Sulbar Tangani 4 Persoalan Prioritas 2027, Perkawinan Anak Jadi Sorotan
- Empat Isu yang Dipilih dan Alasan di Belakangnya
- Mitra Kerja dan 17 Desa Sasaran di Tiga Kabupaten
- Data Penerima Manfaat Disinkronkan Lewat Aplikasi Terpadu
- Perkawinan Anak dan Jalan Panjang Perlindungan Anak di Sulbar
- Langkah Selanjutnya Menuju 2027
- Analisis Redaksi: Keterpaduan Ujian bagi Janji Perencanaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan empat persoalan sosial sebagai prioritas penanganan pada 2027: stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah (ATS), dan pencegahan perkawinan anak. Keempatnya dinilai saling berkaitan karena menyasar keluarga yang sama, sehingga penanganannya tak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Provinsi Sulbar Amujib mengatakan rapat pembahasan kerja sama mitra tahun 2027 digelar di Kantor Bapperida Sulbar, Mamuju, Ahad, 22 November 2026. Rapat itu menjadi pintu masuk penyusunan skema intervensi lintas sektor.
"Program akan dijalankan melalui inovasi keterpaduan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) Sulbar akan memberikan layanan maksimal sesuai tugas sektoralnya, jadwal program sasaran, dan tindak lanjutnya akan saling terhubung," ujar Amujib.
Empat Isu yang Dipilih dan Alasan di Belakangnya
Stunting, kemiskinan, ATS, dan perkawinan anak bukan daftar acak. Menurut Amujib, keempatnya saling terkait dan kerap muncul pada keluarga yang sama. Anak putus sekolah, misalnya, memperbesar peluang perkawinan anak, sementara kemiskinan memperparah risiko stunting.
Karena itu, pendekatan sektoral tunggal dianggap tidak cukup. Pemprov Sulbar memilih jalur keterpaduan: setiap OPD menjalankan layanan sesuai kewenangannya, tetapi jadwal program dan tindak lanjutnya disambungkan satu sama lain.
Amujib menyebut program ini sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni Sulbar maju dan sejahtera melalui Panca Daya. Misi yang ditekankan terutama pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Penempatan perkawinan anak dalam daftar prioritas memberi sinyal tersendiri. Isu ini sebelumnya lebih sering dibahas sebagai persoalan hukum dan perlindungan perempuan, bukan bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Kini ia masuk ke dokumen kerja sama mitra tahun 2027.
Mitra Kerja dan 17 Desa Sasaran di Tiga Kabupaten
Pelaksanaan program melibatkan sejumlah mitra. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, menyebut Kementerian Agama Sulbar, BAZNAS Sulbar, dan perusahaan perkebunan sawit PT Manakarra Unggul Lestari sebagai mitra kerja.
Bersama mitra itu, Bapperida melakukan evaluasi dan intervensi. "Evaluasi program dilaksanakan, agar kendala yang dihadapi, serta dukungan yang masih dibutuhkan mitra, maupun hasil yang akan dicapai, dapat diketahui untuk diatasi," kata Rahyati.
Berdasarkan pemetaan, ada 17 desa dan kelurahan yang menjadi lokus program. Wilayahnya tersebar di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
Bentuk dukungan yang disiapkan mitra cukup beragam:
- Rehabilitasi puskesmas, termasuk dukungan bagi kader posyandu dan pemberian makanan tambahan kepada masyarakat.
- Bantuan gizi bagi kelompok sasaran.
- Pemberdayaan usaha mikro.
- Bantuan pendidikan, antara lain untuk menekan angka anak tidak sekolah.
- Santunan bagi masyarakat kurang mampu.
- Dukungan pembangunan rumah tidak layak huni.
Rumah tidak layak huni masuk daftar karena berkaitan langsung dengan sanitasi dan kesehatan keluarga, dua faktor yang memengaruhi stunting. Sementara pemberdayaan usaha mikro menyasar sisi pendapatan rumah tangga.
Data Penerima Manfaat Disinkronkan Lewat Aplikasi Terpadu
Salah satu persoalan klasik program sosial adalah tumpang tindih penerima manfaat. Untuk menghindarinya, data penerima manfaat akan disinkronkan melalui aplikasi program terpadu.
Dengan cara itu, mitra lebih mudah melaporkan kegiatan. Pemerintah juga dapat memantau perkembangan intervensi secara berkala, tanpa harus menunggu laporan akhir periode.
Rahyati menegaskan sinkronisasi data menjadi bagian dari desain program, bukan pelengkap. Alasannya, empat isu prioritas menyasar keluarga yang sama sehingga satu keluarga bisa menerima beberapa jenis bantuan sekaligus.
Aplikasi itu juga menjadi alat kontrol. Jika satu desa menerima bantuan gizi tetapi angka ATS-nya tidak bergerak, pemerintah bisa menelusuri penyebabnya lebih cepat.
