Air Minum Isi Ulang Tak Penuhi Syarat Kesehatan Picu Diare hingga Hepatitis A

Nov 21, 2026 - 11:50
 0  0
Air Minum Isi Ulang Tak Penuhi Syarat Kesehatan Picu Diare hingga Hepatitis A

Air minum isi ulang yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan berpotensi menimbulkan penyakit diare, tifus, dan hepatitis A. Ahli Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti, menegaskan keamanan dan kualitas air minum isi ulang harus menjadi perhatian utama pelaku usaha.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Ni Luh saat menjadi pembicara di Diskusi Publik Penguatan Kepatuhan Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan Perlindungan Konsumen di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11). Acara digelar Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) bersama Yayasan Jiva Svastha Nusantara.

"Setiap pelaku usaha perlu memastikan seluruh tahapan operasional memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, mulai dari kelayakan tempat usaha, kebersihan peralatan pengolahan, kualitas sumber air baku, proses filtrasi dan sterilisasi, hingga kebersihan penjamah serta wadah air minum," ujar Ni Luh dalam siaran pers Kemendag yang dikutip dari Niaga.asia.

Penyakit yang Mengintai dari Air Minum Isi Ulang

Ni Luh menyebut tiga penyakit utama yang berpotensi muncul akibat air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kesehatan: diare, tifus, dan hepatitis A. Ketiganya berkaitan erat dengan kontaminasi mikrobiologis pada air.

Diare dan tifus disebabkan oleh bakteri seperti Escherichia coli dan Salmonella typhi yang dapat masuk melalui air yang terkontaminasi. Sementara hepatitis A disebabkan virus yang menular melalui air atau makanan yang tercemar.

Karena itu, Ni Luh menekankan pentingnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pemeriksaan kualitas air secara berkala, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan. Tujuannya agar air minum yang diproduksi aman dikonsumsi masyarakat.

"Keamanan dan kualitas air minum isi ulang harus menjadi perhatian utama pelaku usaha," tegasnya.

Diskusi publik mengusung tema "Mewujudkan Perlindungan Konsumen melalui Edukasi Kepatuhan Depot Air Minum Isi Ulang yang Aman, Sehat, dan Berdaya Saing". Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan Hukum dan Perizinan Usaha DAMIU

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha DAMIU mencakup pemenuhan ketentuan di bidang perdagangan, khususnya persyaratan teknis penyelenggaraan usaha DAMIU, serta penerapan standar higiene dan sanitasi.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Pasal itu mengatur tata cara penjualan dan penggunaan wadah pada DAMIU.

Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut diharapkan meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk air minum yang aman dan berkualitas.

Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dede Didin Jadidin, menjelaskan bahwa penyelenggaraan usaha DAMIU wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan klasifikasi KBLI 11052, usaha DAMIU termasuk dalam kategori risiko menengah tinggi. Karena itu, pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar Terverifikasi.

"Selain itu, pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), berupa SLHS. Pemenuhan aspek legalitas dan perizinan tersebut perlu diiringi dengan penerapan standar operasional yang memperhatikan keamanan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, serta sanitasi lingkungan usaha," kata Dede.

Dengan kata lain, legalitas usaha tidak cukup hanya dengan NIB. SLHS menjadi syarat tambahan yang memastikan aspek higiene dan sanitasi benar-benar diterapkan di lapangan.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Diskusi publik dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Dudy Prayudi, yang mewakili Wali Kota Bandung. Hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Sri Sugy Atmanto.

Dalam sambutannya, Sri Sugy menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendorong kepatuhan penyelenggaraan usaha DAMIU. Kolaborasi itu diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya dalam pemenuhan persyaratan SLHS.

"Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi, tetapi juga menghasilkan komitmen serta tindak lanjut konkret dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperluas kepemilikan SLHS, dan memperkuat perlindungan konsumen. Pemenuhan standar keamanan, higiene, dan sanitasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan masyarakat memperoleh air minum yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan kesehatan," ujar Sri Sugy Atmanto.

