Akun X Mojtaba Khamenei Centang Biru Muncul Lagi, Followers Meningkat Drastis

Akun X Mojtaba Khamenei, putra kedua dari mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, kembali muncul dengan centang biru berbayar yang menunjukkan status premium di platform media sosial X. Akun resmi ini dibuat pada bulan Maret 2026 dan sudah menarik perhatian banyak pengguna, dengan jumlah pengikut mencapai sekitar 175 ribu akun.

Akun tersebut berlokasi di Iran dan menggunakan profil berbahasa Inggris. Aktivitas di akun ini fokus pada unggahan terkait konflik yang sedang berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, menunjukkan bahwa akun ini berperan sebagai saluran komunikasi resmi atau semi-resmi dalam isu geopolitik yang sensitif.

Kehadiran Akun Centang Biru di Tengah Sanksi AS

Kepemilikan akun X dengan centang biru berbayar oleh Mojtaba Khamenei menjadi sorotan, karena sejak 2019 nama Khamenei masuk dalam daftar sanksi OFAC dari Departemen Keuangan AS. Sanksi ini melarang warga dan entitas AS untuk berurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan individu yang masuk dalam daftar tersebut.

Yang menarik, kebijakan X sendiri melarang pembelian langganan X Premium untuk mendapatkan centang biru jika pengguna tersebut terkena sanksi ekonomi AS atau hukum perdagangan internasional yang berlaku. Namun kenyataannya, akun Mojtaba Khamenei tetap mendapatkan centang biru premium, walau akun berbahasa Persia lainnya milik Khamenei kehilangan centang tersebut.

Sistem centang biru di X memiliki dua cara perolehan: secara gratis untuk figur publik tertentu, termasuk pejabat pemerintah, atau melalui langganan berbayar X Premium yang menawarkan berbagai keuntungan eksklusif, seperti kemampuan membuat posting dan video berdurasi lebih panjang serta berbagi pendapatan iklan.

Kontroversi Pelanggaran Sanksi dan Laporan Tech Transparency Project

Pada 12 Februari 2026, Tech Transparency Project (TPP) melaporkan bahwa sejumlah akun X milik pejabat, lembaga, dan media pemerintah Iran mendapatkan centang biru berbayar. Laporan ini menyoroti potensi pelanggaran sanksi ekonomi AS oleh X karena menerima pembayaran dari individu dan kelompok yang masuk dalam daftar sanksi.

"Karena X mensyaratkan layanan berbayar mendapatkan layanan premium, kemungkinan besar perusahaan menerima pendapatan dari individu dan kelompok Iran, yang berpotensi melanggar sanksi ekonomi AS," ujar TPP.

SpaceX, perusahaan peluncuran roket dan teknologi antariksa milik Elon Musk yang juga menjadi pemilik X dan xAI, belum memberikan respons resmi atas tuduhan ini. Namun, Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa mereka akan menanggapi tuduhan pelanggaran sanksi oleh perusahaan Elon Musk dengan serius.

Pengaruh dan Implikasi Akun Mojtaba Khamenei di X

Kehadiran akun Mojtaba Khamenei dengan centang biru premium di platform X memunculkan sejumlah pertanyaan strategis dan hukum terkait:

• Pengaruh politik: Akun ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menyebarkan narasi Iran terkait konflik regional dan kebijakan luar negeri.
• Isu kepatuhan hukum: Keberadaan akun premium di tengah sanksi ekonomi menimbulkan kekhawatiran potensial pelanggaran hukum AS dan internasional.
• Pengawasan platform media sosial: Kasus ini menyoroti tantangan pengelolaan platform global dalam menegakkan kebijakan dan regulasi terkait sanksi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kemunculan akun Mojtaba Khamenei di X dengan centang biru berbayar menandai sebuah dilema besar dalam ekosistem media sosial global. Di satu sisi, platform seperti X berusaha mengakomodasi pengguna dari berbagai negara dan latar belakang, namun di sisi lain mereka harus patuh pada regulasi internasional yang ketat, terutama terkait sanksi ekonomi AS.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana teknologi digital dan politik internasional kini saling terkait erat. Akun semacam ini bisa menjadi game-changer dalam penyebaran informasi dan propaganda, sekaligus menimbulkan risiko hukum yang serius bagi platform penyedia layanan.

Ke depan, publik dan pengamat harus terus memantau apakah X dan perusahaan induknya akan melakukan penyesuaian kebijakan untuk menghindari potensi pelanggaran hukum lebih lanjut. Kasus ini juga bisa menjadi preseden bagi regulasi media sosial di masa mendatang, terutama terkait penggunaan platform oleh individu dan entitas yang terkena sanksi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang dinamika akun Mojtaba Khamenei dan kebijakan media sosial terkait sanksi, pembaca dapat merujuk pada laporan CNBC Indonesia.