Pasar Properti Vietnam: Reformasi 3.600 Proyek Terbengkalai dan Harga Rumah yang Makin Tak Terjangkau
- Kronologi Reformasi: Dari 5.000 Proyek Bermasalah ke 3.600 yang Diselesaikan
- Harga Tanah dan Koefisien K Jadi Kunci Reformasi Kebijakan Pembiayaan Lahan
- Pasokan Naik 21,5 Persen, tetapi Transaksi Hanya 55.000 Unit
- Perumahan Sosial dan Sewa sebagai Penyeimbang Permintaan Riil
- Langkah Selanjutnya: Bisnis Dituntut Mampu Memobilisasi Modal dan Mengelola Proyek
- Analisis Redaksi: Reformasi Proyek Tidak Otomatis Menjawab Krisis Keterjangkauan
Pasar properti Vietnam memasuki babak baru. Lebih dari 5.000 proyek bermasalah ditinjau, sekitar 3.600 di antaranya telah diselesaikan. Namun di balik reformasi itu, harga apartemen di Hanoi melonjak hampir 100% sejak 2019 dan transaksi hanya 55.000 unit dari 104.400 unit pasokan baru.
Kronologi Reformasi: Dari 5.000 Proyek Bermasalah ke 3.600 yang Diselesaikan
Menurut Dr. Can Van Luc, Kepala Ekonom BIDV dan anggota Dewan Penasihat Kebijakan Keuangan dan Moneter Nasional, upaya perbaikan institusi dalam beberapa waktu terakhir telah menciptakan perubahan luar biasa. Politbiro telah mengeluarkan hampir 30 resolusi, dan 10 di antaranya berdampak langsung pada sektor konstruksi dan real estat.
Baca juga: Pasar Properti Komersial Bali Terkoreksi -6,16% pada Triwulan III 2026
Dari lebih dari 5.000 proyek bermasalah yang ditinjau dan diidentifikasi ulang di seluruh negeri, sekitar 3.600 proyek telah diselesaikan. Sekitar 1.400 proyek masih dalam proses. "Hasil ini menunjukkan bahwa ini adalah sumber pasokan dan peluang yang besar jika proyek-proyek ini dibuka kembali dan dioperasikan," kata Can Van Luc.
Pembukaan kembali proyek terbengkalai tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga membebaskan sumber daya sosial. Namun, efektivitasnya harus dinilai dari kemampuan membawa proyek tersebut ke implementasi praktis, bukan sekadar status administratif.
Selain hambatan hukum, mekanisme penentuan harga tanah dan kewajiban keuangan memengaruhi kemajuan serta efisiensi investasi. Penentuan harga tanah menurut Undang-Undang Pertanahan 2024 melibatkan banyak tahapan. Para pelaku bisnis mengaku sulit memperkirakan biaya, mengelola arus kas secara proaktif, dan menghitung efisiensi proyek.
Resolusi No. 21-NQ/TW tertanggal 28 Juli 2026 diharapkan memberi arah bagi reformasi kebijakan pembiayaan lahan. Tujuannya memastikan biaya input yang wajar bagi kegiatan produksi dan bisnis, sekaligus mendefinisikan peran pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dan menentukan harga lahan.
Baca juga: Pasar Properti Bali Terkoreksi pada Triwulan III 2026, Ekonomi Tetap Tumbuh 5,85 Persen
Harga Tanah dan Koefisien K Jadi Kunci Reformasi Kebijakan Pembiayaan Lahan
Menurut pengacara Pham Thanh Tuan, ahli hukum real estat, rancangan Undang-Undang Pertanahan tahun 2026 bertujuan menggunakan tabel harga tanah dan koefisien penyesuaian harga tanah (koefisien K) sebagai alat utama, bukan penilaian untuk setiap proyek. Jika disempurnakan dan diterapkan secara serentak, mekanisme ini dapat membantu bisnis memprediksi biaya secara proaktif, mempersingkat prosedur, dan meningkatkan arus kas investasi.
Cara lain memperluas sumber daya adalah menciptakan lebih banyak peluang akses lahan untuk pengembangan perumahan komersial. Resolusi No. 171/2024/QH15 Majelis Nasional dan Keputusan No. 75/2025/ND-CP Pemerintah mengizinkan proyek perumahan komersial percontohan melalui perjanjian untuk memperoleh hak penggunaan lahan, atau di lahan yang sudah memiliki hak penggunaan lahan. Ini berlaku bahkan ketika tidak ada lahan perumahan yang ada, asalkan syarat yang ditentukan terpenuhi.
