Ganjar Pranowo: Tidak Mudah Mewajibkan Capres Ikut Kaderisasi Partai

Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan bahwa tidak mudah untuk mewajibkan calon presiden atau calon wakil presiden mengikuti proses kaderisasi partai. Hal ini dikarenakan kandidat yang diusung dalam pemilu bisa saja berasal dari luar internal partai politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar sebagai tanggapan atas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menginginkan agar persyaratan calon kepala daerah, capres, dan cawapres didasarkan pada sistem kaderisasi partai.

"Capres bisa berasal dari luar partai. Maka mewajibkan kandidat untuk ikut kaderisasi terlebih dahulu rasanya tidak mudah,"

ujar Ganjar saat ditemui awak media di Jakarta pada Kamis, 23 April 2024.

Pentingnya Kaderisasi bagi Kandidat Internal Partai

Ganjar menambahkan, bagi kandidat yang berasal dari internal partai, mengikuti kaderisasi sebelum mengikuti kontestasi pemilu adalah sesuatu yang sangat penting dan relevan. Karena dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), sudah diatur bahwa 60 persen dana bantuan politik (Banpol) harus digunakan untuk pendidikan politik, sementara sisanya untuk administrasi sekretariat partai.

"Dalam konteks kandidat pejabat publik yang akan ikut dalam kontestasi pemilu, apalagi yang berasal dari parpol yang punya fungsi sebagai sumber rekrutmen kader, mengikuti kaderisasi menjadi penting," tegas Ganjar.

Program Kaderisasi PDI Perjuangan Sejak 2003

Ganjar juga menjelaskan bahwa PDI Perjuangan telah memiliki sistem kaderisasi yang berjenjang sejak tahun 2003. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) partai yang membagi kaderisasi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

• Pratama
• Madya
• Utama
• Guru

Program berjenjang ini dirancang untuk mempersiapkan kader-kader partai agar siap menjadi pemimpin dan pejabat publik yang kompeten.

Respons Terhadap Usulan KPK

Usulan KPK agar semua calon kepala daerah dan calon presiden/calon wakil presiden wajib mengikuti kaderisasi partai memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas para kandidat. Namun, menurut Ganjar, dalam praktiknya tidak dapat dipaksakan terutama untuk kandidat yang berasal dari luar partai.

Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam sistem politik di Indonesia yang membuka ruang bagi tokoh nonpartai untuk maju dalam kontestasi pemilu.

Menurut laporan jpnn.com, Ganjar juga menyebut bahwa mewajibkan kaderisasi bagi capres eksternal bisa menjadi langkah yang sulit diterapkan mengingat fleksibilitas politik dan kebutuhan partai dalam menentukan strategi kemenangan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Ganjar Pranowo ini mencerminkan realitas politik Indonesia yang dinamis dan kompleks. Di satu sisi, kaderisasi memang penting untuk membangun kualitas kader partai agar mampu memimpin dan menjalankan amanah publik dengan baik. Namun, di sisi lain, politik Indonesia juga mengakomodasi figur-figur independen atau dari luar partai yang bisa membawa warna baru dalam pemilu.

Mewajibkan seluruh calon, termasuk yang berasal dari eksternal partai, mengikuti kaderisasi bisa menjadi kendala besar dan berpotensi membatasi peluang tokoh nonpartai untuk maju. Ini juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam mekanisme pencalonan agar tetap demokratis dan inklusif.

Ke depan, penguatan kaderisasi internal partai tetap harus dilakukan dengan serius, sementara bagi figur eksternal, diperlukan pendekatan lain untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Publik pun perlu mengawasi agar proses kaderisasi dan pencalonan berjalan transparan dan tidak menjadi alat politik semata.

Simak terus perkembangan politik terkini agar Anda mendapatkan informasi terupdate seputar pemilu dan dinamika partai politik di Indonesia.