Aturan DHE SDA Berlaku Juni 2026, AS Jadi Negara Pengecualian Penting

Pemerintah resmi akan memberlakukan aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa dalam kebijakan ini terdapat pengecualian bagi sejumlah negara mitra, termasuk Amerika Serikat (AS), yang menjadi salah satu negara penting dalam daftar pengecualian.

Penjelasan Aturan Baru DHE SDA dan Pengecualian AS

Aturan baru ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari PP Nomor 36 Tahun 2023. PP ini mengatur mekanisme dan pelaksanaan penempatan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, serta pengolahan sumber daya alam.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (22/5/2026), Airlangga menyatakan:

"Iya ada pengecualian untuk negara mitra. Nanti kita monitor, salah satunya misalnya Amerika Serikat."

Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas pemerintah dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bilateral dan kesepakatan khusus dengan negara-negara tertentu.

Fleksibilitas dalam Perjanjian Perdagangan Bilateral

Aturan DHE SDA yang baru memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan strategis dalam hubungan perdagangan internasional. Dengan adanya pengecualian bagi negara mitra seperti AS, pemerintah berupaya menjaga kelancaran dan stabilitas arus devisa dari ekspor sumber daya alam tanpa mengorbankan kepentingan diplomatik dan ekonomi.

Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah memahami kompleksitas pasar global dan pentingnya hubungan bilateral yang erat dalam sektor SDA.

• PP Nomor 21 Tahun 2026 menggantikan aturan sebelumnya dengan memberikan mekanisme yang lebih adaptif.
• Pengecualian ditujukan untuk negara mitra strategis demi menjaga keseimbangan perdagangan.
• Fleksibilitas ini juga membuka ruang untuk penyesuaian terkait mata uang dan komitmen bilateral.

Implementasi Mulai 1 Juni 2026

Pemerintah telah menetapkan tanggal efektif pemberlakuan aturan ini yaitu 1 Juni 2026, memberikan waktu bagi pelaku usaha dan negara mitra menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas opsi penempatan DHE SDA tidak hanya dalam dolar AS, tapi kini juga bisa menggunakan mata uang lain seperti yuan China. Hal ini menjadi langkah strategis untuk diversifikasi dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah pemerintah memberikan pengecualian bagi Amerika Serikat dalam aturan DHE SDA adalah strategi diplomasi ekonomi yang cerdas. AS merupakan salah satu mitra dagang utama dan investor besar di sektor sumber daya alam Indonesia, sehingga menjaga hubungan dagang tanpa hambatan devisa sangat krusial.

Namun, kebijakan ini juga menyiratkan tantangan bagi pengawasan dan transparansi aliran devisa. Pemerintah perlu memastikan pengecualian ini tidak menimbulkan celah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan negara. Selain itu, fleksibilitas dalam penggunaan mata uang asing dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di era ketidakpastian ekonomi global.

Ke depan, publik dan pelaku usaha harus mengawasi implementasi aturan ini agar manfaatnya optimal dan tidak menimbulkan disrupsi di sektor ekspor SDA. Perubahan ini juga menjadi indikator penting bagaimana Indonesia menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik dan ekonomi internasional.

Untuk informasi lebih mendalam, simak berita lengkapnya di Kompas.com dan ikuti update terbaru dari pemerintah terkait pelaksanaan aturan DHE SDA.