Penguatan PAD dan Efektivitas Belanja Jadi Fokus Utama Catatan Partai Perindo di APBD Sikka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas belanja menjadi sorotan utama dalam catatan Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ketergantungan Tinggi terhadap Dana Transfer Pusat

Sekretaris Fraksi Partai Perindo, Marthen Luther Adji, menegaskan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah sistematis untuk memperkuat pendapatan asli daerah.

"Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah," ujar Marthen Luther Adji pada Rabu (15/7/2026).

Menurutnya, pendataan menyeluruh terhadap potensi pendapatan dan aset daerah yang belum terinventarisasi harus dilakukan dengan serius agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Selain itu, setiap penerimaan daerah yang belum tercantum dalam APBD induk perlu dicatat dan diakomodasi melalui APBD Perubahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Fraksi Partai Perindo juga menyoroti kualitas perencanaan anggaran yang masih perlu ditingkatkan. Masih terdapat alokasi belanja barang dan jasa dalam APBD yang pelaksanaan fisiknya belum optimal, sehingga menimbulkan ketimpangan antara realisasi anggaran dan hasil pembangunan di lapangan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian output dan outcome yang diharapkan.

Pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menyusun perencanaan, menetapkan target, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar setiap alokasi anggaran benar-benar menghasilkan output dan outcome sesuai yang direncanakan, tambah Marthen.

Catatan Strategis pada Program Prioritas Daerah

Selain pengelolaan anggaran, Fraksi Partai Perindo juga memberikan catatan pada program prioritas, termasuk program rumah layak huni sistem terima kunci. Program ini dinilai masih memerlukan kepastian regulasi yang jelas sehingga pemerintah daerah diminta berkonsultasi dengan pemerintah pusat sebelum pelaksanaannya.

Fraksi juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan beasiswa yang harus diprioritaskan bagi mahasiswa aktif. Penyaluran beasiswa harus dilakukan secara adil, profesional, transparan, dan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sikka untuk menjamin asas pemerataan.

Langkah Konkret Memperkuat Kemandirian Fiskal Kabupaten Sikka

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan dan aset daerah yang belum tergali.
2. Mencatat dan mengakomodasi penerimaan daerah melalui APBD Perubahan sesuai regulasi.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.
4. Mengkaji regulasi program rumah layak huni dengan konsultasi pusat-daerah.
5. Menyalurkan bantuan beasiswa secara merata dan transparan bagi mahasiswa aktif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, catatan yang disampaikan Fraksi Partai Perindo ini menegaskan pentingnya reformasi fiskal dan manajemen anggaran di tingkat daerah guna mengurangi ketergantungan pada dana pusat yang selama ini menjadi persoalan klasik banyak daerah di Indonesia. Penguatan PAD bukan hanya soal meningkatkan penerimaan, tetapi juga bagaimana daerah dapat mengelola aset dan potensi yang ada secara lebih profesional dan terencana.

Selain itu, peningkatan efektivitas belanja daerah sangat krusial agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada pembangunan yang dirasakan masyarakat. Ketimpangan antara realisasi anggaran dan hasil pembangunan harus segera diatasi dengan pengendalian yang lebih ketat dan evaluasi berkala.

Terakhir, catatan tentang program prioritas seperti rumah layak huni dan beasiswa mahasiswa menunjukkan perlunya kepastian regulasi dan transparansi, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ke depan, pemerintah Kabupaten Sikka perlu menindaklanjuti masukan ini agar APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi sumber aslinya di iNews.id.