This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies Find out more here
Category: Ekonomi
Buruh Menolak Mentah-Mentah! Ini Bocorkan Aturan UMP 20...
Ini dia bocoran aturan UMP 2025 menurut para buruh.
Pengamat Pajak: Daripada Naikkan PPN 12 Persen, Pemerin...
"Kita bisa lihat dari segi ekonomi, harga barang pasti naik, dan ini otomatis akan mengurangi daya beli masyarakat. Sudah ada yang...
Rupiah Melemah Dipicu Kekhawatiran Perang di Ukraina da...
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot melemah pada perdagangan Senin, 25 November 2024.
Intip Panduan Penukaran Valas dan Tingkat Kurs Dollar-R...
Berikut ini informasi terkait tingkat Kurs Dollar-Rupiah di BCA hari ini Senin (25/11). Cek panduan penukaran valas
Kementerian BUMN Catat Setoran Dividen BUMN hingga Awal...
Kementerian BUMN melaporkan hingga 7 November 2024, dividen yang telah disetorkan BUMN pada negara sebesar Rp 85,5 triliun.
Horor Dampak PPN 12%, Ini Efek yang Paling Ditakutkan P...
Ini dia efek yang paling ditakutkan pengusaha soal kenaikan PPN jadi 12%. Apa itu?
Awal Pekan, Rupiah Melemah Jadi Rp15.886/USD
Nilai tukar rupiah pada perdagangan awal pekan ini terpantau melemah. - metrotvnews.com
Bunyi Weker dari Pasar
Pasar modal Indonesia memasuki fase genting. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot diikuti tipisnya transaksi.
Siapa Saja yang Menolak dan Meminta Tunda Kenaikan PPN ...
Pemerintah berencana akan naikkan PPN 12 persen pada Januari 2025. Siapa saja yang menolak atau minta undur kenaikan PPN itu, apa ...
Awas Bahaya Kenaikan Tarif Jadi 12 Persen Picu Gelomban...
Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menuai kritik tajam dari masyarakat.
Posisi 1 & 2 Dipegang Bank, Ini 10 BUMN Penyumbang Divi...
Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan BUMN berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp 85,5 triliun pada 2024. 10 BUMN menjadi penyumba...
Penolakan Berbagai Elemen terhadap Rencana Kenaikan PPN...
Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendapat penolakan dari banyak pihak.