IDI Dorong Edukasi Antibiotik Lewat Media Sosial dan Kurikulum Sekolah
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendorong edukasi penggunaan antibiotik lewat media sosial, tokoh masyarakat, fasilitas kesehatan, hingga kurikulum sekolah. Tujuannya satu: mengubah kebiasaan masyarakat membeli dan mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter.
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), dalam wawancara tertulis kepada ANTARA pada Selasa. Menurut dia, pendekatan larangan semata sudah tidak memadai.
Baca juga: Thaher Hanubun Pimpin IARMI Maluku, Siapkan Program Pengabdian Sosial
"Untuk mengubah kebiasaan masyarakat membeli dan mengonsumsi antibiotik tanpa resep dokter, pendekatan edukasi tidak bisa lagi bersifat satu arah atau sekadar larangan normatif," tulis Restuti.
Mengapa Larangan Normatif Tak Lagi Cukup
PB IDI menilai edukasi perlu memakai pendekatan komunikasi perubahan perilaku, atau behavior change communication, yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi juga harus disampaikan dengan bahasa sederhana agar fungsi dan risiko antibiotik mudah dipahami.
Restuti menegaskan saluran edukasi mesti dekat dengan keseharian warga. Bukan hanya lewat poster di puskesmas atau selebaran yang jarang dibaca.
"Edukasi publik harus masuk melalui saluran yang dekat dengan keseharian masyarakat, media sosial, tokoh komunitas/agama, puskesmas, posyandu, dan integrasi kurikulum sekolah dasar/menengah," kata dia.
Baca juga: HUT Persekutuan Warga Baeleo Amalatu Orang Ulat: Lucky Nikijuluw Serukan Kepedulian Sosial
Pendekatan itu menyasar akar masalah. Selama ini, banyak orang membeli antibiotik karena kebiasaan turun-temurun, saran tetangga, atau pengalaman sebelumnya yang kebetulan sembuh. Larangan tanpa penjelasan tidak menyentuh kebiasaan tersebut.
Karena itu, PB IDI menempatkan tokoh komunitas dan tokoh agama sebagai penyampai pesan. Di banyak daerah, kata mereka lebih didengar ketimbang imbauan resmi. Puskesmas dan posyandu menjadi titik temu warga dengan tenaga kesehatan di level paling bawah.
Pesan Inti: Antibiotik Hanya untuk Infeksi Bakteri
Salah satu pesan yang paling perlu dipahami masyarakat, menurut Restuti, adalah bahwa antibiotik hanya bekerja untuk mengatasi infeksi bakteri. Obat itu tidak ampuh melawan penyakit yang disebabkan virus.
PB IDI merinci sejumlah keluhan yang umumnya disebabkan virus dan tidak memerlukan antibiotik:
- Flu
- Batuk-pilek
- Radang tenggorokan ringan
- Sebagian besar kasus diare akut
Penyakit tersebut, kata PB IDI, dapat ditangani melalui terapi suportif sesuai gejala. Artinya, penanganan difokuskan pada meredakan keluhan, bukan menenggak antibiotik yang tidak dibutuhkan tubuh.
Kekeliruan inilah yang paling sering terjadi di masyarakat. Batuk dan pilek dianggap penyakit yang harus "dibasmi" dengan antibiotik, padahal tubuh punya mekanisme pertahanan sendiri untuk infeksi virus ringan.
PB IDI juga mengingatkan tiga kebiasaan yang harus dihentikan. Pertama, membeli antibiotik tanpa resep dokter. Kedua, menggunakan sisa obat dari pengobatan sebelumnya. Ketiga, membagikan antibiotik kepada anggota keluarga meski gejalanya serupa.
Resistensi Antimikroba sebagai Ancaman Keluarga
Di balik imbauan itu ada persoalan besar: resistensi antimikroba. Kondisi ini terjadi ketika bakteri berubah sehingga tidak lagi mempan terhadap obat yang biasa digunakan.
Restuti menolak anggapan bahwa resistensi antimikroba hanya urusan rumah sakit. Menurut dia, dampaknya menjangkau rumah tangga dan generasi mendatang.
"Resistensi antimikroba bukanlah masalah medis di ruang rawat rumah sakit semata, melainkan merupakan ancaman nyata bagi ketahanan kesehatan keluarga dan masa depan generasi kita," ujar dia.
