Penyadapan Prabowo: Tiga Jenderal Polri Dimutasi ke Yanma

Nov 22, 2026 - 20:00
 0  1
Penyadapan Prabowo: Tiga Jenderal Polri Dimutasi ke Yanma

Tiga perwira tinggi Polri yang terlibat dalam aksi penyadapan terhadap Presiden dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma). Mutasi itu tertuang dalam telegram Kapolri No: ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026 dan diumumkan pada Minggu, 22 November 2026.

Ad
Ad

Ketiga perwira tinggi yang dimutasi adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiganya masuk daftar rotasi dalam rangka evaluasi dan proses hukum yang tengah berjalan di internal Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan kepolisian sebagai bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat mengumumkan hasil mutasi tersebut.

Kronologi Mutasi Tiga Jenderal Polri

Mutasi ini berakar pada kasus penyadapan terhadap Presiden yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Ahrie Sonta sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Posisinya kini diisi oleh Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, perwira yang pernah menangani kasus Bahar bin Smith.

Sebelum mutasi diumumkan, Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada 10 November 2026. Namun ia mengajukan banding atas putusan tersebut. Status keanggotaannya masih berproses, sementara jabatannya perlu segera diisi oleh pejabat baru.

Eko Hadi Santoso mengalami hal serupa. Ia tetap dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri karena putusan PTDH terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Secara prosedur administratif di tubuh Polri, penempatan ke Yanma adalah langkah standar bagi anggota yang sedang bermasalah dengan hukum atau etik.

Berbeda dengan dua rekannya, Slamet Uliandi belum menjalani sidang kode etik. Majelis KKEP Polri belum menjadwalkan sidang etik untuknya karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan medis untuk pemulihan kesehatan pascastroke. Meski begitu, namanya tetap masuk ke dalam daftar mutasi.

Urutan peristiwa yang tercatat dari pemberitaan sumber dapat dirangkum sebagai berikut:

  • 10 November 2026: Ahrie Sonta dijatuhi sanksi PTDH dalam sidang KKEP, lalu mengajukan banding.
  • 20 November 2026: Telegram Kapolri No: ST/2598/XI/KEP/2026 diterbitkan, memuat mutasi ketiga perwira tinggi.
  • 22 November 2026: Mutasi diumumkan ke publik melalui Divisi Humas Polri.
  • Sidang etik Slamet Uliandi: belum dijadwalkan karena ia masih menjalani perawatan medis pascastroke.

Alasan Polri dan Pernyataan Kadiv Humas

Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa proses pergantian jabatan dilakukan melalui sejumlah pertimbangan. Mulai dari rekam jejak, kompetensi, kapabilitas, hingga integritas setiap personel. Penempatan pada jabatan baru, katanya, bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi berjalan optimal.

Ia berharap kebijakan mutasi tersebut mendorong terciptanya organisasi Polri yang semakin sehat, adaptif, serta mampu menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik. Polri, menurutnya, membutuhkan personel yang menjaga kepercayaan institusi.

"Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," ucap Isir.

Pernyataan itu menjadi satu-satunya penjelasan resmi yang dikutip dalam pemberitaan AFU.ID. Tidak ada pernyataan tambahan dari ketiga perwira yang dimutasi maupun dari pihak Istana dalam artikel sumber.

Apa Itu Yanma dan Mengapa Jadi Tempat Mutasi

Yanma atau Pelayanan Markas adalah unit di lingkungan Polri yang menangani urusan pelayanan markas. Penempatan perwira di Yanma sering dibaca sebagai langkah administratif untuk menonaktifkan sementara seorang anggota dari jabatan strategis tanpa mencabut status keanggotaannya.

Dalam kasus Ahrie dan Eko, langkah ini menjadi konsekuensi langsung dari proses hukum yang belum tuntas. Putusan PTDH belum inkracht karena masih ada upaya banding, sehingga status keduanya belum final. Polri memilih menempatkan mereka di Yanma alih-alih membiarkan jabatan strategis kosong atau diisi sementara.

Bagi Slamet, penempatan ke Yanma berjalan bersamaan dengan penundaan sidang etik. Kondisi kesehatan yang belum pulih membuat proses hukum terhadapnya tertahan. Namun secara administratif, namanya tetap dimasukkan ke daftar mutasi sebagai bagian dari evaluasi.

Pola ini bukan hal baru. Mutasi ke Yanma kerap dipakai Polri ketika seorang perwira menghadapi perkara pidana atau pelanggaran etik. Publik biasanya membaca posisi di Yanma sebagai sinyal bahwa yang bersangkutan sedang dalam pengawasan internal. Rujukan lebih luas soal prosedur kode etik Polri bisa dilihat pada penjelasan lembaga terkait, misalnya Kompolnas.

Dampak pada Struktur dan Kinerja Polri

Mutasi ini menyentuh posisi strategis, terutama Divisi Hukum Polri yang sebelumnya diisi Ahrie. Pengisian jabatan Kadivkum oleh Brigjen Iksantyo Bagus Pramono menandakan Polri ingin menjaga kelangsungan fungsi hukum di tengah kasus yang menyeret perwira tinggi.

Dari sisi organisasi, langkah ini memungkinkan Polri menjalankan roda tugas tanpa terhambat proses hukum yang belum final. Namun dari sisi kepercayaan publik, kasus penyadapan terhadap Presiden menjadi ujian tersendiri. Sebab, penyadapan menyangkut ranah keamanan negara dan melibatkan perwira berpangkat jenderal bintang dua.

Mutasi juga menimbulkan pertanyaan soal transparansi. Publik belum mendapat penjelasan rinci mengenai peran masing-masing perwira dalam kasus penyadapan. Yang beredar baru seputar status hukum mereka: satu dijatuhi PTDH dan banding, satu menunggu inkracht, satu tertunda karena sakit.

Bagi institusi, penempatan di Yanma memberi ruang agar proses banding dan sidang etik berjalan tanpa mengganggu operasional. Bagi publik, langkah ini baru sebatas sinyal bahwa kasus tidak berhenti di meja mutasi.

Langkah Selanjutnya: Banding, Sidang Etik, dan Status Hukum

Yang paling dinantikan adalah hasil banding Ahrie Sonta atas putusan PTDH. Bila banding ditolak, statusnya sebagai anggota Polri berakhir. Bila diterima, posisinya bisa berubah lagi. Sementara Eko Hadi menunggu putusan PTDH-nya berkekuatan hukum tetap.

Untuk Slamet Uliandi, agenda yang tertunda adalah sidang kode etik. Majelis KKEP belum menjadwalkan sidang karena alasan medis. Belum ada keterangan kapan sidang akan digelar, sehingga status etiknya masih menggantung.

Polri juga belum merinci apakah ketiga perwira tersebut akan menghadapi proses pidana terpisah dari proses etik. Dalam pemberitaan sumber, yang disebut adalah keterlibatan mereka dalam aksi penyadapan terhadap Presiden, tanpa rincian pasal atau tahapan penyidikan.

Sejumlah pemberitaan terkait menyebut Polri mencopot Ahrie Sonta dari jabatan Kadivkum karena statusnya sebagai tersangka kasus penyadapan Prabowo. Jejak pemberitaan itu memperlihatkan bahwa kasus ini bergerak lewat dua jalur sekaligus: etik dan pidana.

Analisis Redaksi

Mutasi ke Yanma adalah jawaban administratif atas persoalan yang jauh lebih besar. Tiga perwira tinggi tersangkut kasus penyadapan terhadap Presiden, lalu dipindahkan ke unit pelayanan markas. Secara prosedur, langkah itu wajar. Secara substansi, publik tetap menunggu penjelasan soal apa yang sebenarnya terjadi.

Yang menarik, ketiganya berada pada tahap hukum yang berbeda. Ahrie sudah dijatuhi PTDH dan sedang banding. Eko menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Slamet bahkan belum disidang etik karena sakit. Satu telegram mutasi menyatukan tiga situasi yang tidak sama, dan di situlah risiko pembacaan publik muncul: mutasi bisa terlihat sebagai cara menenangkan keadaan tanpa menyelesaikan persoalan.

Pernyataan Kadiv Humas soal rekam jejak, kompetensi, dan integritas terdengar rapi. Tapi integritas justru menjadi inti persoalan dalam kasus ini. Selama peran masing-masing perwira dalam penyadapan belum dijelaskan terbuka, mutasi hanya memindahkan tanda tanya dari satu meja ke meja lain. Yang dibutuhkan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan kepastian proses hukum yang bisa diikuti publik langkah demi langkah.

Sumber: kompolnas.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad