Dasco Sebut Wacana Status Driver Ojek Online Jadi Pekerja Perusahaan Makin Menguat

Hari Buruh 2026 membawa angin segar bagi para driver ojek online (ojol) di Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penting terkait pembatasan potongan tarif aplikator ojek online. Dalam peraturan terbaru, potongan tarif oleh aplikator akan dibatasi maksimal 8 persen, jauh lebih rendah dibanding angka sebelumnya yang mencapai 20 persen, dan juga di bawah tuntutan para pengemudi yang menginginkan potongan 10 persen.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, yang memastikan kebijakan tersebut bukan sekadar retorika. Pemerintah saat ini telah mengambil saham di beberapa perusahaan aplikator transportasi online melalui Danantara, sehingga memungkinkan implementasi kebijakan tersebut secara bertahap melalui sistem internal perusahaan masing-masing.

Kebijakan Potongan Tarif Aplikator dan Dampaknya bagi Driver Ojek Online

Dengan pengurangan potongan aplikator menjadi 8 persen, penghasilan bersih para pengemudi ojol diperkirakan meningkat dari yang sebelumnya hanya menerima 80 persen menjadi minimal 92 persen dari tarif perjalanan. Presiden Prabowo menegaskan, potongan sebesar 20 persen sangat memberatkan para pengemudi yang bekerja keras mempertaruhkan keselamatan setiap hari.

"Pengemudi ojek online, mereka yang bekerja keras mempertaruhkan jiwanya setiap hari, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol setuju 20 persen?" ujar Prabowo di hadapan massa buruh saat perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah yang telah masuk langsung ke perusahaan aplikator, sehingga pengaturan potongan tarif dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan transparan. Dasco menambahkan, perubahan ini akan dilakukan secara bertahap karena menyangkut sistem operasional dan kontrak kerja yang harus diperbaiki.

Wacana Status Driver Ojek Online Jadi Pekerja Perusahaan

Selain pembatasan potongan tarif, Sufmi Dasco juga mengungkap adanya pembicaraan mengenai perubahan status para driver ojol yang saat ini berstatus mitra menjadi pekerja tetap di perusahaan aplikator masing-masing. Meski masih dalam tahap simulasi dan diskusi, wacana ini menjadi perhatian besar karena dapat berdampak signifikan bagi kesejahteraan dan perlindungan sosial para pengemudi.

"Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan," kata Dasco dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, pemerintah melalui Danantara yang telah mengambil bagian saham di perusahaan aplikator, akan terus mengajak organisasi-organisasi driver ojek online untuk berdiskusi agar kebijakan ini bisa berjalan sebaik mungkin dan memberikan manfaat nyata bagi para pengemudi.

Konsekuensi dan Tantangan Implementasi Kebijakan Baru

Perubahan status driver ojek online dari mitra menjadi pekerja membawa sejumlah konsekuensi administratif dan sosial. Jika terealisasi, para pengemudi berpotensi mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik, seperti hak cuti, jaminan kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Namun, hal ini juga berarti perusahaan aplikator harus menyiapkan struktur organisasi dan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban sebagai pemberi kerja.

Selain itu, proses transisi ini memerlukan koordinasi intensif antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan organisasi driver untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan layanan transportasi online di Indonesia.

• Potongan tarif aplikator dibatasi maksimal 8%
• Pendapatan driver naik dari 80% menjadi minimal 92%
• Wacana perubahan status driver dari mitra menjadi pekerja
• Pemerintah mengambil saham perusahaan aplikator melalui Danantara
• Diskusi intensif dengan organisasi driver ojol akan terus dilakukan

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di sektor transportasi digital yang selama ini kerap menghadapi ketidakpastian status dan penghasilan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, keputusan pemerintah untuk membatasi potongan tarif aplikator hingga 8 persen dan membuka wacana perubahan status driver ojek online menjadi pekerja perusahaan merupakan langkah strategis dan progresif dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial para pengemudi ojol. Ini bukan sekadar soal keuntungan finansial, tetapi juga pengakuan terhadap peran vital ojol dalam ekosistem transportasi digital Indonesia.

Namun, tantangan besar masih menanti. Implementasi perubahan status memerlukan regulasi yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat agar tidak menimbulkan konflik baru atau beban berlebih bagi perusahaan aplikator. Pemerintah juga harus memastikan bahwa transisi ini tidak mengurangi fleksibilitas yang selama ini dinikmati para pengemudi.

Ke depan, publik dan para pemangku kepentingan harus terus memantau bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan, terutama dampaknya terhadap kesejahteraan driver dan keberlangsungan industri transportasi online. Untuk informasi lebih lengkap dan update perkembangan kebijakan ini, Anda dapat membaca laporan lengkapnya di Liputan6.com dan sumber berita terkemuka lainnya.

Dengan momentum Hari Buruh 2026, perubahan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak pekerja di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat.