Golkar Dukung Usulan Pembatasan Periode Ketua Umum Partai Maksimal Dua Periode

Partai Golkar menyatakan tidak keberatan dengan usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam menanggapi wacana yang disuarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan jabatan ketua umum partai politik.

Menurut Sarmuji, selama ini kepemimpinan di Golkar memang rutin berganti dan hingga kini belum pernah ada satu orang pun yang mampu memimpin selama dua periode penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan tersebut sebenarnya tidak akan menjadi masalah bagi partainya.

"Bahkan hingga saat ini belum ada satu orang pun yang bisa sampai dua kali penuh (memimpin) di Golkar," ucap Muhammad Sarmuji pada Jumat, 24 April 2026.

Pentingnya Demokrasi Internal Partai

Lebih jauh, Sarmuji menilai bahwa fokus pembahasan seharusnya bukan hanya pada pembatasan periode jabatan ketua umum, melainkan pada kualitas demokrasi internal partai politik secara keseluruhan. Dia menegaskan bahwa jika praktik demokrasi internal dijalankan dengan baik, maka partai akan mampu menghasilkan beragam gagasan dan tidak bergantung pada satu sosok saja.

"Partai tidak akan bergantung pada satu sosok saja, melainkan ada banyak pemikiran yang bisa diserap," tambahnya, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat.

Rekomendasi KPK untuk Tata Kelola Partai Politik

Usulan pembatasan periode jabatan ketua umum partai politik ini muncul dalam kajian Direktorat Monitoring KPK yang mengidentifikasi beberapa persoalan dalam tata kelola partai politik di Indonesia. Ada empat poin utama yang menjadi sorotan:

• Ketiadaan peta jalan pelaksanaan pendidikan politik.
• Standar sistem kaderisasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh.
• Sistem pelaporan keuangan yang belum transparan dan akuntabel.
• Lembaga pengawasan internal partai yang masih lemah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, KPK merekomendasikan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya pada Pasal 29 yang mengatur rekrutmen politik. Salah satu rekomendasi penting adalah pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal selama dua periode agar kaderisasi berjalan efektif dan terjamin.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan," tulis laporan KPK pada 20 April 2026.

Konsekuensi dan Implikasi Pembatasan Periode Ketua Umum

Pembatasan periode jabatan ketua umum ini memiliki beberapa dampak strategis bagi partai politik, antara lain:

1. Mendorong regenerasi kepemimpinan yang lebih dinamis dan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu individu terlalu lama.
2. Meningkatkan kualitas kaderisasi sehingga muncul kader-kader baru yang berkompeten dan inovatif.
3. Memperkuat demokrasi internal dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan beragam.
4. Mengurangi risiko oligarki dan praktik korupsi yang kerap terjadi akibat konsentrasi kekuasaan.

Namun demikian, penerapan aturan ini harus diimbangi dengan pembenahan sistem kaderisasi dan tata kelola partai secara menyeluruh agar tujuan perbaikan demokrasi internal dapat tercapai secara optimal.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dukungan Golkar terhadap pembatasan periode ketua umum merupakan sinyal positif bagi demokratisasi partai politik di Indonesia. Meskipun selama ini Golkar dikenal sebagai partai dengan jaringan kekuasaan yang kuat, pernyataan ini menandakan kesadaran akan pentingnya pergantian kepemimpinan untuk menjaga dinamika dan inovasi dalam partai.

Namun, pembatasan periode saja tidak cukup. Fokus utama harus tetap pada pembenahan mekanisme kaderisasi dan tata kelola internal yang transparan serta akuntabel. Tanpa itu, pergantian ketua umum bisa jadi hanya formalitas tanpa membawa perubahan substantif.

Ke depan, pembahasan revisi UU Partai Politik wajib melibatkan berbagai elemen masyarakat dan partai agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan demokrasi dan tata kelola politik Indonesia. Publik harus mengawal proses ini agar tidak terjadi penundaan atau penyusunan aturan yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai tanggapan Golkar dan kajian KPK, dapat dibaca pada sumber asli Tempo.co dan liputan terkait Kompas.