Erdogan Kecam Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina, Bandingkan dengan Hitler

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara tegas mengecam keputusan parlemen Israel yang memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina. Pernyataan keras ini disampaikan Erdogan saat menghadiri pertemuan sayap perempuan International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) pada Jumat, 10 April 2026.

Erdogan Sebut Hukuman Mati Israel sebagai Diskriminasi Rasial dan Mirip Hitler

Dikutip dari Anadolu Agency, Erdogan menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi rasial yang parah dan menyamakan keputusan Israel dengan kebijakan Adolf Hitler terhadap orang Yahudi. Ia menegaskan bahwa ini adalah manifestasi dari diskriminasi sistemik yang secara fundamental tidak berbeda dengan rezim apartheid yang pernah ada di Afrika Selatan.

"Apa yang dilakukan adalah diskriminasi, ini adalah rasisme. Ini berarti menerapkan di Israel versi yang lebih buruk dari rezim apartheid yang digulingkan di Afrika Selatan pada 1994," ujar Erdogan.

Lebih lanjut, Erdogan menambahkan,

"Apakah ada perbedaan yang mendasar antara kebijakan mengerikan Hitler terhadap orang Yahudi dan keputusan yang diadopsi parlemen Israel dengan penuh gembar-gembor? Bukankah semua ini merupakan manifestasi baru dari kebijakan penyangkalan, penghancuran, penindasan, dan eksekusi politik terhadap rakyat Palestina?"

Menurut Erdogan, penerapan hukuman mati khusus bagi warga Palestina mencerminkan bagaimana hukum justru digunakan sebagai alat fasisme rasis dan memperkuat praktik apartheid yang selama ini dikritik dunia.

Dampak Konflik Berkepanjangan pada Perempuan dan Anak-anak di Timur Tengah

Dalam pidatonya, Erdogan juga mengangkat isu konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang terus melanda berbagai negara, seperti Gaza, Suriah, Iran, dan Lebanon. Ia menyoroti bagaimana perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tragis dari peperangan tersebut.

• Erdogan menyebut bahwa sebagian besar dari lebih dari 72.000 warga sipil yang tewas di Gaza akibat serangan Israel merupakan perempuan dan anak-anak.
• Di Iran, serangan udara ke sekolah di Minab menewaskan lebih dari 165 anak.
• Di Lebanon, serangan Israel memaksa sekitar 1,2 juta orang mengungsi sejak 2 Maret 2026, dengan lebih dari 1.500 korban jiwa dan 4.700 luka-luka.

Erdogan juga mengkritik tindakan Israel yang tetap melanjutkan serangan meskipun sudah ada pengumuman gencatan senjata, menyebutnya sebagai "jaringan genosida" yang membabi buta membunuh warga sipil tidak berdosa.

"Pada hari gencatan senjata diumumkan, Israel secara brutal membunuh 254 warga Lebanon. Jaringan genosida ini, yang dibutakan oleh darah dan kebencian, terus membunuh anak-anak dan perempuan yang tak bersalah," tutur Erdogan.

Respons Turki dan Implikasi Politik Regional

Pernyataan Erdogan ini menambah daftar kritik keras Turki terhadap kebijakan Israel, terutama terkait perang di Gaza dan tindakan keras terhadap rakyat Palestina. Sikap Turki ini juga mencerminkan ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah di tengah konflik dan kebijakan yang dinilai kontroversial oleh berbagai negara dan organisasi internasional.

Menurut laporan CNN Indonesia, kritik Erdogan bukan hanya soal kebijakan hukuman mati tetapi juga upaya Israel mempertahankan pendudukan dan agresi militer yang berdampak luas pada kemanusiaan di kawasan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan tegas Erdogan ini bukan sekadar kritik diplomatik biasa. Ini menunjukkan bagaimana isu tahanan Palestina dan kebijakan hukuman mati menjadi titik konflik ideologi dan politik yang sangat sensitif di kancah internasional. Penyamaan Israel dengan rezim Hitler oleh Erdogan berpotensi memperburuk hubungan bilateral dan meningkatkan ketegangan diplomatik di kawasan.

Selain itu, ini menggarisbawahi betapa pentingnya dunia internasional untuk mengawasi dan menanggapi kebijakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan norma hukum internasional. Penggunaan hukum sebagai alat penindasan oleh negara berdaulat harus mendapat perhatian serius agar tidak menjadi preseden negatif yang berbahaya.

Ke depan, kita perlu terus memantau bagaimana respons dunia internasional, terutama negara-negara besar dan lembaga hak asasi manusia, terhadap kebijakan Israel ini. Apakah akan ada tekanan lebih kuat untuk menghentikan hukuman mati dan mengakhiri konflik di Palestina, atau justru eskalasi yang semakin tajam?