Perkawinan Anak dan Jalan Panjang Perlindungan Anak di Sulbar
Perkawinan anak menempati posisi khusus dalam daftar prioritas 2027. Isu ini bersinggungan dengan banyak sektor: pendidikan, kesehatan reproduksi, agama, dan ekonomi keluarga.
Keterlibatan Kementerian Agama Sulbar dalam skema mitra menunjukkan pendekatan yang dipilih tidak hanya administratif. Pencegahan perkawinan anak butuh kerja di tingkat pencatatan, penyuluhan, dan pembinaan keluarga.
BAZNAS Sulbar masuk melalui jalur santunan dan bantuan bagi masyarakat kurang mampu. Faktor ekonomi sering disebut sebagai pemicu keluarga menikahkan anak lebih cepat.
PT Manakarra Unggul Lestari, perusahaan perkebunan sawit, terlibat sebagai mitra di wilayah operasinya. Perusahaan disebut memberi dukungan bagi program prioritas, termasuk di bidang gizi, pendidikan, dan perumahan.
Rincian teknis pencegahan perkawinan anak belum dipaparkan dalam rapat tersebut. Yang ditegaskan baru kerangka kerja sama, lokus desa, dan bentuk dukungan mitra. Detail intervensi akan menyusul pada tahap perencanaan berikutnya.
Langkah Selanjutnya Menuju 2027
Setelah rapat kerja sama mitra, tahap berikutnya adalah penyelarasan jadwal program antarsektor. Amujib menyebut jadwal program sasaran dan tindak lanjut akan saling terhubung di bawah koordinasi Bapperida.
Evaluasi bersama mitra akan berjalan berkala. Rahyati menyatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi, dukungan yang masih dibutuhkan mitra, dan hasil yang akan dicapai.
Ada tiga hal yang perlu dipastikan dalam proses ini: ketepatan data penerima manfaat, konsistensi pendampingan di 17 desa dan kelurahan, serta kejelasan indikator capaian untuk masing-masing dari empat isu prioritas.
Tanpa indikator yang jelas, keterpaduan hanya akan menjadi istilah dalam dokumen perencanaan. Sebaliknya, jika data dan jadwal benar-benar tersambung, program 2027 punya peluang menyentuh akar persoalan, bukan hanya gejalanya.
Informasi lebih lanjut mengenai program pembangunan Sulbar dapat dipantau melalui pemberitaan ANTARA Makassar, sementara rujukan kebijakan perlindungan anak secara nasional tersedia di laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Analisis Redaksi: Keterpaduan Ujian bagi Janji Perencanaan
Menyatukan stunting, kemiskinan, ATS, dan perkawinan anak dalam satu kerangka adalah pilihan yang tepat secara konsep. Keempatnya memang bersumber dari persoalan yang sama: kerentanan ekonomi keluarga dan lemahnya akses layanan dasar. Namun, konsep yang rapi di atas kertas sering kandas saat berhadapan dengan ego sektoral di lapangan.
Di sinilah ujian sebenarnya. Bapperida menyebut OPD akan memberi layanan sesuai tugas sektoralnya, dengan jadwal dan tindak lanjut yang saling terhubung. Kalimat itu terdengar teknis, tetapi implikasinya besar: dibutuhkan satu pihak yang berwenang menagih capaian lintas dinas. Tanpa kewenangan itu, keterpaduan berhenti sebagai forum rapat.
Masuknya perkawinan anak ke daftar prioritas patut diapresiasi. Selama ini isu tersebut lebih sering ditangani lewat imbauan moral, bukan melalui perencanaan anggaran. Melibatkan Kementerian Agama dan BAZNAS membuka jalur intervensi yang lebih konkret, mulai dari pencatatan hingga penguatan ekonomi keluarga.
Yang masih hilang dari paparan itu adalah angka. Tidak disebutkan berapa prevalensi stunting, berapa jumlah anak tidak sekolah, dan berapa kasus perkawinan anak yang menjadi dasar penetapan target. Tanpa baseline, publik sulit menilai apakah program 2027 berhasil atau hanya berjalan. Aplikasi terpadu seharusnya bisa menutup celah ini sejak awal, asalkan datanya dibuka untuk dipantau.
PT Manakarra Unggul Lestari sebagai mitra dari sektor swasta juga layak dicermati. Keterlibatan perusahaan perkebunan dalam program gizi dan pendidikan bisa efektif jika disertai transparansi penerima manfaat. Sebaliknya, tanpa pengawasan, kerja sama semacam ini rawan berubah menjadi kegiatan seremonial.
Kesimpulan redaksi sederhana: empat persoalan prioritas 2027 adalah daftar yang jujur. Kini tergantung pada disiplin pelaksanaan dan keberanian membuka data ke publik.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0