Keir Starmer Mundur Sebagai PM Inggris: Suara Partai Buruh Turun Drastis & Kontroversi Dubes

Perdana Menteri (PM) Inggris Raya Keir Starmer secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin, 22 Juni 2026, setelah kurang dari dua tahun menjabat. Pengunduran diri ini menandai gelombang krisis politik baru di Inggris, menjadi PM keenam yang mundur sejak referendum Brexit 2016.

Penurunan Popularitas Partai Buruh dan Kekalahan Beruntun

Pengunduran diri Starmer tidak lepas dari tekanan internal yang kuat dalam Partai Buruh. Selama masa kepemimpinannya, partai ini mengalami penurunan dukungan signifikan di tingkat lokal. Laporan The Independent menyebutkan bahwa Partai Buruh kehilangan 1.496 kursi anggota dewan dan 38 dewan daerah di seluruh Inggris. Sebaliknya, suara banyak pemilih beralih ke Partai Reformasi yang meraih 1.451 kursi dan 14 dewan daerah.

Tekanan memuncak setelah pemilihan sela di konstituensi Makerfield pada 18 Juni 2026, yang digelar menyusul pengunduran diri anggota parlemen Buruh, Josh Simons. Meskipun Wali Kota Manchester Raya, Andy Burnham, dari Partai Buruh, berhasil memenangkan kursi tersebut, kemenangan ini dianggap kurang mampu meredam kritik terhadap kepemimpinan Starmer.

Kontroversi Penunjukan Peter Mandelson sebagai Dubes AS

Selain tekanan akibat anjloknya suara partai, Starmer juga tersandung kontroversi penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat pada Desember 2024. Penunjukan ini menjadi sorotan setelah pemerintah AS merilis dokumen yang mengungkap hubungan dekat Mandelson dengan terpidana kasus kekerasan seksual, Jeffrey Epstein.

Kontroversi tersebut memicu pertanyaan tentang proses uji kelayakan yang dilakukan pemerintahan Starmer dan berujung pada pengunduran diri Kepala Staf Kantor Perdana Menteri, Morgan McSweeney, pada Februari 2026. McSweeney menyatakan, "Keputusan untuk melantik Peter Mandelson itu salah. Dia telah merusak partai kami, negara kita, dan kepercayaan terhadap politik."

Dampak Politik dan Ekonomi Masa Kepemimpinan Starmer

Selain masalah politik, pemerintahan Starmer juga menghadapi tantangan besar dalam memenuhi janji kampanye, terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan pengendalian kenaikan biaya hidup masyarakat. Kondisi ini semakin menambah ketidakpuasan publik dan anggota partai terhadap kepemimpinannya.

Dalam pengumuman pengunduran dirinya, Starmer menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan negara yang dicintainya. Ia juga menegaskan telah berbicara dengan Raja Charles III mengenai keputusan mundurnya dan akan tetap menjalankan tugas PM hingga proses transisi selesai.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, mundurnya Keir Starmer sebagai PM Inggris merupakan cerminan dari dinamika politik yang semakin tidak stabil pasca-Brexit. Penurunan suara Partai Buruh yang drastis mengindikasikan kegagalan strategi politik dan komunikasi yang efektif dalam meraih kepercayaan publik di tengah tantangan ekonomi yang kompleks.

Kontroversi terkait penunjukan Dubes Peter Mandelson menambah beban krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Starmer, yang seharusnya menjadi simbol perubahan dan perbaikan. Mundurnya sosok penting seperti Morgan McSweeney juga menunjukkan adanya kegoncangan internal yang serius.

Ke depan, publik dan pengamat politik harus mengawasi dengan seksama siapa yang akan menggantikan Starmer dan bagaimana partai-partai utama di Inggris memperbaiki citra serta strategi mereka menjelang pemilu berikutnya. Situasi ini juga menjadi pelajaran penting bagi partai politik bahwa popularitas dan integritas harus dijaga agar tetap relevan di mata masyarakat.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber aslinya di Kompas TV dan ikuti perkembangan terbaru melalui portal berita terpercaya lainnya.