Reformasi ini menyentuh akar masalah struktural: kepastian biaya. Tanpa kepastian harga tanah, pengembang tidak bisa menghitung kelayakan proyek, dan bank tidak bisa menilai risiko pembiayaan. Koefisien K dipandang sebagai jalan tengah agar valuasi lahan tidak bergantung pada penilaian per proyek yang memakan waktu.
Dampaknya terasa pada perencanaan investasi. Pengembang dapat menyusun studi kelayakan lebih cepat, sementara pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih seragam. Namun, keberhasilan bergantung pada kualitas data harga tanah dan konsistensi penerapan di lapangan.
Pasokan Naik 21,5 Persen, tetapi Transaksi Hanya 55.000 Unit
Daya beli dan akses terhadap perumahan tetap menjadi tantangan utama. Menurut data Forum Real Estat 2026, pasokan baru pada 2024 mencapai lebih dari 81.000 unit, dan hampir 129.000 unit pada 2025. Dalam sembilan bulan pertama 2026, pasokan mencapai sekitar 104.400 unit, meningkat 21,5% dibandingkan periode yang sama. Namun, jumlah transaksi hanya sekitar 55.000 unit.
Dr. Nguyen Van Dinh, Ketua Asosiasi Pialang Properti Vietnam, menyebut suku bunga pinjaman rumah yang berlaku 8,5-11% per tahun. Beberapa suku bunga mengambang mencapai 13-15% per tahun. Sementara itu, harga rata-rata apartemen pada kuartal ketiga 2026 di Hanoi mencapai sekitar 79,3 juta VND/m², Kota Ho Chi Minh 88,3 juta VND/m², dan Da Nang 68,9 juta VND/m².
Dibandingkan kuartal pertama 2019, harga di pasar-pasar tersebut meningkat masing-masing sekitar 97%, 69,8%, dan 76,2%. Struktur pasokan juga tidak seimbang: sekitar 70% produk yang diluncurkan di Hanoi pada kuartal ketiga 2026 masuk segmen kelas atas.
- Hanoi: harga rata-rata 79,3 juta VND/m², naik sekitar 97% sejak kuartal I 2019.
- Kota Ho Chi Minh: 88,3 juta VND/m², naik sekitar 69,8%.
- Da Nang: 68,9 juta VND/m², naik sekitar 76,2%.
- Suku bunga pinjaman rumah: 8,5-11% per tahun; bunga mengambang 13-15%.
- Pasokan sembilan bulan 2026: 104.400 unit; transaksi sekitar 55.000 unit.
"Permintaan riil adalah pilar pasar di masa-masa sulit," kata Nguyen Van Dinh. Pernyataan itu menjadi dasar bagi bisnis untuk menyesuaikan strategi mereka.
Perumahan Sosial dan Sewa sebagai Penyeimbang Permintaan Riil
Dalam konteks ini, pengembangan perumahan sosial dan perumahan sewa dinilai penting untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Menurut Can Van Luc, kebijakan yang dirancang untuk segmen perumahan sosial menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi bisnis untuk berpartisipasi, sehingga membantu melengkapi kekurangan pasokan.
Pengacara Pham Thanh Tuan berpendapat bahwa memenuhi kebutuhan perumahan tidak berarti setiap warga negara harus memiliki rumah. Pasar perlu mengembangkan berbagai bentuk perumahan secara bersamaan, termasuk membeli, menyewa, dan sewa-beli. Perumahan sewa membuka model bisnis jangka panjang di mana bisnis berinvestasi, mengelola, dan memanfaatkan aset, alih-alih terutama membangun untuk dijual.
Seiring penyesuaian struktur produk, pengembangan dan perencanaan infrastruktur membuka peluang pertumbuhan baru. Hanoi bertujuan mengembangkan jaringan kereta api perkotaan sepanjang hampir 1.000 km; Kota Ho Chi Minh menargetkan sekitar 255 km pada 2030. Rute transportasi umum dan model pengembangan berorientasi transportasi (TOD) diharapkan meningkatkan konektivitas dan membentuk pusat pertumbuhan baru.
