DPR Minta Polisi Segera Hentikan Sound Horeg Sahur on The Road di Jombang

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mendesak pemerintah daerah dan aparat kepolisian di Jombang, Jawa Timur, untuk segera menghentikan penggunaan sound horeg selama kegiatan Sahur on The Road (SOTR) yang tengah menjadi sorotan publik.

Menurut Hidayat, praktik menggunakan sound horeg yang disertai penampilan penari perempuan dengan pakaian ketat tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman dan justru mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

"Kalau demikian halnya, mestinya pemerintah desa atau pemerintah tingkat daerah dan kepolisian segera menghentikan ya," ujar Hidayat saat dihubungi, Selasa (24/2).

Sound Horeg dan Nilai Keislaman di Jombang

Jombang dikenal sebagai kota santri yang menjadi pusat berdirinya Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menanamkan nilai toleransi dan keislaman yang moderat. Hidayat menilai penggunaan sound horeg saat sahur bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Menurutnya, sound horeg yang mengiringi para penari perempuan dengan atribut mencolok adalah tindakan yang tidak menghormati sejarah pesantren dan nilai keagamaan yang dijunjung tinggi masyarakat Jombang.

Selain itu, Hidayat juga mengingatkan bahwa kegiatan Sahur on The Road sejatinya adalah tradisi yang positif untuk membangunkan masyarakat sahur, namun harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak mengganggu ketenangan orang lain.

Polisi Tegaskan Kegiatan Tanpa Izin

Sound horeg yang menjadi kontroversi tersebut terjadi pada Minggu (22/2) di jalan penghubung antara Desa Jatibanjar, Kecamatan Ploso, dan Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh, Jombang.

Kapolsek Ploso, Kompol Achmad Chairuddin, menegaskan bahwa kegiatan SOTR dengan sound horeg tersebut tidak memiliki izin dari kepolisian maupun pemerintah desa setempat. Bahkan, kepala desa Jatibanjar mengaku tidak mengetahui kegiatan tersebut sebelumnya.

"Tanpa izin, kami juga tidak mengizinkan. Termasuk kadesnya juga tidak tahu, tahunya dari warganya," tegas Kompol Chairuddin, Senin (23/2).

Implikasi dan Sorotan Masyarakat

• Kegiatan sound horeg dianggap dapat menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat yang beristirahat di waktu sahur.
• Penampilan penari perempuan berpakaian ketat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal Jombang.
• Kekhawatiran bahwa kegiatan ini dapat menjadi contoh buruk bagi daerah lain jika dibiarkan terus berlangsung.
• Kebutuhan pengawasan lebih ketat dari pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga tradisi Ramadhan yang damai dan penuh toleransi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kejadian ini menjadi cermin penting bagi masyarakat dan pemerintah bahwa modernisasi tradisi khususnya di bulan suci Ramadhan harus tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan agama yang sudah lama dijunjung tinggi. Sound horeg dengan hiburan yang kontroversial seperti ini berpotensi merusak citra Jombang sebagai kota santri dan pusat pesantren.

Lebih jauh, sikap tegas dari DPR dan aparat kepolisian harus dijadikan momentum untuk memperkuat regulasi serta pengawasan kegiatan di ruang publik selama Ramadhan agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kontroversi yang tidak perlu. Ini bukan hanya soal kebisingan, tapi soal menjaga nilai-nilai kesucian dan kehormatan bulan puasa yang seharusnya menjadi prioritas bersama.

Ke depan, masyarakat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama menciptakan kegiatan sahur yang kreatif namun tetap santun, menghormati tradisi keagamaan, dan menghindari potensi konflik sosial. Jika tidak, potensi penyebaran budaya negatif ke wilayah lain bisa semakin meluas dan merusak keharmonisan umat di bulan suci.

Jangan lewatkan perkembangan terbaru terkait regulasi kegiatan Ramadhan dan respons pemerintah daerah serta kepolisian untuk menjaga kerukunan dan ketertiban di Jombang dan wilayah lain di Indonesia.