Tekanan Zona Lindung Memperparah Bencana Sumatera, Ini Hasil Kajian Terbaru

Bencana hidrometeorologi di Sumatera dan Aceh akhir 2025 mengakibatkan kerusakan parah, termasuk hilangnya 22 desa. Pemerintah terus melakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab bencana tersebut, tidak hanya dari faktor alam seperti siklon tropis senyar, tetapi juga peran manusia dalam memperparah dampak. Kajian terbaru mengungkap tekanan terbesar terhadap tata ruang berasal dari kawasan lindung, mangrove, dan cagar budaya yang justru mengalami alih fungsi tidak sesuai dengan fungsi ekologisnya, sehingga memperbesar risiko bencana.

Tekanan Tata Ruang di Kawasan Lindung dan Dampaknya

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Kementerian Lingkungan Hidup, Widhi Handoyo, menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menunjukkan bahwa 22 desa hilang akibat bencana ini. Widhi menegaskan bahwa bencana ini berbeda dengan tsunami 2004 karena datang dari hulu ke hilir, melalui banjir bandang dan longsor yang menggulung wilayah permukiman dan pertanian.

"Jika pada 2004 tsunami datang dari laut ke daratan, bencana Sumatera dan Aceh ini datang dari hulu, menyapu ke hilir. Kerusakan yang terjadi juga sangat fatal," ujar Widhi dalam webinar Bencana Sumatera What’s Next? pada 22 April 2026.

Kajian menemukan bahwa zona lindung dan ekosistem mangrove mengalami tekanan paling besar akibat alih fungsi menjadi kawasan budidaya intensif seperti perkebunan dan permukiman. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara fungsi ekologis kawasan dengan pemanfaatan ruang, memperparah risiko banjir bandang dan longsor.

Faktor Alam dan Aktivitas Manusia Penyebab Bencana

Menurut Firman Syahifuddin, pakar seismik dari ITS, siklon tropis senyar yang menerjang Sumatera merupakan fenomena langka di kawasan tropis dan memicu curah hujan ekstrem hingga lebih dari 200 milimeter dalam empat hari. Curah hujan ini menyebabkan banjir bandang yang membawa material sedimen kayu dan batu dengan kecepatan aliran air hingga lebih dari 10 meter per detik di beberapa lokasi.

"Ini kejadian yang sangat jarang terjadi dalam 50-100 tahun terakhir, dengan endapan lumpur setebal dua meter yang menimbun permukiman," jelas Firman.

Namun, faktor alam tidak bisa berdiri sendiri. Aktivitas manusia yang mengubah fungsi lahan dan degradasi ekosistem seperti alih fungsi hutan, pemanfaatan lahan tidak sesuai tata ruang, dan pengurangan daerah resapan air turut memperparah bencana. Wilayah dengan hutan lebat memiliki daya serap air lebih baik sehingga risiko banjir dan longsor lebih rendah.

Peran Tata Ruang dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan

Widhi menambahkan bahwa tata ruang yang ada saat ini masih memiliki eksposur tinggi terhadap bahaya bencana, karena zonasi pembangunan masih mengalokasikan kawasan rentan bencana untuk pemanfaatan budidaya dan perumahan. Pemerintah sedang mengevaluasi kesenjangan antara perencanaan tata ruang dan implementasinya di lapangan, termasuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang wajib dilakukan sebelum revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW).

• Pemerintah tengah memperbarui KLHS di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk memastikan kesesuaian pola ruang dengan karakteristik geofisik dan risiko bencana.
• Evaluasi juga menjajaki penerapan norma peraturan seperti PP 46/2016 dan Permen LHK Nomor 3 Tahun 2024.
• Banyak kawasan lindung yang berubah fungsi menjadi budidaya intensif sehingga memperbesar kerentanan terhadap bencana.

Walhi Jawa Timur mengkritik revisi RTRW yang dilakukan tanpa KLHS terlebih dahulu, serta alih fungsi hutan untuk industri, pariwisata, dan proyek panas bumi di daerah pegunungan yang berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan dan memperbesar ancaman bencana. Laporan lengkap mengungkapkan bahwa 20 Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah rawan bencana dapat memperparah kondisi jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Inovasi Mitigasi dan Pendekatan Data Dinamis

Agus Muhammad Hatta, Wakil Rektor ITS, menekankan pentingnya tiga pilar mitigasi berbasis sains, yaitu:

1. Data driven mitigation yang memanfaatkan data dinamis dan real-time.
2. Optimalisasi sistem peringatan dini mutakhir dengan teknologi satelit dan sensor.
3. Sinergi multi pihak untuk mengembalikan daya dukung ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

ITS mengembangkan Advanced Disaster Decision Support System yang diharapkan dapat mengintegrasikan data curah hujan dan kondisi wilayah secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan mitigasi bencana yang lebih tepat sasaran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kajian ini mengungkap fakta bahwa bencana besar di Sumatera bukan hanya soal alam yang tak terkendali, melainkan juga akibat serius dari kegagalan pengelolaan tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan. Tekanan pada zona lindung yang seharusnya menjadi benteng alami sangat berbahaya karena mengurangi fungsi ekologis yang melindungi masyarakat dari bencana hidrometeorologi.

Lebih jauh, revisi RTRW tanpa KLHS menjadi tanda bahaya bahwa kebijakan pembangunan masih terlalu mengedepankan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ini bisa menjadi preseden buruk yang memperparah bencana di masa depan, terutama di tengah perubahan iklim yang memperbesar frekuensi cuaca ekstrem.

Kedepannya, perhatian terhadap penguatan tata ruang berbasis risiko, penerapan teknologi mutakhir untuk peringatan dini, dan sinergi antarstakeholder harus menjadi prioritas nasional. Tanpa langkah nyata dan menyeluruh, potensi bencana di wilayah rawan seperti Sumatera akan terus meningkat, mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perkembangan terbaru dan langkah mitigasi yang akan diambil pemerintah, masyarakat diimbau terus mengikuti informasi resmi dan mendukung upaya perlindungan lingkungan demi masa depan yang lebih aman.