PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari Usai OTT KPK

Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari, resmi diberhentikan dari jabatan struktural Partai Amanat Nasional (PAN) setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/3/2026). Keputusan ini diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sebagai bentuk penegakan integritas dan komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi.

Keputusan PAN Terkait Kasus OTT Bupati Rejang Lebong

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengonfirmasi bahwa Muhammad Fikri Thobari diberhentikan dari seluruh posisi struktural di PAN. Selanjutnya, posisi Ketua DPD PAN Rejang Lebong sementara waktu akan diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu.

"DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai. Untuk sementara ketua DPD PAN Rejang Lebong diambil alih oleh DPW PAN Bengkulu," ujar Viva saat dikonfirmasi Rabu (11/3).

Viva menyampaikan rasa keprihatinan dan penyesalan mendalam atas tindakan yang dilakukan oleh Fikri yang dinilai melanggar hukum dan tidak sesuai dengan nilai-nilai PAN.

Komitmen PAN Dalam Menjunjung Integritas dan Pemberantasan Korupsi

PAN menegaskan bahwa kasus yang menjerat Muhammad Fikri adalah tanggung jawab pribadi yang bertentangan dengan platform perjuangan partai. PAN menolak segala bentuk pelanggaran yang merusak reputasi dan komitmen partai dalam menegakkan integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"PAN menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kami percaya penegakan hukum harus berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan sesuai dengan prinsip keadilan," tambah Viva.

Sejak awal berdirinya, PAN berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Partai ini akan terus memperkuat sistem pembinaan kader, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan seluruh kader yang dipercaya memegang jabatan publik menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab.

• Penguatan pembinaan kader
• Peningkatan pengawasan internal
• Penegakan integritas dan tanggung jawab publik

Viva juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini dan menegaskan bahwa PAN tetap berkomitmen untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa kompromi terhadap korupsi.

Proses Hukum dan Detil OTT KPK

KPK menetapkan Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Selasa (10/3). Selain Fikri, total ada lima orang yang menjadi tersangka dari kasus ini. Dari lima tersangka, tiga berperan sebagai pemberi dan dua sebagai penerima suap.

"Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah tiga sebagai pihak pemberi dan dua sebagai pihak penerima," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa malam.

Kasus ini menjadi bagian dari rentetan operasi penindakan KPK terhadap kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. DPR pun mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai retret yang dilakukan untuk mencegah kasus serupa terjadi berulang kali.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan cepat PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai merupakan langkah strategis yang penting untuk menjaga citra partai dan memperkuat komitmen anti korupsi. Namun, peristiwa ini juga menjadi cermin bahwa pengawasan internal partai politik masih harus ditingkatkan secara signifikan.

Kasus OTT yang terus menerus menjerat kepala daerah mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah yang belum tuntas diperbaiki. PAN dan partai politik lain perlu meninjau ulang mekanisme seleksi dan pembinaan kader agar integritas menjadi prioritas utama sebelum kader dipercayakan memegang jabatan publik.

Ke depan, publik harus mengawal proses hukum secara ketat agar penegakan hukum berjalan transparan dan adil tanpa intervensi. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menjadi slogan, tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten di semua level pemerintahan.

Untuk itu, tetap ikuti perkembangan berita ini untuk melihat bagaimana proses hukum dan langkah lanjutan PAN serta pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.