Kebangkitan Nasional: Meningkatkan Kohesi Sosial di Tengah Krisis Kepercayaan

Setiap 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan berbagai upacara dan pidato persatuan yang mengobarkan semangat optimisme. Namun, di balik seremonial tersebut tersimpan pertanyaan mendasar: apakah masyarakat Indonesia saat ini masih mampu hidup berdampingan sebagai satu bangsa di tengah meningkatnya krisis kepercayaan sosial?

Mengapa Kohesi Sosial Jadi Kunci Kebangkitan Nasional?

Persatuan sejati tidak muncul hanya dari retorika atau slogan nasionalisme. Menurut Ramdansyah, praktisi hukum yang mengangkat isu ini, persatuan hanya dapat bertahan jika didasarkan pada keadilan sosial, kepercayaan publik, dan ruang demokrasi yang sehat. Tanpa fondasi tersebut, persatuan hanyalah kata-kata indah yang rapuh saat diuji realitas sosial.

Dalam buku Social Cohesion Contested (2024), Dan Swain dan Petr Urban menyoroti bahwa istilah "kohesi sosial" sering disalahgunakan pemerintah sebagai bahasa politik untuk menyembunyikan ketimpangan ekonomi dan melemahnya institusi sosial. Masyarakat mungkin terlihat tenang, tetapi di bawah permukaan terdapat kecemasan, ketidakpercayaan, dan kemarahan yang membara.

Ketimpangan Ekonomi dan Krisis Kepercayaan Politik

Di Indonesia, gejala melemahnya kohesi sosial semakin nyata di ruang publik. Ketimpangan ekonomi yang melebar dan kekecewaan terhadap elite politik sering memicu ledakan emosi kolektif yang berujung pada tindakan destruktif.

• Penyerangan kantor kepolisian
• Penjarahan rumah anggota DPR

Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana hilangnya kepercayaan sosial bisa mengancam tatanan demokrasi yang sudah dibangun.

Tindakan kekerasan harus dikutuk sebagai pelanggaran hukum, namun kritik terhadap wakil rakyat, terutama melalui aksi damai, tidak boleh dipandang sebagai ancaman negara. Hal ini menjadi perhatian publik setelah perpindahan penanganan perkara dari Ditreskrimum ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Mei 2026, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran atas kebebasan berpendapat.

Peran Kohesi Sosial dalam Menjaga Stabilitas Demokrasi

Kohesi sosial menjadi landasan penting bagi keberlangsungan demokrasi dan pembangunan nasional. Ketika solidaritas sosial terkikis oleh ketidakadilan dan ketidakpercayaan, maka demokrasi rentan mengalami krisis yang berkepanjangan.

Untuk memperkuat kohesi sosial, diperlukan langkah konkrit seperti:

1. Meningkatkan keadilan ekonomi melalui kebijakan yang adil dan merata.
2. Membangun kepercayaan publik lewat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
3. Memperluas ruang demokrasi agar kebebasan berpendapat dan kritik dapat berkembang tanpa rasa takut.
4. Mendorong dialog dan rekonsiliasi antar kelompok masyarakat yang berbeda.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peringatan Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk refleksi kritis atas kondisi kohesi sosial di Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap elite politik dan ketimpangan ekonomi yang terus membesar menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi agar persatuan bangsa tidak menjadi retorika kosong.

Lebih jauh, kohesi sosial yang rapuh dapat berujung pada destruksi demokrasi dan ketidakstabilan sosial jika tidak ada upaya serius memperbaiki fondasi keadilan dan kepercayaan. Publik perlu mengawasi dinamika hukum dan kebijakan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Ke depan, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk fokus pada pembangunan solidaritas dan keadilan sosial sebagai pondasi kebangkitan nasional yang sesungguhnya. Tanpa itu, upaya memperkuat persatuan hanya akan menjadi pencitraan politik yang mudah runtuh saat diuji.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca langsung sumber aslinya di SINDOnews.