Isu Sosial Jadi Kendala Utama Investasi Panas Bumi di Indonesia 2026

Pengembangan investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia pada tahun 2026 masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan isu sosial. Isu sosial seperti tata guna lahan dan perizinan dinilai menjadi hambatan utama dalam mempercepat proyek panas bumi di sejumlah daerah di Tanah Air.

Hambatan Sosial dalam Pengembangan Panas Bumi

Menurut Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, tantangan terbesar dalam pengembangan energi panas bumi adalah bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko proyek PLTP.

"Salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah mengedukasi masyarakat agar tidak salah kaprah tentang proyek panas bumi," ujar Hadi dalam sebuah webinar pada Kamis (21/5/2026).

Ketidaktahuan dan kekhawatiran yang berlebihan sering menjadi sumber protes dari masyarakat. Misalnya, masyarakat mengaitkan aktivitas pemboran panas bumi dengan potensi terjadinya gempa bumi maupun bencana lumpur yang pernah terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang dikenal dengan kasus Lumpur Lapindo.

"Masalah gempa bumi dikaitkan dengan panas bumi, padahal saya juga mitigasi bencana geologi, saya bilang enggak ada kaitannya gempa bumi dengan PLTP," tambah Hadi, yang juga merupakan mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Pentingnya Mitigasi dan Edukasi Masyarakat

Hadi menegaskan bahwa meskipun aktivitas pemboran dalam proyek panas bumi memang harus memperhatikan aspek mitigasi bencana, terutama terkait gerakan tanah, hal tersebut harus dipahami secara proporsional tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan di masyarakat.

Mitigasi bencana pada proyek panas bumi meliputi langkah-langkah teknis untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul, namun bukan berarti proyek ini berisiko memicu bencana alam besar seperti gempa bumi. Kurangnya pemahaman ini menjadi sumber utama konflik sosial yang menghambat investasi panas bumi.

Kendala Tata Guna Lahan dan Perizinan

Selain isu sosial, tata guna lahan dan proses perizinan juga menjadi tantangan signifikan. Proyek panas bumi sering berlokasi di wilayah yang memiliki kepentingan masyarakat adat atau fungsi lahan yang sudah mapan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

• Proses perizinan yang panjang dan berlapis seringkali menunda realisasi proyek.
• Persoalan kepemilikan dan pengelolaan lahan menjadi isu yang sering memicu penolakan.
• Keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pengembang proyek, membutuhkan koordinasi yang intensif.

Menurut laporan resmi Kompas, pemerintah terus berupaya melakukan sosialisasi dan pendekatan agar masyarakat dapat menerima kehadiran proyek panas bumi sebagai bagian dari upaya transisi energi yang ramah lingkungan.

Proyeksi dan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia

Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia dengan estimasi mencapai 29 GW yang tersebar di berbagai daerah. Namun, hingga 2026, realisasi kapasitas terpasang masih jauh dari target, sebagian besar akibat kendala sosial dan teknis.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan pelaku industri energi terbarukan perlu fokus pada:

1. Peningkatan edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko PLTP.
2. Percepatan proses perizinan dengan regulasi yang lebih jelas dan terpadu.
3. Penguatan mitigasi bencana serta transparansi informasi aktivitas pemboran.
4. Pengembangan kemitraan dengan masyarakat lokal untuk meminimalkan konflik sosial.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kendala sosial yang meliputi ketakutan masyarakat dan isu tata guna lahan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merupakan tantangan budaya dan komunikasi yang harus diatasi secara serius. Jika isu ini tidak dikelola dengan baik, bukan hanya investasi yang terhambat, tetapi juga potensi besar energi panas bumi sebagai pilar transisi energi nasional bisa terbuang sia-sia.

Lebih jauh, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Ini bukan hanya soal membangun pembangkit listrik, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemitraan yang berkelanjutan. Koordinasi lintas sektor dan transparansi informasi menjadi kunci untuk meminimalisir resistensi sosial dan mempercepat realisasi proyek.

Ke depan, pengembangan energi panas bumi akan menjadi salah satu indikator keberhasilan Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan nasional. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk terus memantau dan mengatasi kendala sosial serta teknis secara proaktif.

Untuk informasi terkini dan perkembangan proyek panas bumi di Indonesia, pembaca disarankan mengikuti update resmi dari Kementerian ESDM dan media terpercaya.