Proyek rekonstruksi dan renovasi perkotaan di Hanoi juga membuka peluang untuk menata ulang ruang pembangunan dan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan. Namun, infrastruktur hanya benar-benar menciptakan nilai ketika dikaitkan dengan lapangan kerja, layanan, dan fasilitas penting yang memenuhi kebutuhan penduduk.
Contoh perumahan sosial yang disebut dalam laporan adalah kompleks Bamboo Garden di Quoc Oai, Hanoi. Kompleks itu menjadi lokasi para pemuda mempelajari model perumahan sosial, seperti dikutip dari Vietnam.vn.
Langkah Selanjutnya: Bisnis Dituntut Mampu Memobilisasi Modal dan Mengelola Proyek
Perubahan ini mengharuskan bisnis properti meningkatkan kemampuan manajemen dan beradaptasi dengan lingkungan investasi baru. Profesor Nguyen Duc Thuan, Ketua Asosiasi Administrator Bisnis Vietnam, menilai siklus baru tidak hanya ditandai kebangkitan kenaikan harga properti. "Keunggulan kompetitif semakin bergantung pada kemampuan untuk memobilisasi modal, mengatur pelaksanaan, dan memanfaatkan sumber daya lahan secara efektif untuk menciptakan produk yang bernilai nyata," kata Nguyen Duc Thuan.
Pengacara Pham Thanh Tuan menambahkan, bisnis perlu fokus menyelesaikan hambatan hukum, berinovasi dalam pendekatan pengadaan lahan, mengendalikan biaya, dan menyesuaikan struktur produk. Bagi usaha kecil dan menengah, usaha patungan, kerja sama investasi, atau berpartisipasi dalam proyek yang sesuai dengan kemampuan menjadi pilihan yang lebih layak.
Penerapan teknologi dan konektivitas data terkait lahan, perencanaan, proyek, harga, dan transaksi akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi tata kelola. Reformasi kelembagaan menciptakan peluang membuka sumber daya dan menghidupkan kembali pasar properti. Namun, pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi ketika proyek diimplementasikan secara efektif, pasokan sesuai permintaan, infrastruktur disinkronkan, dan bisnis beralih secara signifikan ke arah penciptaan nilai riil.
Bagi investor, sinyal yang perlu dicermati adalah penyelesaian 1.400 proyek yang masih dalam proses dan penerapan koefisien K dalam rancangan Undang-Undang Pertanahan 2026. Keduanya akan menentukan apakah pasokan baru benar-benar sampai ke pasar dan apakah harga bisa lebih terkendali. Laporan lengkap mengenai reformasi ini dapat dibaca di Báo Nhân Dân.
Analisis Redaksi: Reformasi Proyek Tidak Otomatis Menjawab Krisis Keterjangkauan
Angka 3.600 proyek yang diselesaikan terdengar meyakinkan. Tetapi pasar properti Vietnam tidak kekurangan proyek; ia kekurangan rumah yang terjangkau. Lonjakan harga apartemen Hanoi hampir 100% dalam tujuh tahun, sementara suku bunga mengambang menyentuh 13-15%, menunjukkan bahwa pasokan yang dibuka kembali sebagian besar mengalir ke segmen yang sudah mahal. Reformasi administratif tanpa koreksi struktur produk hanya memindahkan kemacetan dari meja birokrasi ke meja kas konsumen.
Resolusi 21-NQ/TW dan koefisien K layak diapresiasi karena menyasar akar masalah: ketidakpastian biaya lahan. Namun, kecepatan implementasi akan menentukan. Selama 1.400 proyek masih menggantung dan tabel harga tanah belum seragam, pengembang akan tetap menahan peluncuran, dan bank akan tetap konservatif. Di sisi lain, target kereta api perkotaan Hanoi hampir 1.000 km dan TOD di Kota Ho Chi Minh bisa menjadi katalis, asalkan konektivitas itu disertai kewajiban porsi rumah terjangkau di sekitar stasiun.
Pernyataan Nguyen Van Dinh bahwa permintaan riil adalah pilar pasar di masa sulit seharusnya dibaca sebagai peringatan. Pasar yang tumbuh karena ekspektasi harga, bukan karena kebutuhan penghuni, rapuh terhadap guncangan bunga dan likuiditas. Perumahan sosial dan sewa adalah ujian sesungguhnya: apakah reformasi ini menghasilkan tempat tinggal, atau hanya portofolio yang berpindah tangan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0