Prabowo Wajibkan Ekspor Sawit dan Batu Bara Melalui BUMN, Ini Dampaknya

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mewajibkan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Kebijakan ini mencakup komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferro alloy.

Langkah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah terbaru mengenai Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa penjualan ekspor semua hasil SDA wajib melalui BUMN pengekspor tunggal yang ditunjuk pemerintah.

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy, kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.

Kebijakan Ekspor melalui BUMN: Tujuan dan Manfaat

Menurut Prabowo, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA, sekaligus memberantas praktik-praktik buruk seperti underinvoicing (penyajian harga di bawah nilai sebenarnya), transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang selama ini merugikan negara.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan bahwa hasil penjualan ekspor yang diterima BUMN akan diteruskan kepada pelaku usaha pengelola kegiatan produksi tersebut, sehingga distribusi dan pengelolaan bisa lebih transparan dan terkontrol.

“Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan SDA kita. Kita berharap penerimaan bisa setara dengan negara seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita,” jelasnya.

Data dan Proyeksi Ekspor Komoditas Strategis

Ekspor ketiga komoditas yang menjadi fokus kebijakan ini memang sangat besar. Pada tahun 2025, nilai ekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferro alloy mencapai sekitar US$65 miliar atau setara dengan Rp1.100 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar yang harus dikelola dengan baik demi meningkatkan penerimaan negara.

Kabar rencana pembentukan badan ekspor khusus ini sudah beredar sejak awal pekan, menimbulkan antisipasi dan berbagai respons dari pelaku pasar. Dalam skema yang diusulkan, eksportir diwajibkan menjual produknya kepada badan baru yang akan menangani seluruh proses ekspor secara langsung, khususnya untuk komoditas utama seperti batu bara, CPO (Crude Palm Oil), dan mineral.

Implikasi Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaannya

Kebijakan yang mewajibkan ekspor melalui BUMN ini membawa beberapa implikasi penting:

• Peningkatan pengawasan: Pemerintah dapat lebih mudah mengontrol volume dan nilai ekspor sehingga meminimalisir praktik curang.
• Optimalisasi penerimaan negara: Dengan pengelolaan ekspor oleh BUMN, potensi kehilangan devisa bisa ditekan.
• Penguatan posisi tawar Indonesia: Eksportir tunggal dapat bernegosiasi lebih kuat di pasar internasional.
• Tantangan birokrasi dan efisiensi: Pemerintah harus memastikan badan ekspor baru ini berjalan efisien dan tidak menimbulkan hambatan distribusi.

Pemerintah juga harus menyiapkan regulasi pelengkap dan sistem pengawasan yang ketat agar kebijakan ini tidak menjadi beban bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kebijakan Presiden Prabowo ini merupakan game-changer dalam tata kelola ekspor SDA Indonesia. Dengan menjadikan BUMN sebagai pengekspor tunggal, pemerintah berusaha memperbaiki kebocoran penerimaan negara yang selama ini cukup signifikan akibat praktik underinvoicing dan transfer pricing yang marak terjadi di sektor ekspor komoditas.

Namun, langkah ini harus diimbangi dengan transparansi dan profesionalisme BUMN agar tidak menimbulkan bottleneck yang justru memperlambat proses ekspor dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Selanjutnya, publik dan pelaku usaha perlu mengawasi implementasi kebijakan ini agar tujuan memperkuat penerimaan negara dan pengawasan tercapai tanpa mengorbankan efisiensi bisnis.

Kebijakan ini juga mencerminkan tren global di mana negara-negara penghasil komoditas strategis semakin menguatkan kontrol atas ekspor untuk memastikan sumber daya alam mereka memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Untuk perkembangan selanjutnya, penting bagi kita semua untuk mengikuti bagaimana pemerintah menyusun mekanisme operasional badan ekspor ini dan bagaimana dampaknya terhadap harga komoditas, penerimaan negara, serta daya saing industri dalam negeri. Anda dapat membaca berita lengkapnya di CNN Indonesia dan sumber berita terpercaya lainnya.