Jembatan Dusun Tikalong Mempawah Terendam Banjir, Warga Menunggu Air Surut untuk Melintas

Nov 20, 2026 - 06:30
 0  1
Jembatan Dusun Tikalong Mempawah Terendam Banjir, Warga Menunggu Air Surut untuk Melintas

Jembatan kayu di Dusun Tikalong, Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, sudah sekitar empat hari terendam banjir. Warga memilih menunggu air surut ketimbang mempertaruhkan keselamatan melintasi arus sungai yang deras.

Ad
Ad

Jembatan itu merupakan satu-satunya infrastruktur utama yang menghubungkan warga dusun dengan aktivitas harian mereka. Begitu badan jembatan tenggelam, mobilitas warga ikut lumpuh.

Keluhan ini disampaikan warga sekaligus aparatur Pemerintah Desa Ansiap, Kurniawan, dalam video yang diterima redaksi Pontianak Post, Kamis (19/11). Ia menyebut warga tidak berani memaksa melintas saat banjir.

"Sudah kurang lebih empat hari jembatan ini terendam banjir. Warga tidak berani melewati jembatan ketika terendam air. Karena, kita khawatir terseret arus sungai yang cukup deras," jelas Kurniawan.

Empat Hari Terendam, Warga Menunggu Air Surut

Banjir yang merendam jembatan Dusun Tikalong bukan peristiwa sehari. Kurniawan menyebut genangan sudah berlangsung sekitar empat hari ketika ia merekam keterangannya pada Kamis (19/11).

Selama periode itu, warga kehilangan akses cepat ke seberang. Tidak ada pilihan lain selain menunggu debit air turun. "Kita terpaksa menunggu air surut barulah bisa melewati badan jembatan. Kalau dipaksakan melewati jembatan ketika banjir, resikonya sangat besar dan mengancam keselamatan," sebutnya.

Alasan warga menahan diri cukup masuk akal. Jembatan tersebut berpondasi kayu dan arus sungai disebut cukup deras. Memaksakan melintas berarti mempertaruhkan nyawa, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia.

Pola ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jembatan kayu di Dusun Tikalong disebut kerap terendam banjir setiap kali debit air sungai naik. Artinya, gangguan mobilitas warga berulang, bukan insiden tunggal.

Bagi warga dusun, jembatan itu bukan pelengkap. Ia urat nadi. Kurniawan menyebut infrastruktur tersebut menjadi andalan dan harapan masyarakat untuk mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.

Ketika jembatan tidak bisa dilewati, dampaknya menjalar ke banyak hal: warga yang hendak bekerja, anak sekolah, pengangkutan hasil kebun, hingga akses ke layanan kesehatan di luar dusun.

Kewenangan Jembatan Ada di Pemerintah Kabupaten Mempawah

Pemerintah Desa Ansiap, menurut Kurniawan, sebenarnya sudah lama bertekad membangun jembatan yang lebih layak. Namun niat itu terbentur status jalan dan jembatan yang masuk ranah kewenangan pemerintah kabupaten.

"Pemerintah Desa Ansiap tidak bisa berbuat banyak untuk menangani masalah jembatan ini. Sebab, secara administrai kewenangannya di pemerintah kabupaten. Kalau tetap dibangun oleh desa, maka akan melanggar aturan dan ketentuan penggunaan anggaran dana desa," katanya.

Pernyataan itu menjelaskan mengapa persoalan jembatan tak kunjung tuntas meski warga terus mengeluh. Desa punya kemauan, tetapi tidak punya kewenangan. Sementara pemerintah kabupaten memegang kewenangan, dan hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi soal rencana penanganan.

Dalam praktik pemerintahan desa, penggunaan dana desa memang terikat ketentuan. Pembangunan aset yang statusnya berada di kewenangan kabupaten tidak bisa serta-merta dikerjakan desa. Pelanggaran atas aturan itu berisiko pada pertanggungjawaban anggaran.

Karena itu, jalan keluar yang paling masuk akal adalah pemerintah kabupaten mengambil alih penanganan. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah memberikan perhatian khusus dan membangun jembatan yang representatif.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Jembatan yang representatif akan memutus siklus gangguan yang berulang setiap musim hujan.

Jembatan Pernah Roboh Diterjang Arus Deras pada Desember 2025

Rekam jejak kerusakan jembatan ini sudah tercatat. Pada Desember 2025 lalu, jembatan utama di Dusun Tikalong roboh akibat diterjang arus deras.

Saat itu, jajaran Polres Mempawah bersama warga setempat bahu-membahu melakukan perbaikan. Berkat kerja bersama itu, jembatan dengan pondasi kayu tersebut bisa kembali digunakan masyarakat.

Perbaikan darurat itu menyelamatkan mobilitas warga untuk sementara. Namun sifatnya pemulihan cepat, bukan peningkatan kualitas. Pondasi kayu tetap rentan ketika arus sungai menguat.

Dua peristiwa berdekatan memberi gambaran jelas. Roboh pada Desember 2025, lalu terendam selama berhari-hari pada November 2026. Jembatan yang sama terus berada di titik rawan.

Keterlibatan kepolisian dalam perbaikan sebelumnya menunjukkan besarnya dampak sosial dari putusnya akses ini. Ketika infrastruktur dasar tidak tersedia, beban bergeser ke warga dan aparat di lapangan.

Banjir di Mempawah sendiri bukan gejala tunggal. Pada 19 November 2026, banjir merendam enam dusun di Wajok Hulu dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, dan BPBD menyalurkan bantuan bahan pokok bagi warga terdampak.

Di Singkawang, Polres setempat memantau kawasan rawan banjir, termasuk Jalan Rawasari yang tergenang setinggi 5 sentimeter. Cuaca ekstrem memang sedang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Dampak Banjir Jembatan Tikalong bagi Aktivitas Warga

Gangguan yang dirasakan warga Dusun Tikalong bersifat berlapis. Pertama, akses terputus selama berhari-hari hingga air surut. Kedua, warga kehilangan waktu karena harus menunggu, bukan karena jarak yang jauh.

Beberapa kelompok paling terdampak:

  • Warga yang bekerja di luar dusun dan harus melintas setiap hari.
  • Anak sekolah yang bergantung pada jembatan untuk mencapai sekolah.
  • Petani dan pekebun yang mengangkut hasil produksi.
  • Warga yang membutuhkan akses cepat ke fasilitas kesehatan.
  • Warga lanjut usia dan anak-anak yang paling rentan jika memaksa melintas.

Risiko keselamatan menjadi pertimbangan utama. Arus deras disebut cukup kuat untuk menyeret orang yang nekat menyeberangi badan jembatan yang terendam.

Selain itu, ketidakpastian waktu surut membuat warga tidak bisa menyusun rencana harian dengan pasti. Aktivitas yang seharusnya selesai pagi bisa tertunda hingga siang atau sore.

Dampak ekonominya juga nyata meski tidak terhitung angka. Hasil kebun yang terlambat diangkut bisa menurun kualitasnya. Ongkos tambahan muncul ketika warga harus mencari jalur alternatif.

Yang paling dirugikan adalah kelompok yang paling bergantung pada jembatan. Mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu, karena jembatan itu disebut sebagai infrastruktur utama andalan masyarakat.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Perhatian Pemerintah Kabupaten Mempawah

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Mempawah soal rencana penanganan jembatan Dusun Tikalong. Yang tersedia hanya harapan warga agar pemerintah kabupaten turun tangan.

Kurniawan dan warga lainnya berharap ada perhatian khusus. Sebab jembatan itu menjadi urat nadi bagi warga dalam mendukung kelancaran aktivitas dan rutinitas harian.

Ada beberapa langkah yang secara logis dibutuhkan, mengacu pada keterangan warga:

  1. Pemerintah kabupaten meninjau status dan kondisi jembatan di Dusun Tikalong.
  2. Penanganan permanen berupa jembatan representatif yang tidak mudah terendam atau rusak.
  3. Kejelasan kewenangan agar desa tidak terjebak aturan penggunaan dana desa.
  4. Antisipasi musim hujan berikutnya, mengingat jembatan pernah roboh pada Desember 2025.

Tanpa penanganan permanen, siklus yang sama berpotensi terulang. Warga akan kembali menunggu air surut, dan aktivitas kembali terhenti.

Informasi lebih lanjut soal penanganan bencana di Kalimantan Barat dapat dipantau melalui kanal resmi BNPB maupun pemerintah daerah setempat.

Analisis Redaksi

Kasus jembatan Dusun Tikalong memperlihatkan persoalan klasik infrastruktur perdesaan: kebutuhan mendesak berhadapan dengan sekat kewenangan. Desa tahu persis apa yang dibutuhkan warganya, tetapi tidak boleh bergerak karena status aset berada di tangan kabupaten. Pemerintah kabupaten memegang kewenangan, tetapi responsnya belum terlihat.

Yang membuat persoalan ini mendesak adalah rekam jejaknya. Jembatan itu roboh pada Desember 2025 dan terendam berhari-hari pada November 2026. Dua peristiwa dalam rentang setahun cukup untuk menyimpulkan bahwa perbaikan darurat tidak lagi memadai. Selama konstruksinya masih berbasis pondasi kayu di jalur arus deras, gangguan akan berulang setiap debit air naik.

Keterangan Kurniawan soal larangan penggunaan dana desa juga semestinya dibaca sebagai sinyal, bukan alasan menunda. Jika aturan memang membatasi desa, maka tanggung jawab berpindah sepenuhnya ke pemerintah kabupaten. Warga tidak perlu memahami seluk-beluk administrasi; mereka hanya butuh jembatan yang bisa dilewati. Ketika alasan kewenangan terus diulang tanpa tindakan, yang menanggung akibatnya adalah warga yang menunggu air surut di tepi sungai.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad