Hoaks Pertalite Terbaru: Faktanya Harga dan Klaim Campur Air Jadi Etanol

Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite hingga saat ini masih tetap stabil di angka Rp 10.000 per liter dan berlaku hingga 31 Maret 2026. Namun, di tengah sorotan soal harga BBM, Pertalite kerap menjadi sasaran hoaks yang beredar luas di media sosial.

Salah satu hoaks yang paling viral adalah klaim seolah-olah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan harga Pertalite sebenarnya hanya Rp 4.000 per liter. Faktanya, klaim ini tidak benar dan tidak pernah disampaikan oleh Menkeu Purbaya.

Hoaks Pertalite yang Sering Beredar

Berikut ini beberapa hoaks tentang Pertalite yang telah diklarifikasi kebenarannya:

1. Klaim Harga Pertalite Rp 4.000 per Liter
   Pada 16 Oktober 2025, sebuah postingan di Facebook menyebarkan klaim bahwa Menkeu Purbaya menyatakan harga Pertalite sebenarnya Rp 4.000 per liter, padahal harga jualnya Rp 10.000. Postingan ini juga menyertakan poster dengan narasi bahwa Presiden Prabowo membentuk tim audit subsidi BBM dan harga dasar Pertalite adalah Rp 4.000. Namun, penelusuran fakta membuktikan tidak ada pernyataan resmi dari Menkeu Purbaya tentang hal tersebut. Hoaks ini bertujuan menimbulkan keraguan terhadap kebijakan harga BBM subsidi.
2. Klaim Pertalite Bisa Dicampur Air Menjadi Etanol
   Sebuah video viral pada 6 Oktober 2025 memperlihatkan cairan bening yang diklaim sebagai Pertalite dicampur air hingga berubah menjadi etanol. Video itu menunjukkan proses pencampuran cairan bening dengan cairan berwarna hijau, yang kemudian terpisah. Klaim ini tidak berdasar secara ilmiah karena Pertalite adalah bahan bakar gasoline dengan angka oktan 90 dan tidak bisa diubah menjadi etanol hanya dengan pencampuran air. Klaim ini termasuk misleading yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kualitas BBM subsidi.
3. Klaim Ojek Online (Ojol) Tidak Boleh Isi Pertalite
   Postingan di Facebook pada 24 September 2025 menyebarkan video dan narasi bahwa ojek online dilarang mengisi Pertalite dan harus membawa berbagai surat lengkap, seperti bukti bayar pajak, untuk bisa membeli BBM di SPBU. Video tersebut juga menampilkan sejumlah polisi berjaga di SPBU dengan antrean kendaraan. Klaim ini tidak benar karena tidak ada peraturan resmi yang melarang ojol membeli Pertalite, apalagi dengan persyaratan berlebihan. Informasi ini menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman publik terkait kebijakan pembelian BBM subsidi.

Latar Belakang Kebijakan Pertalite dan MyPertamina

Sejak 1 Juli 2022, pembeli BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar diwajibkan mendaftarkan diri ke dalam sistem MyPertamina. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan. Namun, aturan ini juga memicu beragam informasi dan hoaks yang simpang siur di masyarakat, apalagi terkait harga dan ketersediaan Pertalite.

Pertalite sendiri adalah BBM gasoline dengan angka oktan 90 yang menjadi pilihan utama kendaraan bermotor di Indonesia karena harga yang relatif terjangkau dibandingkan Pertamax. Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga Pertalite agar tetap terjangkau masyarakat luas.

Peran Cek Fakta Liputan6.com dalam Melawan Hoaks

Cek Fakta Liputan6.com sejak 2018 aktif memberikan literasi media untuk memerangi hoaks, terutama soal isu penting seperti harga BBM subsidi. Situs ini tergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook dalam menanggulangi berita palsu. Masyarakat yang menemukan informasi meragukan dapat mengirimkan laporan verifikasi melalui email atau chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, maraknya hoaks seputar Pertalite mencerminkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan BBM subsidi pemerintah. Hoaks yang mengklaim harga Pertalite jauh lebih murah atau bisa diubah menjadi etanol menunjukkan adanya misinformation yang bisa mengganggu stabilitas pasar dan kepercayaan konsumen.

Selain itu, klaim bahwa ojol dilarang membeli Pertalite juga memperlihatkan bagaimana hoaks bisa memicu ketegangan sosial dan ketidakpastian di lapangan. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu memperkuat komunikasi publik dan edukasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan transparan.

Ke depan, penting untuk terus memantau dan mengcounter hoaks dengan data valid serta pendekatan yang mudah dipahami agar kebijakan subsidi BBM berjalan efektif tanpa menimbulkan kegaduhan. Literasi digital juga harus ditingkatkan agar masyarakat bisa memilah informasi dengan kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu.

Untuk informasi terpercaya seputar harga dan kebijakan BBM, masyarakat dapat mengakses sumber resmi dan portal cek fakta terpercaya seperti Liputan6.com.