LKPJ 2025 Pemkot Salatiga Dikritik Gerindra: Fokus Pembangunan Fisik Jadi Sorotan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Salatiga mendapat sorotan tajam dari Partai Gerindra. Kritik ini datang dari Ketua DPC Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Yuliyanto, yang menilai indikator keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saja.

Indikator Keberhasilan Pemerintah Daerah Tidak Hanya IPM

Dalam LKPJ yang disampaikan oleh Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, disebutkan bahwa IPM Kota Salatiga mencapai angka 86,23, tertinggi di Jawa Tengah, didukung oleh angka Harapan Hidup (UHH) sebesar 78,75 tahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 4,20 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,86 persen juga turut menjadi capaian.

Namun demikian, Yuliyanto mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah harus dilihat dari berbagai aspek yang berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa standar keberhasilan yang digunakan harus mengacu pada sistem resmi seperti dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik.

"IPM dan angka kemiskinan adalah indikator standar keberhasilan, tapi itu tidak cukup jika hanya terlihat bagus secara statistik tanpa dampak nyata di lapangan," ujar Yuliyanto pada Kamis, 26 Maret 2026.

Karakter Masyarakat Salatiga dan Pentingnya Pembangunan Fisik

Menurut Yuliyanto, karakter masyarakat Salatiga sangat mengutamakan pembangunan fisik yang nyata. Contohnya seperti jalan yang mulus tanpa lubang, taman kota yang tertata rapi, kebersihan kota, trotoar pedestrian yang nyaman, penerangan jalan yang memadai, serta pengelolaan sampah yang baik.

Ia menilai, pembangunan fisik yang terlihat langsung oleh masyarakat menjadi indikator keberhasilan yang penting selain aspek sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian serius dan didukung dengan tata kelola yang baik serta hubungan kondusif antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Masyarakat Kota Salatiga lebih suka pembangunan yang nampak, jangan sampai ada kondisi negatif yang terus muncul dan tidak tertangani dengan baik," tambahnya.

Efisiensi Anggaran dan Prioritas Pembangunan

Yuliyanto juga menanggapi instruksi efisiensi anggaran dari Presiden yang menjadi kendala dalam pembangunan fisik. Ia menyatakan dukungannya terhadap efisiensi tersebut, namun menekankan pentingnya menentukan prioritas utama, terutama dalam penanganan masalah mendesak seperti sampah, jalan rusak, dan drainase yang bermasalah.

Dalam hal ini, ia menyoroti kondisi ruas jalan Kumpulrejo yang rusak berat dan belum ada pemeliharaan hingga kini. Jalan tersebut merupakan jalur tembus penting menuju wilayah Kabupaten Semarang, namun pengabaian terhadap perbaikannya mencerminkan pelayanan infrastruktur yang kurang optimal.

"Sepenggal ruas jalan di Kumpulrejo sudah rusak berat, tapi tidak ada perhatian serius dari pemerintah," ungkapnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kritik dari Yuliyanto ini membuka diskusi penting mengenai bagaimana keberhasilan pembangunan daerah harus diukur secara komprehensif. Terlalu fokus pada angka IPM dan indikator makro lainnya bisa saja menutupi masalah-masalah mendasar yang langsung dirasakan warga, seperti infrastruktur yang rusak dan pelayanan publik yang belum optimal.

Selain itu, karakter masyarakat yang menghendaki pembangunan fisik sebagai bukti nyata kemajuan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota. Tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi bagaimana hasil pembangunan tersebut meningkatkan kualitas hidup sehari-hari warga. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan mendasar masyarakat.

Kedepannya, pemantauan dan evaluasi yang lebih menyeluruh dan partisipatif dari masyarakat akan sangat diperlukan agar pembangunan di Salatiga dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak nyata. Pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder agar prioritas pembangunan lebih tepat sasaran.

Untuk informasi lebih lengkap dan update mengenai LKPJ 2025 Pemkot Salatiga, Anda dapat mengunjungi sumber asli berita disini.