Vaksinasi DBD di Saronggi: Dinkes P2KB Sumenep Kejar 500 Anak Usai 2 Kematian
Dinkes P2KB Sumenep memprioritaskan vaksinasi DBD di Kecamatan Saronggi setelah mencatat 19 kasus dan dua kematian hingga akhir Oktober 2026. Sekitar 500 anak menjadi sasaran program yang dibiayai APBD ini, dengan dua dosis per anak.
Angka kematian itulah yang membuat Saronggi masuk daftar perhatian khusus. Jumlah kasusnya tidak paling tinggi, tetapi persentase kematiannya lebih besar dibanding wilayah kerja puskesmas lain di Kabupaten Sumenep.
Baca juga: Ancaman Ledakan TB: Indonesia Peringkat Kedua Dunia, 134 Ribu Kematian
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasyah, menyampaikan keterangan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), H. Achmad Syamsuri. Menurut Syamsuri, anggaran vaksinasi berasal dari APBD Kabupaten Sumenep.
“Kepedulian Pemkab Sumenep terhadap layanan kesehatan masyarakat sangat besar, terbukti untuk mengantisipasi merebaknya kasus demam berdarah, Pemkab Sumenep mengucurkan dana melalui APBD untuk vaksinasi,” kata Achmad Syamsuri, Senin (16/11/2026), seperti dikutip Sigap88.
Kronologi Kasus DBD di Saronggi Sepanjang 2026
Catatan Dinkes P2KB Sumenep menunjukkan wilayah kerja Puskesmas Saronggi menangani 19 kasus DBD sejak Januari hingga akhir Oktober 2026. Dari jumlah itu, dua pasien meninggal dunia.
Data tersebut dihimpun dari laporan rutin puskesmas. Dua kematian menjadi penanda bahwa penanganan kasus di Saronggi tidak bisa dinilai hanya dari jumlah penderita.
Baca juga: Kanker Prostat Bisa Muncul Tanpa Gejala: Kenali Tanda dan Deteksi Robotiknya
Syamsuri menjelaskan, “Kasus DBD di wilayah Puskesmas Saronggi kecil dibandingkan dengan beberapa puskesmas lainnya. Namun, tingkat kematian dikarenakan kasus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan puskesmas lain, yaitu dua orang.”
Pernyataan itu menempatkan Saronggi dalam kategori wilayah yang perlu intervensi tambahan. Pemerintah daerah kemudian menetapkan wilayah kerja Puskesmas Saronggi sebagai kawasan perhatian khusus dalam pencegahan DBD.
Penetapan itu menjadi dasar pelaksanaan vaksinasi. Program ini juga tercatat sebagai vaksinasi DBD pertama di wilayah kerja Puskesmas Saronggi.
Pihak yang Terlibat dan Alokasi Anggaran Vaksinasi
Pelaksanaan vaksinasi melibatkan Dinkes P2KB Sumenep sebagai penanggung jawab program dan Puskesmas Saronggi sebagai pelaksana di lapangan. Bupati Sumenep disebut memberikan perhatian langsung pada risiko penyebaran DBD di kawasan tersebut.
“Wilayah Puskesmas Saronggi mendapat perhatian khusus dari Bupati Sumenep sehingga pertama kali di Puskesmas Saronggi diadakan vaksinasi DBD kepada anak,” ujar Syamsuri.
Pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Sumenep. Menurut Syamsuri, dukungan fiskal daerah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.
“Kabupaten Sumenep melalui Bupati mengucurkan dana untuk vaksinasi DBD. Hal itu merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah memberikan layanan kesehatan,” pungkasnya.
Sasaran program sekitar 500 anak. Setiap anak dijadwalkan menerima dua kali penyuntikan: dosis pertama dan dosis kedua sebagai penguat atau booster.
“Ada sekitar 500 sasaran yang dilakukan vaksinasi dengan catatan dilakukan dua kali vaksinasi, yang terakhir booster. Jadi, setiap anak mendapatkan dua kali vaksin,” terang Syamsuri.
Latar Belakang: Mengapa Saronggi Didahulukan
DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini kerap muncul di kawasan padat hunian dengan genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk.
Di Sumenep, vaksinasi bukan satu-satunya instrumen pengendalian. Pemberantasan sarang nyamuk dan kebersihan lingkungan tetap menjadi lapisan pertahanan utama. Namun, keberadaan vaksin memberi perlindungan tambahan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak.
Pemilihan Saronggi sebagai lokasi pertama vaksinasi DBD di wilayah puskesmas tersebut tidak lepas dari rekam jejak kasus. Dua kematian dalam sepuluh bulan menjadi sinyal bahwa keterlambatan penanganan bisa berujung fatal.
Sumenep disebut menjadi salah satu dari tiga kabupaten di Jawa Timur yang telah menjalankan program vaksinasi DBD. Di Madura, kabupaten ini disebut sebagai satu-satunya daerah yang melaksanakannya.
Posisi itu menempatkan Sumenep sebagai contoh awal bagi daerah lain. Program vaksinasi di tingkat kabupaten dengan pembiayaan APBD masih tergolong jarang, sehingga pelaksanaannya di Saronggi menjadi rujukan.
Dampak Program dan Harapan Dukungan Kementerian Kesehatan
Bagi warga Saronggi, vaksinasi memberi perlindungan langsung bagi anak-anak yang menjadi sasaran. Program dua dosis membutuhkan jadwal dan pemantauan agar penerima kembali untuk suntikan penguat.
Dinkes P2KB Sumenep berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan turut mendukung perluasan upaya pengendalian DBD. Dukungan itu dinilai penting agar cakupan vaksinasi tidak berhenti di satu kecamatan.
Di sisi lain, vaksinasi tidak menghapus kebutuhan kewaspadaan masyarakat. Pemberantasan sarang nyamuk, pengurasan bak mandi, dan menjaga kebersihan lingkungan tetap harus berjalan bersamaan.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ini:
- Sasaran sekitar 500 anak di wilayah kerja Puskesmas Saronggi.
- Setiap anak menerima dua dosis, dengan dosis kedua sebagai booster.
- Pembiayaan melalui APBD Kabupaten Sumenep.
- Program merupakan vaksinasi DBD pertama di Puskesmas Saronggi.
- Sumenep menjadi satu dari tiga kabupaten di Jawa Timur yang menjalankan vaksinasi DBD.
Keberhasilan program akan diukur dari cakupan dosis lengkap. Jika banyak anak hanya menerima dosis pertama, perlindungan yang terbentuk tidak maksimal.
Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Kasus
Setelah vaksinasi dimulai, Dinkes P2KB Sumenep perlu memastikan distribusi vaksin dan jadwal dosis kedua berjalan sesuai rencana. Puskesmas Saronggi menjadi ujung tombak pencatatan penerima vaksin.
Pengawasan kasus juga menjadi kunci. Data 19 kasus dan dua kematian sepanjang Januari–Oktober 2026 menjadi baseline untuk menilai apakah intervensi berjalan efektif.
Pemerintah daerah menyatakan komitmennya melalui pembiayaan APBD. Namun, perluasan program ke wilayah lain akan bergantung pada kapasitas fiskal dan dukungan pusat.
Informasi resmi mengenai pelaksanaan vaksinasi DBD di Indonesia dapat diakses melalui laman Kementerian Kesehatan. Sementara itu, laporan awal mengenai program di Saronggi dimuat oleh Sigap88.
Analisis Redaksi
Keputusan Dinkes P2KB Sumenep mendahulukan Saronggi masuk akal secara epidemiologis. Jumlah kasus bukan satu-satunya indikator bahaya. Dua kematian dari 19 kasus menunjukkan rasio fatalitas yang lebih tinggi dibanding wilayah lain, dan itu berarti ada keterlambatan deteksi atau penanganan yang perlu dibenahi.
Vaksinasi memang memberi lapisan perlindungan baru. Tetapi program ini tidak boleh menjadi alasan mengurangi kewaspadaan lingkungan. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air rumah tangga. Tanpa pemberantasan sarang nyamuk, vaksin hanya menutup sebagian risiko.
Yang perlu diawasi adalah pelaksanaan dosis kedua. Program dua dosis menuntut pencatatan rapi dan komunikasi ulang ke orang tua. Jika cakupan dosis lengkap rendah, investasi APBD tidak menghasilkan perlindungan maksimal. Sumenep sudah mengambil langkah awal yang jarang dilakukan daerah lain. Kini yang diuji adalah konsistensi di lapangan.
Sumber: kemkes.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0