Bangunan Liar di Bantaran Kali Baru Batu Ampar Berisiko Picu Longsor, LMK Minta Penertiban

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 02 Batu Ampar menyoroti keberadaan bangunan liar di bantaran Kali Baru, Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dinilai sangat berisiko memicu bencana longsor. Kondisi ini menjadi perhatian serius setelah terjadi longsor di lokasi tersebut yang merusak sebuah bangunan usaha percetakan pada Minggu (22/3/2026) sore.

Risiko Longsor Akibat Bangunan Liar di Bantaran Kali Baru

Siti Zuhriyah, Ketua LMK RW 02 Batu Ampar, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 20 bangunan liar berdiri di bantaran Kali Baru. Bangunan-bangunan ini tidak hanya ilegal, tetapi juga membahayakan keselamatan warga sekitar karena posisi yang berada tepat di tepian sungai yang rentan terhadap erosi dan longsor.

“Ada sekitar 20 bangunan. Harapannya, bangunan di bantaran kali segera ditertibkan. Jangan ada lagi bangunan di pinggir kali karena jelas berisiko dan berbahaya jika terjadi longsor seperti ini,”

Siti menegaskan kekhawatirannya terkait keselamatan warga setelah pondasi dan turap Kali Baru tergerus debit air yang meningkat, menyebabkan longsor yang menimpa bangunan percetakan tersebut.

Penyebab Longsor dan Dampaknya

Longsor yang terjadi di Kali Baru Batu Ampar dipicu oleh kerusakan pada pondasi dan turap sungai akibat debit air yang meningkat, terutama saat musim hujan. Turap yang berfungsi sebagai pelindung bantaran sungai mengalami pengikisan sehingga tidak mampu menahan tanah di sekitarnya. Bangunan liar yang berdiri di atas bantaran memperparah kondisi tersebut karena menambah beban dan mengganggu stabilitas tanah.

• Debit air Kali Baru yang meningkat menyebabkan pengikisan pondasi turap.
• Bangunan liar sekitar 20 unit berdiri di bantaran sungai tanpa izin dan tanpa memperhatikan aspek keselamatan.
• Longsor terjadi Minggu (22/3/2026) sore, merusak bangunan usaha percetakan.
• Potensi bahaya bagi warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai sangat tinggi jika penertiban tidak segera dilakukan.

Permintaan Penertiban dari LMK dan Tanggung Jawab Pemerintah

LMK Batu Ampar mendesak pemerintah setempat untuk segera melakukan penertiban terhadap bangunan liar tersebut demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Keberadaan bangunan ilegal ini tidak hanya melanggar peraturan tata ruang, tetapi juga menimbulkan risiko besar terhadap bencana alam yang dapat mengancam jiwa dan harta benda warga.

Penertiban dianggap sebagai langkah preventif terbaik untuk mengurangi risiko longsor di bantaran Kali Baru yang rawan erosi. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat turap dan melakukan normalisasi sungai agar debit air dapat dikelola dengan baik dan tidak merusak infrastruktur sekitar.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus keberadaan bangunan liar di bantaran sungai seperti di Batu Ampar ini adalah cerminan problematika klasik tata ruang dan pengelolaan wilayah perkotaan di Jakarta. Ketidakteraturan pembangunan dan lemahnya pengawasan menjadikan bantaran sungai sebagai tempat yang rawan risiko bencana, terutama longsor dan banjir.

Permintaan LMK untuk penertiban sangat tepat, karena menyangkut keselamatan publik yang harus diutamakan. Namun, proses penertiban harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan melibatkan solusi relokasi bagi warga terdampak agar tidak menimbulkan permasalahan sosial baru.

Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya membangun di kawasan rawan bencana. Investasi pada infrastruktur pengendalian banjir dan longsor juga harus menjadi prioritas agar kejadian seperti ini tidak terus berulang.

Pengawasan ketat dan sinergi antara aparat, masyarakat, dan pemangku kebijakan adalah kunci utama dalam mengelola kawasan bantaran sungai yang aman dan berkelanjutan.

Dengan perhatian serius dan tindakan cepat, risiko longsor di Kali Baru Batu Ampar dapat diminimalisir sehingga keamanan dan kenyamanan warga dapat terjaga. Mari terus pantau perkembangan penertiban ini sebagai langkah nyata dalam mitigasi bencana di wilayah Jakarta Timur.