Aturan Media Sosial Anak di Australia dan Tantangannya bagi Indonesia

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal dengan PP TUNAS pada 28 Maret 2026. Regulasi ini mengatur pembatasan penggunaan sejumlah platform media sosial oleh anak dan remaja sebagai upaya perlindungan generasi muda dari berbagai risiko di ruang digital, seperti perundungan siber, konten berbahaya, dan penyalahgunaan data pribadi.

Dalam merancang regulasi ini, Indonesia mempelajari sejumlah kebijakan serupa yang telah diterapkan di negara lain, terutama Australia. Pengalaman Australia menjadi referensi penting agar implementasi kebijakan di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan efektif.

Penerapan Aturan Media Sosial Anak di Australia

Sejumlah laporan di Australia menunjukkan bahwa pembatasan akses media sosial bagi anak tidak cukup hanya dengan aturan ketat, tetapi juga harus didukung dengan langkah pendampingan yang lebih luas. Pada awal April 2026, Menteri Komunikasi Australia, Anika Wells, menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan pembatasan akses, penguatan literasi digital, dan pengawasan yang lebih baik.

Menurut data regulator di Australia, lebih dari 4,7 juta akun yang diduga dimiliki pengguna di bawah usia 16 tahun telah dihapus, dinonaktifkan, atau dibatasi hingga awal 2026. Ini menunjukkan upaya serius pemerintah dan platform digital dalam menegakkan aturan pembatasan usia agar anak-anak terhindar dari dampak negatif media sosial.

Namun, tantangan masih ada, terutama dalam memastikan sistem verifikasi usia konsisten di berbagai platform. Advokat hak digital asal Melbourne, Samantha Floreani, menjelaskan bahwa sebagian anak masih dapat mengakses media sosial karena perbedaan mekanisme verifikasi yang digunakan oleh platform-platform tersebut.

"Pembatasan akses media sosial penting sebagai langkah awal perlindungan, namun harus diiringi kebijakan pendukung yang lebih luas," ujar Floreani, dikutip dari Warta Ekonomi.

Menurutnya, risiko digital anak tidak hanya soal akses media sosial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, pola pengawasan orang tua, dan kondisi sosial di lingkungan sekitar anak.

Pentingnya Pendekatan Edukatif dan Pendampingan

Para pakar juga menekankan bahwa pendekatan edukatif sangat krusial dalam perlindungan anak di ruang digital. Profesor psikologi dari University of New South Wales, Jillian Griffiths, menyebut media sosial bagi sebagian anak merupakan sarana penting untuk interaksi sosial dan dukungan dari teman sebaya.

Oleh karena itu, kebijakan pembatasan sebaiknya diimbangi dengan strategi pendampingan agar anak tetap bisa mendapatkan ruang interaksi yang sehat dan aman di dunia maya.

• Peningkatan literasi digital anak dan remaja
• Penguatan peran keluarga dan pengawasan orang tua
• Dukungan psikososial untuk membantu anak mengelola pengalaman digital
• Kerja sama erat dengan platform teknologi dalam menerapkan verifikasi usia dan kontrol konten

Berbagai penelitian di Australia menegaskan bahwa kombinasi pembatasan akses dan pendampingan dapat membantu anak dan remaja menggunakan internet secara lebih bertanggung jawab dan aman.

Implikasi dan Tantangan bagi Indonesia

Pengalaman Australia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengimplementasikan PP TUNAS. Regulasi yang kuat harus disertai dengan program edukasi literasi digital dan pengawasan dari keluarga serta pihak terkait agar target perlindungan anak di ruang digital tercapai secara efektif.

PP TUNAS diharapkan menjadi langkah strategis menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak dan remaja di Indonesia, dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah, orang tua, sekolah, dan platform teknologi.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Indonesia meniru dan menyesuaikan kebijakan pembatasan media sosial anak dari Australia adalah upaya yang tepat, namun tidak boleh berhenti hanya pada regulasi. Perlindungan anak di era digital adalah tantangan kompleks yang membutuhkan sinergi antara aturan, edukasi, dan pengawasan berkelanjutan.

Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan sistem verifikasi usia yang akurat dan konsisten di seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia. Tanpa sistem ini, pembatasan usia mudah diakali sehingga tujuan perlindungan menjadi kurang efektif.

Selain itu, peran orang tua dan pendidik harus lebih diperkuat melalui program literasi digital yang intensif, agar anak tidak hanya dibatasi secara teknis, tetapi juga dibekali kemampuan memahami dan mengelola risiko digital secara mandiri.

Ke depan, pemantauan dan evaluasi kebijakan PP TUNAS akan sangat penting untuk melihat efektivitasnya. Pemerintah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pola penggunaan media sosial anak yang dinamis. Kompas juga menyoroti pentingnya kerja sama multi-pihak untuk keberhasilan perlindungan anak di ranah digital.

Dengan demikian, Indonesia berpeluang besar menciptakan standar perlindungan digital anak yang tidak hanya membatasi, tetapi juga memberdayakan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.