Klarifikasi PT Harmoni Alam Manise soal Tuduhan Penambangan Ilegal oleh Dirjen Gakum ESDM

Jakarta – Kuasa hukum PT Harmoni Alam Manise (PT HAM), Robert B Keytimu, SH, memberikan klarifikasi atas tuduhan penambangan ilegal yang dialamatkan kepada kliennya. Menurut Robert, upaya melawan praktik penambangan ilegal merupakan sikap tegas yang dilakukan PT HAM selama proses pelengkapan izin pertambangan rakyat di Pulau Buru, Namlea.

Kasus ini bermula ketika Tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 12 warga negara asing (WNA) dan satu karyawan sebagai tersangka serta menahan mereka. Tak hanya itu, Dirut PT HAM dan Dirut PT Wanshuai Indo Mining (PT WIM) juga disangkakan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

"Tindakan Tim dari Gakum Kementerian ESDM itu tidak didasari fakta dan tidak sesuai hukum," tegas Robert dalam keterangan tertulis pada Senin (29/6).

Penjelasan Lengkap PT Harmoni Alam Manise

Robert menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak mencerminkan fakta sebenarnya. PT HAM maupun PT WIM sama sekali tidak melakukan aktivitas penambangan ilegal sebagaimana yang disangkakan. Berikut penjelasan penting yang disampaikan kuasa hukum:

• PT WIM memiliki peran sebagai pemberi dukungan pembiayaan, serta memiliki izin angkutan dan penjualan. PT WIM bekerja sama dengan PT HAM dan koperasi dalam mempersiapkan proses produksi tambang rakyat di wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) koperasi.
• PT HAM bertindak sebagai pihak yang melakukan pengolahan dan pemurnian hasil produksi dari koperasi pemegang IPR berdasarkan perjanjian. Kedua perusahaan memiliki izin resmi dan menjalankan seluruh prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Base camp PT HAM tidak dibangun dalam area Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat (WIUPR) atau koordinat yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Lokasi kamp berada sekitar 1 kilometer di luar wilayah koordinat resmi, dan dalam kawasan IPR koperasi yang bekerjasama dengan PT HAM, tidak ada aktivitas produksi tambang resmi yang dilakukan oleh PT HAM.

Konflik Penegakan Hukum dan Proses Perizinan

Kasus ini menyoroti ketegangan antara pelaku usaha pertambangan rakyat dengan aparat penegak hukum dalam konteks penegakan aturan minerba. Penegakan hukum terhadap penambangan ilegal memang menjadi prioritas pemerintah, namun menurut Robert, penanganan oleh Ditjen Gakum Kementerian ESDM dalam kasus ini kurang memperhatikan aspek fakta dan legalitas izin yang sedang dalam proses.

Menurut sumber resmi, PT HAM dan PT WIM tengah mempersiapkan seluruh persyaratan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tuduhan penambangan tanpa izin dianggap prematur dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang sedang berproses secara legal.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus yang melibatkan PT Harmoni Alam Manise dan Dirjen Gakum Kementerian ESDM ini menampilkan kompleksitas penegakan hukum di sektor pertambangan rakyat. Sementara pemerintah berupaya memberantas penambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan, proses administrasi perizinan yang panjang dan rumit seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha yang tengah berusaha taat aturan.

Tuduhan yang tidak berdasarkan fakta valid dapat menciptakan preseden negatif bagi iklim investasi dan keberlanjutan pertambangan rakyat. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adil dan transparan.

Ke depan, penting bagi aparat penegak hukum dan pelaku usaha untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi agar masalah serupa tidak menghambat perkembangan sektor minerba yang berkelanjutan. Publik juga perlu mengikuti perkembangan kasus ini karena hasilnya dapat berdampak luas pada kebijakan pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia.

Untuk informasi terkini dan penjelasan resmi, masyarakat dapat merujuk langsung ke sumber berita dan pernyataan resmi dari Kementerian ESDM serta pihak PT HAM.