsurizal, menegaskan bahwa kehadiran ulama bukan sekadar simbolis, melainkan menjadi sumber petunjuk dan pegangan utama para pengurus serta kader partai dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa. "PKB memandang ulama sebagai kompas yang menjadi petunjuk langkah partai. Sudah sewajarnya jika mereka tetap menjadi sumber rujukan bagi para pengurus dan kader PKB dalam memperjuangkan dialektika kekuasaan untuk kepentingan umat," ujarnya.

PKB dan Hubungan Historis dengan Nahdlatul Ulama

PKB yang lahir langsung dari rahim organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memang menjadikan ulama sebagai fondasi moral dan ideologis partai. Cucun menegaskan bahwa ulama dan kiai yang memiliki keahlian di bidang fiqih, tauhid, hingga tasawuf menjadi pilar utama dalam memberikan pandangan strategis menghadapi berbagai tantangan kebangsaan saat ini.

"Sebagai partai yang lahir dari NU, sudah sewajarnya jika para ulama senantiasa menjadi sumber rujukan utama bagi para pengurus dan kader dalam memperjuangkan kemaslahatan umat," tambah Cucun.

Ijtima Ulama sebagai Forum Strategis Menjawab Dinamika Kebangsaan

Gelaran Ijtima Ulama Indonesia tahun ini menjadi momentum penting bagi PKB untuk mendengar langsung masukan, pandangan, serta solusi dari para kiai dan pengasuh pesantren berpengaruh dari seluruh Nusantara. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh sepuh seperti Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj dari Jakarta, KH. Kafabihi Mahrus dari Pesantren Lirboyo Kediri, KH. Marzuki Mustamar dari Malang, dan beberapa tokoh ulama lainnya.

"Kehadiran para pengasuh pesantren ini menegaskan posisi mereka sebagai rujukan moral masyarakat dalam menyikapi persoalan keseharian," ujar Cucun.

Dalam konteks yang lebih luas, Ijtima ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai dinamika cepat di bidang teknologi informasi, penggunaan artificial intelligence, serta perubahan lanskap ekonomi-politik nasional dan global yang membutuhkan penyikapan bijak dari para ulama.

Tantangan Pesantren dan Implikasi bagi Kepercayaan Publik

Wakil Ketua DPR ini juga menyoroti tantangan serius yang tengah dihadapi institusi pesantren, mulai dari dugaan kasus kekerasan seksual, bullying, hingga merebaknya fenomena pesantren bodong. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai pusat eksistensi Islam Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di Indonesia.

"Rentetan persoalan ini dikhawatirkan memicu penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren yang selama ini dikenal sebagai jantung eksistensi Islam Aswaja di Nusantara," tegas Cucun.

Menurut laporan detikNews, forum Ijtima Ulama ini menjadi titik temu penting bagi para ulama dan partai untuk bersinergi dalam mengawal nilai-nilai keagamaan sekaligus merespons tantangan zaman yang terus berkembang.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah PKB menggelar Ijtima Ulama dan menegaskan posisi kiai sebagai rujukan utama bukan sekadar upaya menjaga ikatan historis dengan NU, tetapi juga strategi politik yang cerdas untuk memperkuat legitimasi moral partai di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks. Peran ulama sebagai kompas moral sangat penting, terutama dalam menghadapi perubahan teknologi dan sosial yang cepat, yang dapat berdampak pada stabilitas politik dan sosial keagamaan.

Selain itu, sorotan terhadap masalah di pesantren menunjukkan keseriusan PKB dalam menangani isu internal umat Islam yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Ini menjadi sinyal bahwa partai tidak hanya fokus pada kekuasaan politik, tetapi juga pada penguatan institusi keagamaan yang menjadi basis dukungan utama mereka.

Ke depan, publik perlu mengamati bagaimana hasil ijtima ini diterjemahkan dalam kebijakan dan langkah konkret PKB. Apakah rekomendasi ulama akan mampu membawa perubahan positif dalam penyelesaian masalah pesantren dan menjaga nilai-nilai keagamaan? Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PKB untuk memperkuat posisinya di kancah politik nasional.