Banjir Abdya: Pemkab Gandeng Tambang dan Sawit, Tak Pakai Dana CSR
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggandeng perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit untuk menangani banjir di daerah itu. Bupati Safaruddin menegaskan kolaborasi ini tidak memakai dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Kronologi dan Pengumuman Resmi Bupati Safaruddin
Langkah ini diumumkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos MSP, pada Senin (16/11/2026). Ia menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan melibatkan perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Abdya untuk ikut serta mengatasi persoalan banjir yang berulang.
Baca juga: Bawang Merah di Lahan Bekas Banjir Pidie Jaya: 3 Hektar Jadi Harapan Petani
Menurut Safaruddin, keterlibatan dunia usaha ini bukan melalui skema dana CSR. Pemerintah kabupaten memilih jalur kolaborasi langsung dalam penanganan banjir, bukan sekadar menerima bantuan sosial dari perusahaan.
“Kami menggandeng perusahaan tambang dan sawit untuk bersama-sama mengatasi banjir. Ini bukan memakai dana CSR,” kata Safaruddin dalam keterangan yang dikutip dari Atjeh Watch.
Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah kabupaten: perusahaan tidak diminta menyumbang uang, tetapi dilibatkan dalam kerja penanganan banjir. Detail teknis keterlibatan tersebut belum diurai secara rinci dalam pemberitaan awal.
Pihak yang Terlibat dan Peran Perusahaan Tambang serta Sawit
Dua sektor usaha yang disebut Bupati Safaruddin adalah perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit. Keduanya beroperasi di Abdya dan selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi daerah.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Ancam Pesisir Barat: Banjir Melanda, Bantuan Disalurkan
Pemkab Abdya menempatkan perusahaan sebagai mitra kerja, bukan donatur. Skema ini berbeda dari pola umum ketika perusahaan menyalurkan dana CSR untuk kegiatan sosial, termasuk penanggulangan bencana.
“Perusahaan tambang dan sawit kami libatkan langsung. Bukan lewat CSR,” ujar Safaruddin.
Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai bentuk konkret keterlibatan perusahaan, seperti penyediaan alat berat, perbaikan saluran air, atau pengerahan tenaga kerja. Pemerintah kabupaten juga belum menyebut nama perusahaan yang akan digandeng.
Yang jelas, Safaruddin menempatkan kolaborasi ini sebagai bagian dari upaya pemerintah kabupaten mengatasi banjir yang berulang di Abdya.
Latar Belakang: Banjir Berulang dan Keterbatasan Anggaran Daerah
Banjir menjadi persoalan yang berulang di Abdya. Pemerintah kabupaten menilai penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan APBK. Karena itu, perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dilibatkan.
Pilihan menggandeng perusahaan tambang dan sawit masuk akal secara fiskal. Kedua sektor itu memiliki sumber daya, mulai dari alat berat hingga kemampuan teknis di lapangan, yang bisa membantu penanganan banjir.
Namun, keputusan tidak memakai dana CSR menimbulkan pertanyaan. CSR selama ini menjadi instrumen yang lazim dipakai perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Dengan tidak memakai jalur itu, Pemkab Abdya tampaknya ingin memastikan keterlibatan perusahaan bersifat operasional, bukan sekadar seremonial.
Bupati Safaruddin tidak menjelaskan alasan rinci di balik pilihan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan bagian dari program CSR.
Dampak dan Respons Publik di Aceh Barat Daya
Pengumuman ini memunculkan beragam reaksi. Sebagian pihak menilai langkah Pemkab Abdya tepat karena penanganan banjir butuh sumber daya nyata, bukan hanya dana.
Sebagian lain mempertanyakan transparansi dan bentuk keterlibatan perusahaan. Tanpa rincian teknis, publik sulit menilai apakah kolaborasi ini akan berjalan efektif atau hanya menjadi pernyataan politik.
Pertanyaan yang mengemuka antara lain:
- Perusahaan mana saja yang akan digandeng dan apa peran masing-masing?
- Apakah keterlibatan mereka bersifat sukarela atau bagian dari kewajiban regulasi?
- Bagaimana mekanisme pengawasan agar kolaborasi tidak menimbulkan konflik kepentingan?
- Apakah skema ini akan diikat dalam perjanjian resmi antara Pemkab dan perusahaan?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari perusahaan tambang maupun sawit yang disebut akan dilibatkan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Detail Teknis dan Peran Konkret
Pemkab Abdya belum membeberkan rencana teknis kolaborasi. Publik menunggu penjelasan mengenai bentuk kerja sama, jangka waktu, dan indikator keberhasilan penanganan banjir.
Jika skema ini berjalan, Abdya bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah melibatkan sektor swasta secara langsung dalam penanganan bencana, tanpa bergantung pada dana CSR.
Namun, tanpa rincian yang jelas, janji kolaborasi ini masih berupa komitmen politik. Bupati Safaruddin perlu segera mengumumkan perusahaan yang terlibat dan bentuk kerja samanya agar publik bisa menilai.
Langkah berikutnya ada di tangan Pemkab Abdya: merinci skema, mengikat kerja sama, dan memastikan kolaborasi ini benar-benar mengurangi risiko banjir di Aceh Barat Daya.
Analisis Redaksi
Keputusan Pemkab Abdya tidak memakai dana CSR patut diapresiasi sebagai upaya menghindari pola bantuan seremonial. Selama ini, CSR kerap menjadi jalan pintas perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial tanpa dampak jangka panjang. Dengan melibatkan perusahaan secara langsung, Bupati Safaruddin ingin memastikan ada kerja nyata, bukan sekadar foto bersama dan penyerahan cek.
Namun, gagasan ini masih terlalu umum. Tanpa rincian perusahaan mana yang terlibat dan apa perannya, kolaborasi ini rentan menjadi pernyataan politik tanpa isi. Publik berhak tahu apakah perusahaan diminta memperbaiki drainase, menyediakan alat berat, atau terlibat dalam perencanaan tata ruang. Ketidakjelasan ini juga membuka ruang spekulasi soal potensi konflik kepentingan, terutama karena sektor tambang dan sawit sering dikaitkan dengan persoalan lingkungan.
Yang paling krusial, penanganan banjir tidak cukup dengan mengerahkan perusahaan. Butuh perencanaan tata ruang yang konsisten, penegakan aturan, dan anggaran daerah yang memadai. Kolaborasi dengan dunia usaha hanyalah pelengkap. Jika Pemkab Abdya serius, mereka harus segera mempublikasikan detail skema dan membuka ruang partisipasi publik. Tanpa itu, janji mengatasi banjir hanya akan berulang seperti banjir itu sendiri.
Sumber: acehprov.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0