Diskusi menghadirkan empat narasumber dari kalangan akademisi, asosiasi pelaku usaha, dan instansi pemerintah daerah:

  • Prof. Johannes Gunawan (akademisi)
  • Desmanjon Purba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Usahawan Depot Air Minum Sehat Indonesia (AUDAMSI)
  • Ni Luh Widyastuti, Ahli Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung
  • Dede Didin Jadidin, Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Bandung

Diskusi membahas aspek perlindungan konsumen, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi, serta perizinan berusaha sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan usaha DAMIU yang sesuai ketentuan.

Respons Pelaku Usaha dan Kanal Pengaduan Konsumen

Salah satu peserta diskusi yang juga pelaku usaha DAMIU, Yusran Mubaraq, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi pelaku usaha.

Ia menilai diskusi publik menjadi kesempatan baik untuk memperoleh informasi sekaligus berinteraksi langsung dengan para narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Banyak hal baru yang kami dapatkan, khususnya mengenai aspek hukum, kesehatan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS. Penjelasan dari para narasumber memberikan wawasan yang lebih luas bagi kami dalam menjalankan usaha DAMIU," jelas Yusran.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, menegaskan bahwa kepatuhan pelaku usaha DAMIU tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan perizinan dan standar teknis. Kepatuhan itu juga merupakan wujud tanggung jawab dalam melindungi hak konsumen.

"Perlindungan konsumen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan usaha. Kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas produk merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan usaha DAMIU yang sehat, bertanggung jawab, dan berdaya saing," ujar Moga.

Moga juga mendorong masyarakat agar kritis dalam memilih produk dan jasa serta tidak ragu menyampaikan pengaduan jika mengalami kerugian. Kementerian Perdagangan menyediakan layanan pengaduan konsumen melalui:

  • WhatsApp: 0853 1111 1010
  • Surat elektronik: [email protected]
  • Telepon: (021) 3441839

Kanal layanan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan fasilitasi penyelesaian pengaduan terkait perlindungan konsumen.

Langkah Selanjutnya: Penguatan Pengawasan dan Percepatan SLHS

Kementerian Perdagangan membangun sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Tujuannya meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan usaha DAMIU.

Upaya tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penguatan pembinaan dan pengawasan, percepatan pemenuhan persyaratan SLHS, serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan standar higiene dan sanitasi.

"Usaha DAMIU dapat berkembang secara legal, sehat, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh air minum yang sehat, aman dan berkualitas," pungkas Moga.

Bagi konsumen, informasi ini menjadi pengingat untuk lebih selektif memilih depot air minum isi ulang. Memeriksa keberadaan SLHS dan kebersihan tempat usaha menjadi langkah awal yang bisa dilakukan sebelum membeli.

Sementara bagi pelaku usaha, kepatuhan bukan sekadar formalitas administratif. Higiene dan sanitasi yang terjaga menjadi fondasi kepercayaan konsumen, sekaligus benteng dari risiko penyakit yang mengintai.

Analisis Redaksi

Persoalan air minum isi ulang bukan hal baru. Namun peringatan tentang diare, tifus, dan hepatitis A seharusnya membuat semua pihak berhenti menganggap remeh. Air minum isi ulang adalah kebutuhan harian jutaan rumah tangga. Ketika standar higiene diabaikan, dampaknya bukan hanya sakit perut sesaat, melainkan risiko penyakit serius yang menular.

Yang menarik dari diskusi ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa kepatuhan pelaku usaha masih menjadi pekerjaan rumah. Kebutuhan sinergi pusat-daerah, percepatan SLHS, dan penguatan pengawasan menunjukkan bahwa persoalan tidak selesai di level aturan. Implementasi di lapangan masih menjadi titik lemah.

Konsumen pun punya peran. Tanpa sikap kritis dan keberanian melapor, pengawasan akan berjalan pincang. Kanal pengaduan yang disediakan Kemendag hanya efektif jika masyarakat menggunakannya. Pilihan ada di tangan konsumen: diam atau menuntut hak atas air minum yang benar-benar aman.

Sumber: kemendag.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad