TikToker Berto Ngapak Buka Suara Usai Ribut dengan Polantas Sintang: Minta Keadilan

TikToker Berto Ngapak buka suara setelah terlibat keributan dengan polisi lalu lintas (polantas) di Sintang, Kalimantan Barat. Ia mengaku kecewa karena merasa ditilang secara tidak adil dan meminta penegakan hukum yang setara bagi semua pelanggar.

Dalam video klarifikasi yang beredar, Berto menyatakan bahwa dirinya tidak menolak ditilang. Namun, ia mempertanyakan konsistensi petugas dalam menindak pelanggar lalu lintas di wilayah tersebut.

Kronologi Keributan Berto Ngapak dengan Polantas Sintang

Keributan bermula saat Berto Ngapak melintas di jalan raya Sintang dan diberhentikan oleh petugas polantas. Menurut keterangan Berto, ia merasa diperlakukan tidak menyenangkan saat proses penilangan berlangsung. Ia mengaku sempat adu mulut dengan petugas karena tidak terima dengan tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepadanya.

Video insiden tersebut kemudian viral di media sosial. Banyak warganet yang menyoroti cara petugas menangani situasi. Berto pun akhirnya memberikan penjelasan resmi melalui akun TikTok-nya, seperti dikutip dari detikcom.

“Saya bukan menolak tilang, tapi saya minta keadilan. Jangan hanya saya yang ditindak, sementara pelanggar lain dibiarkan,” ujar Berto dalam video klarifikasinya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut. Namun, kasus ini telah menarik perhatian publik di Kalimantan Barat, terutama pengguna media sosial yang menyoroti perilaku petugas di lapangan.

Pernyataan Berto Ngapak: Minta Penegakan Hukum yang Adil

Berto Ngapak menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara yang taat hukum. Ia mengaku bersedia membayar denda tilang jika memang terbukti melanggar. Namun, ia menyayangkan sikap petugas yang menurutnya kurang humanis.

“Saya minta penegakan hukum yang adil untuk semua. Jangan tebang pilih,” tegas Berto.

Ia juga berharap kejadian ini menjadi evaluasi bagi kepolisian dalam menertibkan lalu lintas. Menurut Berto, sosialisasi dan pendekatan persuasif lebih penting daripada tindakan represif yang memicu konflik.

Pernyataan Berto mendapat beragam respons dari warganet. Sebagian mendukung sikapnya yang vokal, sebagian lain mengingatkan agar masyarakat tetap patuh pada aturan lalu lintas.

Latar Belakang: Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas di Sintang

Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di Sintang. Sebelumnya, beberapa insiden serupa juga sempat viral, mulai dari pengendara yang melawan petugas hingga aksi sweeping liar oleh oknum warga. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran berlalu lintas di sebagian masyarakat.

Data kepolisian setempat mencatat ratusan pelanggaran lalu lintas setiap bulannya. Mayoritas pelanggaran meliputi tidak memakai helm, tidak membawa SIM, dan melanggar marka jalan. Penindakan dilakukan melalui tilang manual maupun elektronik (ETLE).

Namun, implementasi ETLE di Sintang belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala. Akibatnya, tilang manual masih mendominasi, yang rentan memicu gesekan antara petugas dan pengendara.

Pemerhati transportasi menilai perlu ada perbaikan sistemik, mulai dari edukasi hingga pengawasan internal kepolisian. “Penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Jika tidak, kepercayaan publik akan terus tergerus,” ujar seorang pengamat, seperti dikutip dari detikNews.

Dampak Viral: Sorotan Publik dan Tekanan bagi Kepolisian

Viralnya video keributan ini memberikan tekanan baru bagi Polres Sintang. Publik menuntut transparansi dan profesionalisme petugas di lapangan. Beberapa warganet bahkan mengunggah pengalaman serupa saat berurusan dengan polantas setempat.

Di sisi lain, insiden ini juga menjadi pelajaran bagi para kreator konten seperti Berto. Sebagai figur publik, setiap tindakan dan ucapannya akan menjadi sorotan. Berto pun mengaku siap menerima kritik dan saran dari masyarakat.

“Saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan contoh yang baik. Mari sama-sama taat aturan,” tuturnya.

Kasus ini juga menimbulkan perdebatan tentang etika penggunaan media sosial dalam menyikapi masalah hukum. Sebagian pihak menilai Berto seharusnya menempuh jalur resmi jika merasa dirugikan, bukan mengumbar di media sosial.

Langkah Selanjutnya: Evaluasi dan Harapan Perbaikan

Hingga kini, Berto Ngapak belum melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang. Ia memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Namun, ia tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum jika diperlukan.

Kapolres Sintang melalui Kasatlantas belum memberikan komentar resmi. Upaya konfirmasi oleh awak media masih menunggu respons. Sementara itu, kegiatan penertiban lalu lintas di Sintang tetap berjalan seperti biasa.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi dialog antara masyarakat dan kepolisian. Sosialisasi aturan lalu lintas perlu digencarkan, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi gesekan. Semua pihak harus saling menghormati,” kata seorang warga Sintang.

Analisis Redaksi: Antara Kepatuhan dan Keadilan

Kasus Berto Ngapak mencerminkan persoalan klasik dalam penegakan hukum di Indonesia: ketegangan antara kepatuhan warga dan rasa keadilan. Di satu sisi, polisi berhak menindak pelanggar. Di sisi lain, masyarakat menuntut perlakuan yang sama tanpa pandang bulu.

Yang menarik, Berto tidak menolak tilang. Ia justru mempertanyakan konsistensi penegakan hukum. Ini adalah kritik yang sah. Jika tilang hanya menyasar sebagian pelanggar sementara yang lain dibiarkan, maka wibawa hukum akan runtuh.

Kepolisian perlu menjawab dengan transparansi. Bukan dengan pembelaan, melainkan dengan evaluasi internal. Apakah prosedur penilangan sudah dijalankan dengan benar? Apakah petugas bersikap humanis? Jika tidak, perbaikan harus segera dilakukan.

Di sisi lain, Berto sebagai influencer juga punya tanggung jawab. Menyelesaikan masalah di media sosial memang efektif untuk mendapatkan perhatian, tetapi tidak selalu menyelesaikan akar masalah. Jalur resmi tetap harus diutamakan.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Polri untuk mereformasi sistem tilang, terutama di daerah. Pemanfaatan teknologi seperti ETLE harus diperluas agar lebih objektif dan mengurangi interaksi langsung yang rentan konflik.

Pada akhirnya, keadilan bukan soal siapa yang viral, melainkan bagaimana hukum ditegakkan secara konsisten. Jika semua pihak—polisi dan masyarakat—menjalankan perannya dengan baik, gesekan seperti ini bisa diminimalisir.