Pelatihan Paralegal Kemenkum NTB 2026 Dorong Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam upaya memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum) NTB secara resmi membuka Pelatihan Paralegal Kabupaten Lombok Tengah dan Dompu Tahun 2026. Acara ini digelar secara daring pada Selasa, 19 Mei 2026, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat di tingkat desa dan komunitas.

Peran Sentral Paralegal dalam Mendorong Kesadaran Hukum

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa paralegal memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan akses keadilan yang selama ini masih terbatas. "Paralegal merupakan garda terdepan yang membantu masyarakat memahami persoalan hukum dengan bahasa yang sederhana," ujar Milawati.

Selain itu, paralegal juga diharapkan dapat memberikan pendampingan awal terhadap permasalahan hukum yang muncul di lingkungan sekitar. Dengan demikian, keberadaan mereka menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan hukum secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Strategi Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas Paralegal

Pelatihan yang diadakan oleh Kanwil Kemenkum NTB ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum dasar, tetapi juga membekali para peserta dengan kemampuan untuk menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Mereka didorong untuk aktif mengedukasi masyarakat serta memberikan informasi hukum yang akurat dan terpercaya.

Beberapa manfaat pelatihan paralegal ini antara lain:

• Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara luas
• Memperkuat jaringan bantuan hukum di tingkat desa dan komunitas
• Memfasilitasi penyelesaian masalah hukum secara cepat dan tepat
• Mendorong kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara legal dan damai
• Menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan aparat hukum

Dampak Positif bagi Masyarakat Lombok Tengah dan Dompu

Dengan pelatihan ini, diharapkan akan terbentuk paralegal yang kompeten dan berintegritas, sehingga dapat memberikan pelayanan bantuan hukum yang efektif bagi masyarakat. Hal ini sangat penting terutama di daerah seperti Lombok Tengah dan Dompu, di mana akses ke layanan hukum formal masih terbatas.

Pelatihan ini juga selaras dengan berbagai program pemerintah yang terus mengembangkan layanan bantuan hukum berbasis komunitas sebagai upaya memperkuat sistem peradilan di akar rumput.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, inisiatif Kemenkum NTB menggelar pelatihan paralegal merupakan langkah strategis yang sangat tepat dalam memperluas akses keadilan. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai paralegal, bukan hanya membantu memecahkan persoalan hukum lokal secara cepat, tapi juga memperkuat kesadaran hukum yang selama ini masih menjadi tantangan besar di daerah-daerah terpencil.

Lebih lanjut, pelatihan ini berpotensi menekan beban pengadilan dan lembaga hukum formal dengan mengedukasi masyarakat agar bisa menyelesaikan sengketa secara mandiri dan damai. Namun, efektivitas program ini akan sangat bergantung pada keberlanjutan pelatihan dan dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana serta regulasi yang memadai.

Masyarakat dan pemerintah daerah harus terus mengawal perkembangan pelatihan ini agar benar-benar menjadi game-changer dalam sistem hukum di NTB. Pantauan dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa paralegal yang dibentuk mampu menjalankan peranannya secara optimal.

Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terbaru tentang pelatihan ini, Anda dapat mengakses berita resmi di JPNN.com Bali serta mengikuti update dari Kemenkum NTB dan lembaga terkait.