Palembang Alami 17 Banjir Berulang hingga April 2026: Krisis Ekologis Makin Parah

Palembang menghadapi 17 peristiwa banjir berulang yang terjadi hingga April 2026, menurut data terbaru dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan. Fenomena ini menandai bahwa banjir di kota tersebut tidak lagi bersifat musiman tetapi sudah menjadi bagian dari krisis ekologis yang terus memburuk.

Temuan penting ini disampaikan dalam aksi Aliansi Orang Muda Melawan Krisis Iklim dengan tema "Dari Sumsel untuk Bumi" yang berlangsung di Bundaran Air Mancur Palembang pada Kamis, 23 April 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Bumi. Massa aksi menyoroti lemahnya penanganan banjir yang belum menyentuh akar permasalahan ekologis di kota tersebut.

Data Banjir Berulang dan Dampak Tata Kelola Lingkungan

Koordinator aksi, Galang Suganda, menyatakan bahwa krisis iklim kini tidak bisa dianggap sebagai fenomena alam biasa. Ia menegaskan bahwa krisis ini erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan.

“Kami menegaskan sikap; krisis ini tidak bisa terus dinormalisasi. Orang muda bersama masyarakat sipil mendesak penghentian praktik pembangunan yang merusak,” ujar Galang.

Banjir yang terjadi di Palembang semakin sering dan dengan intensitas yang lebih besar. Genangan air berulang kali muncul di sejumlah ruas jalan utama, seperti Basuki Rahmat, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan R Soekamto, Jalan RA Rozak, dan Jalan Kolonel H Burlian.

Lemahnya Tata Kelola Drainase dan Penyusutan Ruang Resapan

Menurut Walhi Sumsel, pola banjir berulang ini menunjukkan kegagalan tata kelola drainase perkotaan yang serius. Penyempitan ruang resapan air dan sistem pengendalian air yang buruk menjadi penyebab utama memburuknya kondisi banjir.

Walhi mencatat bahwa jumlah sungai di Palembang menyusut drastis dari ratusan aliran yang pernah ada menjadi hanya sekitar 114 sungai aktif. Selain itu, luas kawasan rawa juga berkurang hampir 30 persen, tersisa sekitar 691 hektare akibat alih fungsi lahan yang masif.

“Pola banjir yang berulang memperlihatkan kegagalan tata kelola drainase dan hilangnya ruang resapan,” tambah Galang. Ia menilai kerusakan ekologis ini terjadi secara sistematis dan berlangsung dalam jangka panjang.

Dampak Kebijakan Pembangunan Tidak Berkelanjutan

Walhi Sumsel menilai banjir berulang ini adalah dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Organisasi tersebut merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG yang menegaskan tanggung jawab pemerintah terhadap krisis ekologis.

Namun, pelaksanaan putusan tersebut dinilai belum berjalan secara maksimal. Walhi mendesak pemerintah untuk:

• Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai
• Memperbaiki sistem drainase kota secara menyeluruh
• Memulihkan kawasan rawa yang tersisa sebagai area resapan air alami
• Meninjau kembali izin pembangunan yang menutup ruang resapan air

Berbagai upaya ini dianggap mendesak agar Palembang dapat mengatasi banjir berulang yang kini menjadi ancaman serius.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, data 17 banjir berulang di Palembang hingga April 2026 bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm keras bagi pemerintah dan masyarakat. Krisis ekologis yang semakin parah menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan kota masih gagal mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana.

Lebih jauh, pola banjir yang berulang mengindikasikan bahwa masalah utama bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga kegagalan tata kelola lingkungan dan perencanaan kota. Penyusutan sungai dan area resapan air adalah dampak dari kebijakan pembangunan yang menomorduakan aspek lingkungan. Jika tidak segera diperbaiki, banjir akan semakin sering dan berdampak luas pada kehidupan sosial dan ekonomi warga Palembang.

Masyarakat perlu mengawasi implementasi putusan PTUN dan mendorong pemerintah daerah serius melakukan reformasi tata ruang dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan akan menjadi kunci mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di masa depan.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca laporan asli dari RRI.co.id dan mengikuti perkembangan terbaru terkait penanganan banjir di Palembang.

Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah daerah dan pemilik kebijakan dapat segera menerapkan rekomendasi teknis serta mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem. Krisis ekologis ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan keberlanjutan kota Palembang ke depan.