Operasi Zebra Seligi 2026 Digelar di Kepri, Kapolda: 90 Persen Edukasi dan Pencegahan
- Komposisi Operasi Zebra Seligi 2026: 30 Persen Preemtif, 60 Persen Preventif, 10 Persen Penindakan
- Sasaran Operasi: Titik Rawan Kecelakaan hingga Kawasan Berpotensi Macet
- Kapolda Minta Personel Jadi Teladan dan Perkuat Sinergi Lintas Instansi
- Layanan 110 dan Ajakan Menjaga Kamtibmas dari Bidang Humas
- Dampak yang Diharapkan dan Langkah Selanjutnya hingga 29 November
- Analisis Redaksi
Polda Kepulauan Riau resmi memulai Operasi Zebra Seligi 2026 lewat apel gelar pasukan di Lapangan Polda Kepri, Senin (16/11/2026). Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., memimpin langsung apel yang menandai berjalannya operasi kepolisian kewilayahan selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.
Apel itu bukan sekadar seremoni pembukaan. Di hadapan jajaran kepolisian dan perwakilan instansi, Kapolda menegaskan arah operasi tahun ini: edukasi dan pencegahan kecelakaan lebih diutamakan ketimbang penindakan. Pesannya jelas, tertib berlalu lintas tidak boleh lahir dari rasa takut ditilang.
Baca juga: Truk Angkut Anggota Imbonerakure Kecelakaan di Burundi, 31 Tewas
Operasi ini mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan". Polda Kepri menyebut operasi sebagai bagian dari upaya Polri meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepulauan Riau.
Komposisi Operasi Zebra Seligi 2026: 30 Persen Preemtif, 60 Persen Preventif, 10 Persen Penindakan
Angka yang disampaikan Kapolda Kepri saat doorstop memberi gambaran paling konkret soal arah operasi. Ia menjelaskan pelaksanaan Operasi Zebra Seligi 2026 mengedepankan kegiatan preemtif sebesar 30 persen, preventif 60 persen, serta penegakan hukum sebesar 10 persen.
Artinya, hampir seluruh energi operasi dialirkan ke kerja pencegahan. Preemtif dan preventif bersama-sama menyerap 90 persen porsi kegiatan, sementara penindakan hanya menyisakan sepuluh persen. Komposisi itu dipilih untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, bukan sekadar mengejar jumlah surat tilang.
Bagi Polda Kepri, keberhasilan operasi diukur dari manfaat yang dirasakan warga. Kapolda menolak ukuran keberhasilan yang hanya berbasis banyaknya kegiatan atau jumlah pelanggaran yang ditindak.
Baca juga: Truk Tangki Gagal Nanjak di Depok, Tabrak Motor dan Mobil, 1 Siswi Tewas
"Keberhasilan operasi ini bukan dilihat dari seberapa banyak kegiatan yang kita laksanakan atau pelanggaran yang kita tindak, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Harapan kita, masyarakat dapat berangkat dan kembali ke rumah dengan aman dan selamat," ujar Kapolda Kepri.
Pernyataan itu menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai tolok ukur utama. Dalam kerangka operasi kewilayahan seperti Zebra, pendekatan ini lazim dipakai kepolisian untuk menyeimbangkan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli dengan fungsi penegakan hukum. Porsi penindakan tetap ada, tetapi diposisikan sebagai jalan terakhir.
Sasaran Operasi: Titik Rawan Kecelakaan hingga Kawasan Berpotensi Macet
Kapolda Kepri merinci sasaran operasi. Jajarannya diarahkan menyisir daerah rawan kecelakaan, lokasi dengan tingkat pelanggaran lalu lintas tinggi, serta kawasan yang berpotensi mengalami kemacetan.
- Daerah rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepulauan Riau.
- Lokasi dengan tingkat pelanggaran lalu lintas tinggi.
- Kawasan yang berpotensi mengalami kemacetan.
Untuk pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lain, petugas diminta melakukan penindakan secara humanis dan profesional. Dua kata itu, humanis dan profesional, menjadi penekanan tersendiri di tengah sorotan publik terhadap cara polisi bertindak di lapangan.
Pendekatan yang sama juga terlihat pada gelaran operasi di jajaran bawah. Seperti dilaporkan Pristiwa.com, Polres Bintan juga menggelar apel pasukan Operasi Zebra Seligi 2026 pada hari yang sama sebagai wujud mewujudkan lalu lintas tertib, aman, dan berkeselamatan. Pola serupa diterapkan di tingkat kewilayahan agar pesan operasi sampai ke pengguna jalan di daerah.
Kapolda Minta Personel Jadi Teladan dan Perkuat Sinergi Lintas Instansi
Kepada seluruh personel yang terlibat, Kapolda Kepri menekankan sejumlah hal. Tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, pendekatan persuasif dan humanis diutamakan, kepekaan terhadap situasi lapangan ditingkatkan, sinergi lintas instansi diperkuat, dan personel diminta menjadi teladan bagi masyarakat.
Permintaan itu sejalan dengan tema operasi yang menempatkan kolaborasi sebagai kunci. Apel gelar pasukan sendiri dihadiri sejumlah pihak di luar kepolisian, mulai dari TNI hingga pemerintah daerah dan instansi mitra.
Hadir dalam apel tersebut Irwasda Polda Kepri, PJU Polda Kepri, perwakilan Komandan Detasemen Polisi Militer 1/6 Batam Mayor Cpm Helmi Budiman, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Provinsi Kepri Rikka Inri Dalosa, S.Si.Apt., MBA., perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Indra Permana, S.IP., Kepala Satpol PP Kota Batam Imam Tohari, S.H., M.H., Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr. Anggrainie Nawang Wulan, serta perwakilan Kepala BPTD Kelas II Provinsi Kepri Mohamad Fauzan, S.E., M.M.Tr.
Kehadiran Jasa Raharja dan Dinas Kesehatan menarik dicatat. Dua institusi itu bersinggungan langsung dengan dampak kecelakaan lalu lintas, mulai dari santunan korban hingga penanganan medis di rumah sakit. Kehadiran Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPTD melengkapi sisi pengaturan dan penyelenggaraan jalan.
Layanan 110 dan Ajakan Menjaga Kamtibmas dari Bidang Humas
Di luar rangkaian apel, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Ajakan itu disampaikan terpisah dari apel gelar pasukan.
Ia juga mengingatkan masyarakat dapat memanfaatkan Layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam dan bebas pulsa untuk memperoleh bantuan maupun menyampaikan pengaduan kepolisian. Kanal itu menjadi pintu masuk bagi warga yang membutuhkan bantuan cepat atau ingin melaporkan persoalan di lapangan.
Informasi soal layanan 110 relevan di tengah operasi yang menekankan pencegahan. Warga yang menemukan titik rawan, kemacetan parah, atau perilaku berkendara berbahaya bisa melaporkannya lewat jalur itu tanpa biaya. Bagi kepolisian, laporan warga menjadi masukan untuk menentukan lokasi prioritas patroli.
Dampak yang Diharapkan dan Langkah Selanjutnya hingga 29 November
Polda Kepri berharap Operasi Zebra Seligi 2026 meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Harapan berikutnya, angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan, serta tercipta situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan berkeselamatan di wilayah Kepulauan Riau.
Operasi berlangsung hingga 29 November 2026. Selama 14 hari itu, personel akan bekerja di titik-titik yang telah dipetakan sebagai rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, dan berpotensi macet. Penindakan tetap mungkin dilakukan, tetapi dengan bingkai humanis dan profesional sesuai arahan Kapolda.
Yang perlu dicermati, keberhasilan pendekatan edukatif tidak muncul seketika. Efeknya baru terasa bila pesan tertib berlalu lintas berlanjut setelah operasi berakhir. Di sinilah konsistensi personel di lapangan dan keterlibatan pemerintah daerah, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, serta masyarakat menentukan hasil akhirnya.
Untuk konteks kebijakan lalu lintas nasional, publik dapat merujuk kanal resmi Korlantas Polri yang memuat informasi operasi kewilayahan dan aturan berlalu lintas. Rujukan itu berguna bagi warga Kepri yang ingin memahami hak dan kewajibannya di jalan selama periode operasi.
Analisis Redaksi
Keputusan Polda Kepri menempatkan 90 persen kegiatan pada preemtif dan preventif adalah pilihan yang masuk akal, sekaligus taruhan. Masuk akal karena masalah lalu lintas di Kepulauan Riau, terutama Batam sebagai wilayah padat, tidak selesai dengan tilang. Taruhannya, publik akan menilai operasi ini dari dua hal: apakah angka kecelakaan benar-benar turun, dan apakah personel di lapangan konsisten dengan janji humanis yang diucapkan di atas podium.
Komposisi 30-60-10 mudah diucapkan, tetapi sulit dijaga. Tekanan di lapangan kerap mendorong petugas kembali ke pola lama, terutama saat menemukan pelanggaran yang mencolok. Karena itu, arahan Kapolda agar personel menjadi teladan bukan kalimat basa-basi. Pengendara akan lebih percaya pada pesan keselamatan bila melihat petugas sendiri tertib, mulai dari helm hingga cara mengatur arus di persimpangan.
Yang juga patut diawasi, keterlibatan Jasa Raharja dan Dinas Kesehatan di apel seharusnya tidak berhenti di daftar hadir. Data kecelakaan dan santunan korban bisa dipakai untuk memetakan titik paling mematikan, lalu dijadikan dasar penempatan personel. Tanpa itu, sasaran operasi berisiko hanya mengulang daftar lokasi tahun sebelumnya. Operasi 14 hari ini akan dinilai dari hasil di jalan, bukan dari panjangnya amanat di lapangan.
Sumber: pristiwa.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0