Dinkes Kutim Dorong Perusahaan Aktif dalam Penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria
Dinas Kesehatan Kutai Timur mendorong perusahaan mengambil bagian nyata dalam penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria, bukan sekadar duduk sebagai peserta forum koordinasi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kutim, Sumarno, menegaskan forum kemitraan harus bergerak dan memastikan pekerja diperiksa serta ditangani tuntas.
Penekanan itu disampaikan dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Rencana Aksi Daerah (RAD) AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Hotel Zenova, Kutai Timur. Lingkungan kerja dinilai punya posisi strategis untuk menjangkau pemeriksaan, penanganan kasus, dan kepastian pengobatan bagi pekerja.
Baca juga: Kecelakaan Lalu Lintas Penyebab Kematian Terbesar Anak Muda Malaysia, 2.720 Jiwa Meninggal
Forum Kemitraan RAD Diminta Tidak Berhenti di Surat Keputusan
Sumarno menyampaikan pesan itu mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati. Ia menyoroti kecenderungan forum yang dibentuk secara resmi tetapi tidak pernah bersidang dan tidak menghasilkan gerakan di lapangan.
“Jangan sampai forum ini hanya ada SK-nya, tetapi tidak pernah rapat dan tidak pernah bergerak. Forum ini adalah wadah kita berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya. Perusahaan harus memastikan pekerjanya diperiksa dan ditangani tuntas jika ditemukan kasus,” jelasnya, Senin (16/11/2026), seperti dikutip dari Beranda Indonesia.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam penanggulangan penyakit menular, temuan kasus tidak cukup berhenti pada diagnosis. Pasien harus masuk ke jalur pengobatan yang sesuai dan tidak terputus di tengah jalan.
Menurut Sumarno, keterlibatan perusahaan diperlukan agar upaya penanggulangan menjangkau lingkungan kerja. Layanan di fasilitas kesehatan saja tidak cukup untuk menjaring pekerja yang berisiko atau sudah terindikasi.
Baca juga: Tim USU Juara III V-Contest 2026: Teknologi Deteksi Penyakit Satwa
Pemeriksaan pekerja dan penanganan ketika ditemukan kasus disebut sebagai bagian dari tanggung jawab yang perlu mendapat perhatian. Perusahaan diminta tidak menyerahkan seluruh proses ke dinas kesehatan.
Pemeriksaan dan Pengobatan Pekerja Jadi Titik Berat
Dalam konteks penyakit menular, kesinambungan penanganan menentukan hasil akhir. Penemuan kasus mesti diikuti langkah pelayanan yang tepat, termasuk memastikan pasien memperoleh penanganan dan tidak putus dari proses pengobatan.
Dinkes Kutim menempatkan perusahaan sebagai mitra dalam rantai itu. Lingkungan kerja dianggap titik yang paling dekat untuk menjaring pekerja yang perlu diperiksa.
Ada sejumlah peran yang diharapkan dijalankan perusahaan dalam pelaksanaan program:
- Memastikan pekerja memperoleh akses pemeriksaan kesehatan yang memadai.
- Menindaklanjuti temuan kasus dengan penanganan hingga tuntas.
- Berbagi data dengan forum kemitraan agar pemetaan kasus lebih akurat.
- Menyelaraskan program perusahaan dengan target Rencana Aksi Daerah.
- Mendukung kegiatan yang terencana dan terukur, bukan seremonial.
Poin soal data menjadi krusial. Tanpa pasokan data dari lingkungan kerja, forum kemitraan sulit memetakan sebaran kasus dan menentukan intervensi yang tepat sasaran.
Sumarno menyebut forum sebagai wadah berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya. Tiga hal itu hanya berjalan jika setiap anggota forum, termasuk perusahaan, aktif mengisi ruang koordinasi.
Siapa Saja yang Duduk dalam Forum Kemitraan
Pertemuan penguatan forum kemitraan itu melibatkan sejumlah unsur. Selain pemerintah daerah dan perusahaan, hadir sektor swasta, BPTI, KPAD, Baznas Kutim, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas.
Komposisi itu menunjukkan penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria tidak dirancang sebagai kerja satu instansi. Setiap unsur diharapkan saling mendukung sesuai peran masing-masing.
Perusahaan berada di garis depan karena memiliki populasi pekerja yang bisa dijangkau secara terorganisasi. Sektor swasta membawa kapasitas sumber daya. Tokoh agama dan tokoh masyarakat menyentuh sisi penerimaan sosial. Baznas Kutim dan komunitas mengisi ruang pendampingan.
Dinas kesehatan berperan sebagai penyedia layanan dan pengarah program. Namun, tanpa pasokan kasus dari lingkungan kerja, jangkauan program tetap terbatas pada mereka yang datang ke fasilitas kesehatan.
Di sinilah letak perubahan yang diminta Sumarno. Forum tidak cukup menjadi tempat bertemu, tetapi harus menjadi mesin koordinasi yang rapat, bergerak, dan menghasilkan keputusan.
RAD Jadi Acuan Target, Anggaran, dan Pembiayaan Program
Rencana Aksi Daerah menjadi acuan untuk menyelaraskan target, pembagian tugas, kebutuhan anggaran, dan sumber pembiayaan program. Dokumen itu mengikat arah kerja seluruh pihak yang terlibat.
Bagi perusahaan, penyelarasan dengan RAD berarti kegiatan penanggulangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program kesehatan di lingkungan kerja bisa disesuaikan dengan target daerah dan kebutuhan pembiayaan yang tersedia.
Dinkes Kutim berharap dukungan perusahaan diwujudkan melalui kegiatan yang terencana dan terukur. Harapannya, pekerja memperoleh akses pemeriksaan dan penanganan kesehatan yang memadai.
Target yang dibawa dalam program ini bukan target kecil. Upaya eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria pada 2030 menjadi bingkai besar yang menuntut kerja bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Untuk konteks kebijakan penanggulangan penyakit menular di tingkat nasional, Kementerian Kesehatan RI merilis informasi program pengendalian TBC dan HIV melalui laman resmi Kemenkes. Kerangka itu menjadi rujukan daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah.
Langkah Selanjutnya Setelah Pertemuan Zenova
Setelah pertemuan di Hotel Zenova, pekerjaan rumah terbesar ada pada tindak lanjut. Forum kemitraan perlu membuktikan diri sebagai wadah yang rutin bersidang dan menghasilkan keputusan, bukan sekadar dokumen resmi.
Dinkes Kutim menuntut dua hal konkret dari perusahaan. Pertama, memastikan pekerja diperiksa. Kedua, memastikan pekerja yang ditemukan terdiagnosis ditangani sampai tuntas.
Keduanya menuntut alur rujukan yang jelas antara fasilitas kesehatan perusahaan dan layanan dinas kesehatan. Tanpa alur itu, temuan kasus berisiko berhenti di tahap pemeriksaan.
Penyelarasan dengan RAD juga menuntut perusahaan memasukkan kegiatan penanggulangan ke dalam perencanaan dan anggaran mereka. Dukungan yang diharapkan bukan bantuan sesaat, melainkan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan.
Bagi Dinkes Kutim, keberhasilan forum ini akan terlihat dari data yang mengalir dan kasus yang tertangani. Bukan dari banyaknya rapat yang digelar atau tebalnya dokumen yang disusun.
Analisis Redaksi
Pesan Sumarno menyentuh persoalan lama dalam tata kelola program kesehatan daerah: forum yang lahir dari kewajiban administratif sering mati perlahan setelah surat keputusan ditandatangani. Ia menyebutnya sendiri di depan peserta. Itu peringatan yang jarang dilontarkan terbuka dalam forum semacam ini.
Yang menarik, permintaan Dinkes Kutim tidak berhenti pada imbauan partisipasi. Ada tuntutan tanggung jawab yang jelas: pekerja diperiksa, kasus ditangani tuntas. Kalimat itu memindahkan beban dari sekadar hadir di forum menjadi kewajiban operasional di lingkungan kerja.
Namun, imbauan saja tidak cukup. Perlu ada mekanisme yang membuat kepatuhan perusahaan terukur, misalnya pelaporan berkala pemeriksaan pekerja dan status pengobatan. Tanpa mekanisme itu, forum berisiko kembali pada pola lama: rapat rutin tanpa dampak yang bisa dihitung.
Kutai Timur punya modal untuk itu. Unsur yang duduk di forum sudah lengkap, dari pemerintah, perusahaan, Baznas, tokoh agama, hingga komunitas. Yang dibutuhkan sekarang adalah disiplin menjalankan peran dan kemauan berbagi data secara terbuka.
Target eliminasi 2030 memberi tenggat yang jelas. Jika forum kemitraan benar-benar bergerak, tenggat itu bukan sekadar kalimat di dokumen. Jika tidak, ia akan menjadi baris lain dalam daftar program yang tertunda.
Sumber: kemkes.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0