Kebijakan Kredit Properti Harus Konsisten, Hindari Praktik Menyamakan Semua Jenis Properti

Kebijakan kredit di sektor properti saat ini dinilai memerlukan peninjauan ulang yang mendalam, terutama terkait dengan konsistensi kebijakan dan perlunya penghapusan praktik "menyamakan" semua jenis properti tanpa membedakan karakteristiknya. Menurut para ahli, langkah ini sangat penting agar kebijakan kredit dan suku bunga dapat dirumuskan secara tepat dan efektif dalam mendukung perekonomian secara keseluruhan.

Peran Strategis Sektor Properti dalam Perekonomian Vietnam

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kredit sektor properti di Vietnam tumbuh hingga 36%, lebih dari dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan kredit keseluruhan yang hanya 19,1%. Mayoritas aliran dana terkonsentrasi pada pinjaman bisnis properti, dengan pertumbuhan hampir 50%. Hal ini menandakan bahwa dana lebih banyak mengalir ke pengembang dan perusahaan properti daripada pembeli rumah pribadi.

Meskipun pertumbuhan pinjaman properti melambat pada tahun 2026, suku bunga untuk sektor ini justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memicu perdebatan mengenai apakah kredit sektor properti sudah terlalu besar atau masih proporsional dengan kontribusinya terhadap perekonomian.

Kebutuhan Penilaian Ulang dan Klasifikasi Properti yang Jelas

Ekonom Vu Dinh Anh menegaskan bahwa perdebatan tentang kredit properti saat ini kurang memiliki landasan yang kuat karena kontribusi sektor properti belum dievaluasi secara menyeluruh, terutama jika hanya dilihat dari sisi produk domestik bruto (PDB). Menurut beliau, sektor properti bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian penting dari aset nasional dan rumah tangga.

"Properti adalah aset berwujud yang memiliki nilai tersendiri setelah pembangunannya selesai, berbeda dengan banyak sektor lain," kata Vu Dinh Anh.

Ia juga mencontohkan posisi sektor properti di Tiongkok yang menyumbang hingga 25% perekonomian, sehingga tanpa penilaian yang tepat, Vietnam berpotensi salah langkah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Untuk menentukan apakah alokasi kredit sebesar 20% untuk sektor properti terlalu besar atau tidak, hal utama yang harus dijawab adalah seberapa besar kontribusi sektor properti terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jika kontribusinya hanya 10% namun mendapat 20% kredit, itu menjadi masalah; tapi jika kontribusinya lebih besar, maka alokasi tersebut bisa dianggap adil.

Membedakan Jenis Properti untuk Kebijakan Kredit yang Tepat

Salah satu masalah utama saat ini adalah sektor properti dianggap risiko tinggi sehingga perlu dibatasi, padahal sesungguhnya properti merupakan sektor produksi dan bisnis yang normal. Vu Dinh Anh menilai bahwa kegiatan konstruksi adalah bagian dari industri manufaktur, sementara bisnis properti merupakan sektor jasa, sehingga kebijakan kredit dan suku bunga harus sejalan dengan sektor industri lainnya.

Menurutnya, untuk menerapkan kebijakan kredit yang efektif, sangat penting untuk mengklasifikasikan properti berdasarkan tujuan dan penggunanya, bukan menyamakan semuanya.

1. Pengakumulasi aset: Individu kaya yang membeli properti untuk dimiliki jangka panjang atau diwariskan, cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh suku bunga atau kredit.
2. Investor properti: Memperhatikan suku bunga karena biasanya menggunakan pinjaman, sehingga kenaikan biaya pinjaman secara otomatis memperlambat aktivitas investasi.
3. Pengguna properti untuk produksi: Misalnya pembelian tempat usaha, toko, pabrik, atau kantor; properti untuk menghasilkan pendapatan, sehingga kebijakan kredit harus sama dengan sektor manufaktur dan perdagangan.
4. Pembeli rumah: Kelompok terbesar yang sangat sensitif terhadap fluktuasi suku bunga karena mayoritas berpenghasilan rendah dan memerlukan pinjaman untuk membeli rumah.

Dengan klasifikasi ini, kebijakan kredit bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan setiap kelompok. Kebijakan tunggal yang diterapkan untuk semua jenis properti kerap terlalu longgar untuk investor besar, namun terlalu ketat bagi pembeli rumah dengan kebutuhan nyata.

Analisis Redaksi: Implikasi dan Prospek Kebijakan Properti di Vietnam

Menurut pandangan redaksi, pentingnya klasifikasi yang tepat dan konsistensi kebijakan kredit properti tidak bisa diremehkan. Kebijakan yang tidak membedakan karakteristik dan tujuan properti berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian, di mana investor besar bisa mendapatkan kemudahan akses kredit sementara pembeli rumah yang paling membutuhkan justru kesulitan.

Hal ini juga berisiko memperbesar ketimpangan sosial dan memperlambat upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang terjangkau. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih tersegmentasi dan realistis, pemerintah dapat mengoptimalisasi peran sektor properti sebagai penggerak ekonomi sekaligus menjaga stabilitas keuangan.

Selanjutnya, para pembuat kebijakan harus mengawasi dinamika pasar properti secara berkala dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian ini akan menjadi kunci untuk menghindari risiko gelembung properti dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk informasi lengkap terkait kebijakan kredit properti dan analisis menyeluruh, kunjungi sumber aslinya di Vietnam.vn.