Tebing Tambang Pasir Ilegal Argasunya Longsor, Satu Pekerja Tewas

Nov 16, 2026 - 21:00
 0  1
Tebing Tambang Pasir Ilegal Argasunya Longsor, Satu Pekerja Tewas

Tebing tambang pasir di Kedungjumbleng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, longsor pada Senin (16/11/2026) siang. Tiga pekerja yang tengah beraktivitas di bawah tebing tertimbun material, dan satu di antaranya dilaporkan tewas.

Ad
Ad

Peristiwa ini terjadi di lokasi penambangan yang oleh warga sekitar dikenal sebagai tambang pasir ilegal. Informasi awal yang dihimpun Mediacirebon.id menyebut tiga pekerja berada di bawah tebing saat tanah dan material pasir runtuh menimpa mereka.

Baca juga: Bawang Merah di Lahan Bekas Banjir Pidie Jaya: 3 Hektar Jadi Harapan Petani

Kronologi Longsor di Kedungjumbleng

Longsor terjadi pada siang hari, saat sejumlah pekerja masih melakukan aktivitas penggalian di kaki tebing. Belum ada keterangan resmi mengenai jam persisnya, namun laporan awal menyebut peristiwa berlangsung pada Senin siang, 16 November 2026.

Material tebing yang runtuh menimpa tiga pekerja sekaligus. Dari jumlah itu, satu pekerja dilaporkan meninggal dunia. Dua pekerja lainnya ikut tertimbun dan menjadi perhatian proses evakuasi awal.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan lengkap soal identitas para korban, kondisi dua pekerja selain korban tewas, maupun penyebab teknis runtuhnya tebing. Media massa di Cirebon masih mengembangkan laporan dari lokasi.

Yang jelas, lokasi kejadian berada di kawasan permukiman padat Kelurahan Argasunya. Tambang pasir di Kedungjumbleng sudah lama dikenal warga sebagai aktivitas penggalian yang berjalan tanpa izin.

Baca juga: Cuaca Ekstrem Ancam Pesisir Barat: Banjir Melanda, Bantuan Disalurkan

Tambang Pasir Ilegal dan Risiko di Argasunya

Argasunya bukan nama baru dalam peta persoalan tambang pasir di Kota Cirebon. Kawasan ini kerap disebut sebagai salah satu titik penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin resmi.

Penambangan pasir ilegal biasanya berjalan dengan peralatan sederhana: cangkul, sekop, dan tenaga manusia. Pekerja menggali dari kaki tebing hingga membentuk dinding tanah yang menjulang. Pola seperti ini menyisakan tebing tanpa penyangga dan tanpa terasering.

Dalam kondisi tanah lembap atau setelah hujan, dinding tebing semacam itu mudah runtuh. Pekerja yang berada tepat di bawahnya nyaris tidak punya ruang untuk menyelamatkan diri ketika material datang tiba-tiba.

Ketiadaan izin bukan sekadar soal administrasi. Tambang tanpa izin berarti tidak ada kajian kelayakan lingkungan, tidak ada pengawasan keselamatan kerja, dan tidak ada jaminan asuransi bagi pekerja. Ketiganya adalah hal pertama yang hilang ketika aktivitas tambang berjalan di luar jalur resmi.

Siapa yang Menanggung Keselamatan Pekerja Tambang Rakyat

Kasus ini kembali menempatkan pertanyaan lama di depan mata: siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pekerja di tambang rakyat?

Pemerintah Kota Cirebon memiliki kewenangan pengawasan pada aspek perizinan dan tata ruang. Sementara itu, aspek keselamatan kerja berada di ranah dinas tenaga kerja, dan penegakan hukum lingkungan melibatkan aparat penegak hukum serta dinas lingkungan hidup.

Ketika tambang beroperasi ilegal, seluruh rantai pengawasan itu terputus. Tidak ada laporan berkala, tidak ada inspeksi, dan tidak ada sanksi yang berjalan sebelum kecelakaan terjadi.

