Studi UIN Jakarta: Media Sosial Tak Berkorelasi Signifikan dengan Intoleransi Beragama

Nov 22, 2026 - 20:50
 0  1
Studi UIN Jakarta: Media Sosial Tak Berkorelasi Signifikan dengan Intoleransi Beragama

Penggunaan media sosial untuk mencari informasi keagamaan dan politik tidak terbukti secara statistik meningkatkan intoleransi beragama di Indonesia. Kesimpulan itu datang dari studi kolaboratif tiga peneliti yang diterbitkan jurnal Studia Islamika.

Ad
Ad

Artikel ilmiah berjudul “Social Media and Religious Intolerance in Indonesia” itu ditulis Akhmad Rizal Shidiq (Leiden University), Burhanuddin Muhtadi (UIN Jakarta), dan Arief Anshory Yusuf (Universitas Padjajaran). Mereka menemukan bahwa setelah faktor sosial-ekonomi dan konteks wilayah diperhitungkan, hubungan antara frekuensi penggunaan media sosial dan tingkat intoleransi tidak lagi signifikan secara statistik.

Temuan tersebut memberikan perspektif berbeda dalam memahami persoalan intoleransi. Tingginya visibilitas pesan intoleran di ruang digital, menurut para peneliti, tidak serta-merta mencerminkan perubahan sikap masyarakat secara luas.

Kronologi dan Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari dua pandangan yang saling bertolak belakang mengenai pengaruh media sosial terhadap toleransi beragama. Pandangan pertama menyoroti fenomena echo chamber atau bilik gema, di mana pengguna cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Paparan informasi yang berulang dan searah dikhawatirkan memperkuat prasangka, polarisasi, serta sikap penolakan terhadap kelompok yang berbeda.

Sebaliknya, pandangan weak ties atau ikatan lemah menekankan bahwa media sosial dapat memperluas jaringan pertemanan dan membuka akses terhadap beragam informasi serta perspektif. Interaksi dengan kelompok yang berbeda berpotensi meningkatkan pemahaman dan mengurangi prasangka.

Untuk menguji kedua kemungkinan itu, para peneliti menganalisis data survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2019. Survei melibatkan 3.820 responden yang tersebar secara nasional. Analisis difokuskan pada responden Muslim, yang mencakup sekitar 89 persen dari keseluruhan sampel, guna mengukur sikap kelompok mayoritas terhadap aktivitas keagamaan, sosial, dan politik warga non-Muslim.

Penelitian mengukur intoleransi melalui enam indikator: keberatan apabila warga non-Muslim mengadakan acara keagamaan di lingkungan tempat tinggal, mendirikan rumah ibadah, serta menduduki jabatan wali kota atau bupati, gubernur, wakil presiden, dan presiden. Para peneliti menggunakan analisis statistik Ordinary Least Squares (OLS) dan Linear Probability Model (LPM) dengan mempertimbangkan faktor pengeluaran rumah tangga, pendidikan, usia, wilayah perkotaan atau pedesaan, serta konteks provinsi.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Tiga peneliti di balik studi ini memiliki latar belakang berbeda. Akhmad Rizal Shidiq adalah peneliti di Leiden University, Burhanuddin Muhtadi merupakan akademisi UIN Jakarta yang juga dikenal sebagai peneliti survei, dan Arief Anshory Yusuf adalah ekonom dari Universitas Padjajaran.

Dalam artikel mereka, para penulis menegaskan bahwa pengaruh media sosial terhadap intoleransi tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan banyaknya konten provokatif atau komentar bernada kebencian yang terlihat di internet.

“Penggunaan media sosial untuk mencari informasi keagamaan dan politik tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan tingkat intoleransi beragama setelah faktor sosial-ekonomi dan konteks wilayah diperhitungkan,” tulis mereka dalam artikel yang diterbitkan Studia Islamika Vol. 33 No. 1, 2026.

Peneliti juga menekankan pentingnya membedakan antara visibilitas pesan intoleran dan perubahan sikap masyarakat. Media sosial memang dapat memperbesar jangkauan konten provokatif dan membuat komentar intoleran lebih mudah terlihat oleh publik. Namun, keterlihatan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa media sosial mengubah preferensi atau sikap mendasar pengguna secara sistematis.

Latar Belakang dan Konteks Survei

Survei LSI 2019 yang menjadi basis data penelitian ini mengungkap potret intoleransi yang tidak merata di berbagai ranah. Hasilnya menunjukkan bahwa keberatan terhadap warga non-Muslim yang menduduki jabatan politik masih cukup tinggi. Sebanyak 59,1 persen responden Muslim menyatakan keberatan jika warga non-Muslim menjadi presiden. Sementara itu, 56,1 persen keberatan terhadap jabatan wakil presiden, dan sekitar 52 persen menyatakan keberatan terhadap jabatan gubernur.

