BPJS Kesehatan Transformasi Layanan Jantung, Klaim Obat Kronis Rp5,5 Triliun
BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan penyakit jantung dalam Program JKN, bukan hanya di rumah sakit tetapi juga lewat pencegahan dan deteksi dini. Klaim obat penyakit kronis di rumah sakit sepanjang 2025 tercatat Rp5,5 triliun.
Angka itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Malang Cardiovascular Update (MCVUpdate) XXV 2026 di Malang. Forum tahunan itu mengangkat tema Leading the Next Era of Cardiovascular Medicine: Towards Value-Based Cardiovascular Care and Volume Based-PRB Medication in Indonesia.
Baca juga: Laboratorium Kesehatan Palembang Diresmikan, Ratu Dewa Minta Deteksi Penyakit Diperkuat
Pujo, sapaan akrabnya, menegaskan keberhasilan pelayanan kesehatan mesti diukur dari manfaat yang dirasakan peserta, bukan dari banyaknya tindakan medis yang diberikan.
Klaim Obat Kronis Rp5,5 Triliun dan Beban PRB Rp1 Triliun
Besarnya kebutuhan layanan penyakit kronis terlihat dari data klaim obat sepanjang 2025. BPJS Kesehatan mencatat klaim obat penyakit kronis, termasuk kardiovaskular, mencapai Rp5,5 triliun di rumah sakit.
Sementara pemanfaatan obat melalui Program Rujuk Balik (PRB) sekitar Rp1 triliun. PRB adalah skema yang memungkinkan peserta JKN dengan penyakit kronis stabil mengambil obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama tanpa harus kembali ke rumah sakit.
Dua angka itu memberi gambaran tentang arah pembiayaan JKN. Penyakit jantung dan pembuluh darah menempati porsi besar, baik di layanan rujukan maupun di layanan primer.
Baca juga: Patrik Gunnarsson Comeback: Kiper Brentford Lawan Penyakit Neurologis 20 Bulan
“Pelayanan kesehatan ke depan perlu semakin diarahkan pada nilai atau hasil kesehatan yang diperoleh peserta. Khusus untuk penyakit kardiovaskular, kesinambungan pelayanan sejak pencegahan, deteksi dini, pengobatan hingga pengelolaan penyakit kronis menjadi bagian yang sangat penting,” ujar Pujo di Malang.
Pernyataan itu menempatkan pencegahan sebagai bagian dari rantai layanan, bukan pelengkap. Deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi pintu masuk yang menentukan apakah peserta bisa dikelola tanpa harus berulang kali dirawat di rumah sakit.
Strategic Purchasing dan Volume-Based Purchasing untuk Obat PRB
BPJS Kesehatan memperkuat pendekatan strategic purchasing, termasuk Volume-Based Purchasing untuk obat PRB. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan layanan primer, mempercepat intervensi, serta menjaga kesinambungan pengobatan peserta JKN.
Secara sederhana, Volume-Based Purchasing mengaitkan harga dan kuantitas pembelian obat dengan volume penggunaan yang disepakati. Skema ini lazim dipakai untuk menekan harga sekaligus menjamin ketersediaan obat dalam jumlah besar.
Bagi peserta, dampaknya diharapkan terasa pada ketersediaan obat kronis di fasilitas kesehatan primer. Bagi BPJS Kesehatan, skema ini menjadi alat kendali biaya agar klaim tidak terus membengkak tanpa perbaikan hasil kesehatan.
“Bukan hanya tentang seberapa banyak pelayanan yang diberikan, tetapi bagaimana pelayanan tersebut mampu menghasilkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi peserta,” jelas Pujo.
Pernyataan itu sejalan dengan kerangka value-based care yang menjadi tema forum. Fokusnya bergeser dari volume tindakan ke hasil kesehatan yang bisa diukur, misalnya tekanan darah terkontrol atau pasien yang tidak lagi masuk ruang gawat darurat.
Integrasi Layanan Primer dan Rumah Sakit Jadi Kunci
Pujo berharap penguatan layanan primer dan rumah sakit berjalan terintegrasi. Peserta mesti memperoleh penanganan tepat waktu dan berkelanjutan, tanpa terputus saat berpindah fasilitas.
Dalam praktiknya, integrasi itu menyangkut rujukan, rekam medis, dan ketersediaan obat. Pasien jantung yang stabil di layanan primer perlu jalur cepat bila kondisinya memburuk, sementara pasien pasca-perawatan rumah sakit butuh kelanjutan obat agar tidak kambuh.
Kesenjangan selama ini kerap muncul di titik itu. Pasien keluar dari rumah sakit dengan kondisi membaik, lalu terputus pengobatannya karena kendala akses di fasilitas tingkat pertama.
Karena itu, penguatan PRB menjadi bagian penting dari transformasi yang dibicarakan di Malang. Program ini menyambungkan perawatan rumah sakit dengan layanan primer lewat obat yang rutin dan terjadwal.
Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Edukasi Masyarakat
Ketua Panitia MCVU 2026, Valerinna Yogibuana, menegaskan peningkatan kualitas layanan kardiovaskular juga membutuhkan tenaga kesehatan yang terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan.
“Tujuan utama MCVU adalah meng-update ilmu pengetahuan dan keterampilan para tenaga kesehatan sehingga dapat memberikan sumbangsih serta pelayanan medis yang lebih baik bagi pasien dan masyarakat, khususnya di wilayah Malang Raya dan sekitarnya,” ujarnya.
Menurut Valerinna, penguatan kompetensi tenaga medis harus berjalan seiring dengan edukasi dan pencegahan penyakit jantung di masyarakat. Dengan begitu, perkembangan ilmu kedokteran bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesehatan pasien.
Forum MCVUpdate sendiri rutin digelar di Malang dan menjadi ajang pembaruan ilmu bagi tenaga kesehatan di wilayah Malang Raya. Edisi XXV pada 2026 menandai perjalanan panjang forum ini sebagai ruang belajar dokter dan tenaga medis.
Langkah Selanjutnya dan Dampak bagi Peserta JKN
Dari paparan di Malang, arah kebijakan BPJS Kesehatan untuk layanan jantung bertumpu pada tiga hal: penguatan layanan primer, percepatan intervensi, dan kesinambungan pengobatan.
Volume-Based Purchasing untuk obat PRB menjadi instrumen yang akan diuji dalam praktik. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan fasilitas kesehatan primer, ketersediaan obat, dan kepatuhan peserta menjalani pengobatan jangka panjang.
Bagi peserta JKN, perubahan ini berpotensi terasa pada akses obat kronis yang lebih dekat ke tempat tinggal. Namun, tanpa pengawasan dan evaluasi, skema pembelian berbasis volume bisa berhenti sebagai efisiensi biaya tanpa perbaikan hasil kesehatan.
BPJS Kesehatan memegang data klaim yang bisa dipakai mengukur capaian itu. Angka Rp5,5 triliun untuk klaim obat kronis di rumah sakit dan sekitar Rp1 triliun di PRB menjadi baseline yang wajar untuk menilai apakah transformasi berjalan.
Informasi lebih lanjut soal kebijakan JKN dapat diakses melalui laporan Malangpariwara dan kanal resmi BPJS Kesehatan.
Analisis Redaksi
Angka Rp5,5 triliun untuk klaim obat kronis di rumah sakit adalah cermin yang tidak nyaman. Selama bertahun-tahun, JKN lebih banyak dinilai dari seberapa cepat pasien dilayani di rumah sakit, bukan dari seberapa baik penyakit kronis dikelola sebelum mencapai tahap kritis.
Pernyataan Pujo soal nilai dan hasil kesehatan, bukan volume tindakan, adalah koreksi arah yang tepat. Tapi ia baru berarti bila layanan primer benar-benar siap. Obat kronis harus tersedia, dokter di fasilitas pertama harus punya kapasitas menilai risiko jantung, dan rujukan balik dari rumah sakit tidak boleh berhenti di atas kertas.
Volume-Based Purchasing untuk obat PRB layak diawasi. Skema ini bisa menekan harga, tetapi juga bisa memindahkan beban ke peserta bila ketersediaan obat tidak terjamin. Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah pasien jantung di Malang, Surabaya, atau daerah lain bisa mengambil obat rutinnya tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Selama jawabannya belum jelas, transformasi ini masih berupa janji di atas panggung seminar.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0