Peringatan itu masuk akal. Ketika bakteri kebal terhadap antibiotik, infeksi yang tadinya ringan bisa berubah menjadi berat. Pilihan pengobatan menyusut, biaya perawatan naik, dan risiko kematian meningkat.
Kebiasaan mengonsumsi antibiotik tanpa indikasi yang tepat mempercepat proses tersebut. Bakteri terpapar obat dalam dosis dan durasi yang tidak semestinya, lalu beradaptasi. Ironisnya, orang yang paling sering memakai antibiotik sembarangan justru ikut memperbesar risiko bagi keluarganya sendiri.
Pengawasan Distribusi Harus Berjalan Beriringan
PB IDI tidak menaruh seluruh beban pada edukasi. Organisasi profesi ini menilai penyuluhan kepada masyarakat harus berjalan seiring pengawasan distribusi antibiotik.
Koordinasi dibutuhkan antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi. Tujuannya memastikan antibiotik diserahkan sesuai ketentuan, yakni dengan resep dokter.
Tanpa pengawasan, edukasi mudah patah. Warga bisa saja paham bahwa antibiotik butuh resep, tetapi tetap menemukan obat itu dijual bebas di warung atau apotek tanpa penjagaan ketat.
Di sisi lain, pengawasan tanpa edukasi juga tidak cukup. Masyarakat akan mencari jalan lain, termasuk memakai obat sisa atau meminta resep kepada dokter tanpa pemeriksaan yang memadai. Dua pendekatan itu harus bergerak bersama.
PB IDI sendiri menyebut telah memperkuat pembinaan dokter untuk mengendalikan resistensi antibiotik, termasuk membagikan cara menghadapi pasien yang meminta antibiotik. Langkah ini menyasar sisi permintaan, dari meja periksa hingga rak apotek.
Jalan Panjang Mengubah Kebiasaan
Yang diusulkan PB IDI bukan program jangka pendek. Memasukkan materi antibiotik ke kurikulum sekolah dasar dan menengah berarti menanamkan pemahaman sejak dini, dengan hasil yang baru terlihat bertahun-tahun kemudian.
Media sosial menawarkan jangkauan cepat, tetapi juga penuh informasi keliru. Karena itu, pesan dari tenaga kesehatan dan tokoh yang dipercaya warga menjadi penyeimbang.
Sementara itu, puskesmas dan posyandu menjadi ujung tombak di lapangan. Keduanya bersinggungan langsung dengan ibu-ibu, lansia, dan keluarga yang paling sering mengambil keputusan soal obat di rumah.
Perubahan perilaku memang tidak bisa dipaksakan lewat aturan. Ia dibangun lewat pemahaman yang diulang di banyak saluran, dengan bahasa yang mudah dicerna. PB IDI tampaknya menyadari bahwa perang melawan resistensi antimikroba dimulai dari dapur dan ruang keluarga, bukan hanya dari bangsal rumah sakit.
Analisis Redaksi
Yang menarik dari pernyataan PB IDI adalah pengakuan bahwa larangan normatif sudah tidak mempan. Selama bertahun-tahun, imbauan "jangan beli antibiotik tanpa resep" bergema tanpa banyak hasil. Penyebabnya sederhana: imbauan itu tidak menjawab kebutuhan praktis warga yang ingin cepat sembuh dengan biaya murah.
Pendekatan perubahan perilaku yang ditawarkan Restuti lebih realistis. Ia menyentuh saluran yang benar-benar dipakai masyarakat, dari grup WhatsApp hingga ceramah di masjid dan pengajian. Namun, rencana ini akan sia-sia bila tidak dibarengi penegakan aturan di tingkat penjualan. Edukasi yang baik akan runtuh jika antibiotik tetap mudah dibeli di warung sebelah.
Karena itu, koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dan dinas kesehatan bukan pelengkap, melainkan syarat. Tanpa pengawasan distribusi yang konsisten, pesan edukasi hanya menjadi wacana tahunan yang diulang setiap kali pekan kesadaran antimikroba digelar. Resistensi antimikroba tidak menunggu program pemerintah matang.
Sumber: who.int
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0