Pada ranah sosial di lingkungan tempat tinggal, sikap responden menunjukkan pola yang berbeda. Sebanyak 54 persen menyatakan tidak keberatan jika warga non-Muslim mengadakan acara keagamaan di lingkungan mereka. Namun, keberatan terhadap pendirian rumah ibadah non-Muslim masih mencapai 53 persen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sikap toleransi dapat bervariasi bergantung pada bentuk interaksi dan konteks yang dihadapi. Penerimaan terhadap kegiatan keagamaan di lingkungan sosial tidak selalu sejalan dengan penerimaan terhadap warga non-Muslim yang menduduki jabatan politik atau mendirikan rumah ibadah.

Penelitian ini juga menemukan variasi tingkat intoleransi yang cukup besar antarprovinsi. Dengan DKI Jakarta sebagai wilayah acuan dalam model statistik, responden Muslim di sejumlah provinsi yang memiliki konteks sosial dan budaya lebih konservatif menunjukkan tingkat keberatan yang lebih tinggi terhadap warga non-Muslim pada beberapa indikator. Sebaliknya, responden Muslim di sejumlah wilayah dengan konteks sosial yang lebih pluralistik menunjukkan tingkat keberatan yang lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta.

Warga perkotaan cenderung lebih toleran dibandingkan warga pedesaan dalam hal penerimaan terhadap acara keagamaan dan pendirian rumah ibadah non-Muslim. Namun, pola tersebut tidak ditemukan secara konsisten pada indikator jabatan politik. Sementara itu, pendidikan dan pengeluaran rumah tangga menunjukkan hubungan dengan toleransi pada sejumlah indikator, tetapi pengaruhnya tidak selalu signifikan secara statistik.

Dampak dan Reaksi terhadap Temuan

Temuan studi ini berimplikasi pada cara pandang terhadap kebijakan penanganan intoleransi. Jika media sosial bukan faktor dominan, maka pembatasan atau pengawasan ruang digital saja tidak cukup. Penanganan intoleransi perlu memperhatikan konteks sosial di tingkat lokal, pendidikan kewargaan, dialog antariman, dan penguatan budaya inklusif.

Penelitian ini juga mengingatkan bahwa ruang digital merupakan bagian dari persoalan, tetapi tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya penjelasan atas sikap intoleran. Untuk memahami intoleransi secara lebih utuh, diperlukan pendekatan yang melihat hubungan antara media, lingkungan sosial, dan pengalaman masyarakat di dunia nyata.

Kendati demikian, para peneliti mengakui sejumlah keterbatasan. Data yang digunakan berasal dari survei tahun 2019, sehingga tidak secara langsung menggambarkan kondisi penggunaan media sosial dan sikap masyarakat pada 2026. Penelitian juga tidak menggunakan eksperimen lapangan atau desain kuasi-eksperimental untuk membuktikan hubungan sebab-akibat. Peneliti tidak menguji secara langsung mekanisme echo chamber maupun weak ties melalui data jaringan media sosial.

Langkah Selanjutnya dan Implikasi Kebijakan

Studi ini merekomendasikan pendekatan yang lebih luas dalam menangani intoleransi beragama. Alih-alih hanya berfokus pada pembatasan ruang digital, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat pendidikan kewargaan, dialog antariman, dan budaya inklusif di tingkat lokal.

Para peneliti juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menggunakan data jaringan media sosial dan desain eksperimental untuk menguji mekanisme echo chamber dan weak ties secara langsung. Dengan begitu, pemahaman tentang hubungan antara media sosial dan intoleransi dapat lebih komprehensif.

Artikel lengkap studi ini dapat diakses melalui laporan UIN Jakarta dan jurnal Studia Islamika dengan DOI: 10.36712/sdi.v33i1.45489.

Analisis Redaksi

Studi ini menawarkan koreksi penting terhadap narasi yang terlalu cepat menyalahkan media sosial atas segala bentuk intoleransi. Selama bertahun-tahun, ruang digital dianggap sebagai biang keladi polarisasi dan ujaran kebencian. Temuan Shidiq, Muhtadi, dan Yusuf menunjukkan bahwa kausalitas tidak sesederhana itu. Angka 59,1 persen responden yang keberatan jika non-Muslim menjadi presiden, misalnya, adalah persoalan struktural yang sudah ada jauh sebelum media sosial menjadi dominan.

Namun, penelitian ini juga tidak boleh dibaca sebagai pembelaan terhadap platform digital. Para peneliti sendiri mengakui keterbatasan data 2019 dan tidak menguji mekanisme echo chamber secara langsung. Yang ditekankan adalah bahwa visibilitas pesan intoleran di internet tidak otomatis berarti masyarakat semakin intoleran. Bisa jadi, konten provokatif memang lebih mudah terlihat, tetapi sikap dasar masyarakat tidak berubah secara sistematis.

Implikasi kebijakannya jelas: penanganan intoleransi tidak bisa hanya mengandalkan pemblokiran konten atau pengawasan ruang digital. Diperlukan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, seperti pendidikan kewargaan yang serius, dialog antariman yang berkelanjutan, dan penguatan budaya inklusif di tingkat lokal. Tanpa itu, semua upaya di ranah digital hanya akan menjadi tambalan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad