UU Perampasan Aset Disahkan, Pengawasan APH Jadi Sorotan Praktisi Hukum

Nov 22, 2026 - 19:00
 0  1
UU Perampasan Aset Disahkan, Pengawasan APH Jadi Sorotan Praktisi Hukum

Praktisi hukum Ari Yusuf Amir menyoroti urgensi penguatan pengawasan internal aparat penegak hukum (APH) setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026. Menurutnya, kewenangan besar yang dimiliki aparat harus diimbangi pengawasan kuat agar tidak disalahgunakan.

Ad
Ad

"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," kata Ari dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Ari tiga hari setelah UU Perampasan Aset resmi disahkan. Ia juga telah menyampaikan pandangan tersebut dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR pada 28 November 2026.

Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset

Undang-Undang Perampasan Aset disahkan oleh DPR pada 19 November 2026. Pengesahan ini menjadi tonggak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. UU ini memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat penegak hukum untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Sejumlah pihak menyambut baik pengesahan tersebut. Namun, perdebatan mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan langsung muncul. Ari Yusuf Amir termasuk yang paling vokal mengingatkan risiko tersebut.

Dalam RDP bersama Komisi III DPR pada 28 November 2026, Ari menekankan pentingnya integritas dan pengawasan internal aparat penegak hukum. Forum itu menjadi ajang bagi praktisi hukum untuk memberikan masukan sebelum UU diimplementasikan.

"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," ujar Ari seperti dikutip dari keterangannya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ari Yusuf Amir adalah praktisi hukum yang aktif menyoroti isu penegakan hukum. Ia menyampaikan pandangannya secara terbuka melalui keterangan pers dan forum resmi. Dalam RDP bersama Komisi III DPR, ia menekankan perlunya pengawasan melekat terhadap APH.

Komisi III DPR sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ari. Namun, forum RDP tersebut menunjukkan adanya ruang dialog antara pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

Selain Ari, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menyoroti UU Perampasan Aset. Dalam pemberitaan sebelumnya, Kejagung menyinggung buronan kakap seperti Riza Chalid hingga Jurist Tan. Hal ini menunjukkan bahwa UU ini akan digunakan untuk mengejar aset para buronan.

"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius," tegas Ari.

Latar Belakang dan Konteks

UU Perampasan Aset telah lama dinantikan. Sebelumnya, perampasan aset hanya bisa dilakukan melalui pidana korupsi dan pencucian uang. Dengan UU ini, aparat memiliki dasar hukum lebih kuat untuk merampas aset tanpa harus menunggu putusan pidana.

Namun, kewenangan yang luas selalu membawa risiko. Sejarah menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang bisa terjadi jika pengawasan lemah. Ari mengingatkan bahwa jangan sampai UU ini menjadi alat untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Dalam konteks Indonesia, pengawasan internal APH masih menjadi pekerjaan rumah. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, dan lembaga pengawas lainnya memiliki peran penting. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan.

"Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," kata Ari.

Dampak dan Tantangan Implementasi

Pengesahan UU Perampasan Aset membawa dampak signifikan bagi penegakan hukum. Di satu sisi, aparat memiliki senjata baru untuk memberantas korupsi. Di sisi lain, masyarakat perlu mengawal implementasinya agar tidak terjadi penyimpangan.

Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

  • Penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap APH.
  • Peningkatan integritas dan profesionalisme aparat.
  • Transparansi dalam proses perampasan aset.
  • Perlindungan terhadap hak-hak pihak yang beritikad baik.

Ari menekankan bahwa pengawasan harus menjadi prioritas. "Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius," ujarnya.

Selain itu, masyarakat sipil juga didorong untuk berperan aktif mengawasi. Lembaga swadaya masyarakat dan media massa memiliki fungsi kontrol yang penting.

Langkah Selanjutnya

Setelah disahkan, UU Perampasan Aset memerlukan peraturan pelaksana. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun aturan teknis agar implementasi berjalan lancar. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum juga menjadi kunci.

Ari Yusuf Amir berharap agar pengawasan internal APH diperkuat. Ia juga menekankan pentingnya integritas aparat. "Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius," pungkasnya.

Komisi III DPR diharapkan dapat mengawal proses ini. RDP yang telah dilakukan menjadi awal yang baik. Namun, tindak lanjutnya perlu dipastikan.

Kejagung sendiri telah menyatakan kesiapannya menggunakan UU ini untuk mengejar aset buronan. Hal ini menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Analisis Redaksi

Pengesahan UU Perampasan Aset memang patut diapresiasi. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, kewenangan baru ini bisa menjadi bumerang. Ari Yusuf Amir telah mengingatkan risiko tersebut. Pernyataannya bukan tanpa dasar. Sejarah penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang kerap terjadi ketika pengawasan lemah.

Pengawasan internal APH harus diperkuat. Komisi pengawas seperti Kompolnas dan Komisi Kejaksaan perlu diberi kewenangan lebih besar. Selain itu, mekanisme pengaduan masyarakat harus dipermudah. Jangan sampai UU ini justru menjadi alat untuk membungkam pihak yang tidak setuju.

Integritas aparat juga menjadi kunci. Rekrutmen dan pelatihan harus menekankan aspek etika. Pengawasan eksternal dari masyarakat sipil dan media juga perlu didorong. Dengan begitu, UU Perampasan Aset dapat mencapai tujuannya: merampas aset hasil kejahatan tanpa mengorbankan keadilan.

Pernyataan Ari Yusuf Amir patut menjadi refleksi bersama. Jangan sampai euforia pengesahan UU melupakan risiko penyalahgunaan. Pengawasan adalah harga yang harus dibayar untuk kewenangan yang besar.

Sumber: nasional.sindonews.com, dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad