Solidaritas TKD Antar Daerah Kumpulkan Rp 260 Miliar untuk Pemulihan Banjir Sumatra

Banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 meninggalkan dampak luas. Lebih dari 53 kabupaten/kota terendam, dengan kerusakan mencapai 302.222 rumah dan gangguan pada fasilitas kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi. Pemerintah pusat memperkirakan kebutuhan pemulihan bencana ini mencapai Rp 51 triliun.

Namun, kondisi fiskal yang mengetat membuat upaya rehabilitasi menjadi tantangan. Pada rapat Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pada September 2025, APBN 2026 telah disepakati sebesar Rp 3.153,6 triliun dengan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 693 triliun, meski angka ini turun 29,34 persen dari realisasi sebelumnya yang mencapai Rp 919 triliun. Situasi ini menempatkan pemerintah daerah di wilayah terdampak dalam posisi sulit dalam melanjutkan proses rekonstruksi.

Langkah Solidaritas Antardaerah Melalui Dana TKD

Menyadari keterbatasan ini, Pemerintah Daerah Aceh menginisiasi langkah strategis. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengusulkan agar Aceh dikecualikan dari pemotongan efisiensi TKD dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Banda Aceh pada Januari 2026. Usulan ini didukung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar TKD untuk Aceh tidak dipangkas.

Keputusan ini diperluas kepada provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang juga terdampak berat. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan kembali dana TKD yang sebelumnya akan dipotong, dengan rincian:

• Provinsi Aceh: Rp 1,6 triliun
• Sumatera Utara: Rp 6,3 triliun
• Sumatera Barat: Rp 2,6 triliun

Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ tanggal 2 Maret 2026 memberikan pedoman pemanfaatan dana TKD tersebut, termasuk ketentuan bagi daerah yang tidak terdampak untuk memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota terdampak bencana.

Kolaborasi Nyata Antardaerah yang Unik dan Bersejarah

Dalam rapat daring yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian pada 5 Maret 2026, disepakati bahwa dana TKD harus digunakan untuk berbagai kebutuhan tanggap dan pascabencana, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari total kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, 22 wilayah tidak terdampak langsung banjir dan diharapkan berkontribusi membantu 51 kabupaten/kota terdampak.

Langkah solidaritas ini diwujudkan dengan penyaluran dana TKD hibah dari daerah tidak terdampak ke daerah terdampak, seperti:

• Wali Kota Medan menyalurkan hibah kepada Kabupaten Aceh Tamiang
• Kabupaten Deli Serdang membantu Aceh Timur
• Kabupaten Asahan mendukung Bireuen
• Kabupaten Simalungun membantu Aceh Utara
• Kota Pematang Siantar memberikan dukungan kepada Bener Meriah
• Labuhan Batu ke Gayo Lues
• Serdang Bedagai kepada Pidie Jaya
• Labuhan Batu Selatan untuk Aceh Tengah

Simbol penyerahan bantuan ini dikukuhkan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I APEKSI 2026 di Banda Aceh pada 20 April 2026. Dalam momen tersebut, delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara menyerahkan Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada delapan kabupaten/kota di Aceh. Total dana bantuan yang terkumpul mencapai Rp 260 miliar.

“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, delapan kepala daerah yang menyumbangkan atau menghibahkan untuk kepala daerah yang betul-betul saya tahu mereka sulit,”

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kejadian ini menandai sebuah babak baru dalam pengelolaan fiskal dan solidaritas antardaerah di Indonesia. Langkah kolaboratif ini tidak hanya menjadi respons terhadap kondisi darurat, namun juga transformasi kebijakan fiskal nasional yang memberikan ruang bagi daerah untuk saling membantu melalui mekanisme TKD.

Hal ini membuka peluang bagi model pengelolaan dana daerah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap bencana, sekaligus memperkuat ikatan sosial antar pemerintah daerah yang selama ini kurang terekspos. Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan semangat solidaritas ini dan memastikan penggunaan dana bantuan betul-betul tepat sasaran dan transparan.

Ke depan, penting untuk mengawasi implementasi kebijakan ini dan melihat apakah model serupa dapat diterapkan di wilayah lain yang terdampak bencana. Ini juga menjadi momentum pembelajaran bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan fiskal dan sosial menghadapi bencana yang semakin kompleks. Untuk perkembangan lebih lanjut, simak terus update dari Tempo.co dan sumber resmi pemerintah.