Pekerja di tambang rakyat umumnya bekerja harian dengan upah berdasarkan volume pasir yang diangkut. Mereka tidak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya, ketika musibah datang, keluarga korban menanggung beban sendirian.

Sejumlah daerah di Jawa Barat sudah mencoba menertibkan tambang pasir ilegal melalui operasi gabungan dan penutupan lokasi. Namun pengawasan kerap kalah cepat karena tambang bisa berpindah lokasi dan beroperasi pada jam-jam di luar pengawasan.

Dampak bagi Warga dan Lingkungan Sekitar

Longsor di Kedungjumbleng menambah daftar kejadian serupa di kawasan tambang pasir rakyat. Dampaknya tidak berhenti pada korban jiwa.

  • Korban jiwa: satu pekerja dilaporkan tewas dalam peristiwa ini.
  • Pekerja lain: dua pekerja ikut tertimbun dan menjadi bagian dari proses evakuasi.
  • Keselamatan warga: lokasi tambang berada dekat permukiman, sehingga tebing yang runtuh berpotensi membahayakan rumah sekitar.
  • Kerusakan lingkungan: penggalian tanpa izin mengubah kontur tanah dan memperbesar risiko longsor susulan.
  • Ekonomi keluarga: hilangnya pekerja berarti hilangnya sumber penghasilan utama bagi keluarganya.

Risiko longsor susulan menjadi perhatian tersendiri. Tebing yang sudah runtuh sebagian biasanya menyisakan dinding tanah yang labil. Tanpa pengamanan area, pekerja atau warga yang mendekat bisa menjadi korban berikutnya.

Langkah Selanjutnya: Evakuasi dan Penertiban

Prioritas pertama setelah kejadian adalah evakuasi dan penanganan korban. Proses ini melibatkan petugas darurat setempat bersama warga.

Setelah itu, perhatian beralih ke status lokasi tambang. Apakah aktivitas di Kedungjumbleng akan dihentikan sementara, atau ditutup permanen, bergantung pada keputusan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan penertiban tambang ilegal hanya efektif bila disertai tiga hal: pengawasan rutin di lapangan, sanksi yang dijalankan, dan penyediaan alternatif mata pencaharian bagi pekerja. Tanpa itu, tambang akan kembali beroperasi beberapa minggu setelah insiden.

Pemerintah Kota Cirebon belum merilis pernyataan resmi terkait peristiwa ini. Informasi lebih lanjut mengenai korban, penyebab, dan tindakan penertiban masih menunggu keterangan dari pihak berwenang. Pembaruan akan disampaikan begitu tersedia.

Analisis Redaksi

Kecelakaan di Kedungjumbleng bukan peristiwa yang datang tanpa tanda. Tambang pasir ilegal selalu membawa risiko yang sama: tebing tanpa penyangga, pekerja tanpa pelindung, dan pengawasan yang tidak hadir. Ketika ketiganya bertemu, longsor tinggal menunggu waktu.

Yang paling getir, korban selalu berasal dari lapisan paling bawah. Pekerja harian yang menggali dari kaki tebing adalah pihak yang paling sedikit mendapat manfaat dari rantai ekonomi pasir, tetapi paling besar menanggung risikonya. Mereka tidak punya jaminan sosial, tidak punya pelatihan keselamatan, dan tidak punya suara ketika lokasi kerja dinilai berbahaya.

Penertiban tambang ilegal di Argasunya tidak cukup dilakukan dengan razia sesaat setelah kecelakaan. Yang dibutuhkan adalah kehadiran negara yang konsisten: pencatatan lokasi rawan, pengawasan berkala, dan skema peralihan kerja bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari menggali pasir. Selama itu tidak ada, tebing berikutnya akan tetap berdiri tanpa penyangga, menunggu hujan dan menunggu korban.

Sumber: bnpb.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad