Presiden Brasil Tanggapi Trump: AS Dinilai Jadi Pembajak di Selat Hormuz

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberikan respons keras terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan pengenaan biaya sebesar 20 persen untuk setiap kapal tanker yang melewati Selat Hormuz dengan perlindungan militer AS. Pernyataan Trump tersebut mengundang reaksi negatif dan dipandang sebagai tindakan kontroversial dalam konteks hubungan internasional.

Respons Keras dari Presiden Brasil

Lula menilai rencana Trump itu sebagai sebuah bentuk pembajakan. Dalam pernyataan yang dikutip dari TBS News, Lula menyebut bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dijunjung oleh negara besar seperti Amerika Serikat, yang dikenal aktif memerangi pembajakan di laut.

"Ini dulunya dianggap sebagai pembajakan. Sebuah negara besar seperti Amerika Serikat, yang saya yakini telah lama memerangi pembajakan, tidak dapat dimungkiri sekarang menjadi pembajak," ujar Lula.

Pernyataan tersebut mengkritik keras kebijakan yang diungkapkan Trump melalui media sosial Truth Social, di mana Trump mengklaim AS akan menjadi "PENJAGA SELAT HORMUZ" dan mengusulkan penarikan biaya sebesar 20 persen dari setiap kargo kapal tanker sebagai biaya perlindungan militer.

Ancaman Dampak Perang Timur Tengah bagi Brasil

Lula juga menyoroti dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah terhadap ekonomi Brasil. Ia menyebutkan bahwa perang yang berkepanjangan telah mendorong kenaikan harga barang kebutuhan pokok di Brasil, seperti kacang-kacangan, beras, tomat, bawang, dan juga bahan bakar.

Hal ini menunjukkan bahwa situasi geopolitik di kawasan tersebut memiliki efek domino yang luas, bahkan sampai mempengaruhi stabilitas ekonomi di negara berkembang seperti Brasil.

Detail Rencana Biaya Tol 20 Persen Trump

Trump dalam unggahannya pada Senin (13/7) menyatakan bahwa AS akan mulai mematok biaya tol 20 persen untuk kapal tanker sebagai imbalan atas perlindungan keamanan yang diberikan di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling penting di dunia.

Menurut laporan CNN Indonesia dan Strait Times, biaya tersebut bisa mencapai US$30 juta atau sekitar Rp542 miliar per kapal tanker, berdasarkan kapasitas kapal super tanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak dengan harga minyak saat ini sekitar US$80 per barel.

Sementara itu, biaya pengamanan yang dikenakan Iran untuk pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan hanya sekitar US$2 juta per pelayaran, jauh lebih rendah dibanding usulan Trump.

Potensi Dampak dan Reaksi Global

• Ekonomi global berpotensi terdampak dengan meningkatnya biaya pengiriman minyak dan komoditas.
• Negara-negara pengimpor minyak harus bersiap dengan kenaikan biaya logistik dan potensi inflasi.
• Langkah Trump ini dapat memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sudah rawan konflik.
• Reaksi dari berbagai negara, termasuk Brasil, menunjukkan ketidaksetujuan atas pendekatan yang dianggap eksploitasi dan provokatif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Presiden Brasil Lula da Silva bukan sekadar kritik biasa, melainkan cerminan kekhawatiran yang lebih dalam terhadap kecenderungan kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump yang semakin mengedepankan power play dan pendekatan unilateral. Jika kebijakan mematok biaya perlindungan 20 persen ini benar-benar diterapkan, dapat memperburuk ketidakstabilan geopolitik di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia.

Lebih jauh, langkah ini bisa memicu reaksi berantai dari negara-negara lain yang bergantung pada Selat Hormuz, menambah beban ekonomi global dengan biaya logistik baru yang sangat tinggi. Negara-negara berkembang, termasuk Brasil, yang sudah merasakan dampak kenaikan harga pangan dan bahan bakar akibat perang Timur Tengah, akan semakin tertekan.

Ke depan, penting untuk terus memantau bagaimana respons negara-negara lain, terutama dari kawasan Asia dan Eropa, serta peran organisasi internasional dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan dan perdagangan global di Selat Hormuz. Isu ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal legitimasi dan tata kelola keamanan global di jalur perdagangan utama dunia.