Bengkulu Dapat Rp 23,55 M untuk Transformasi Ekonomi Perhutanan Sosial dan Kopi Robustanya

Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 23,55 miliar untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis perhutanan sosial dan pengembangan kopi robusta serta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan di daerah tersebut.

Potensi Kopi Robust dan Perhutanan Sosial di Bengkulu

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa potensi alam Bengkulu, terutama sektor kopi dan perhutanan sosial, harus dimaksimalkan sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat. Provinsi ini merupakan salah satu sentra kopi terbesar di Indonesia, menempati peringkat ke-5 nasional dengan produksi mencapai 55 ribu ton kopi robusta pada tahun 2023 atau sekitar 7,23 persen dari total produksi nasional.

"Program ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Bengkulu, terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan melalui tata kelola usaha yang lebih baik," ujar Helmi pada Jumat (3/4/2026).

Meskipun memiliki potensi besar, tantangan seperti tata kelola usaha, kelembagaan, dan mutu pascapanen masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah meluncurkan berbagai program strategis sejak awal 2026, di antaranya adalah Program Kopi Merah Putih yang bertujuan mempercepat hilirisasi kopi dan memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Dukungan Dana untuk Penguatan Kelembagaan dan Usaha

Program transformasi ekonomi ini berjalan sejalan dengan peluncuran Strategi dan Transformasi Ekonomi Komunitas Perhutanan Sosial (PS) yang berfokus pada model bisnis berbasis masyarakat. Bengkulu menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang mendapat intervensi program ini dengan total anggaran sebesar USD 1.453.904 (setara Rp 23,55 miliar) dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI.

Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, dan pengolahan hasil produksi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Fokus intervensi program berada di dua kabupaten utama, yaitu Bengkulu Utara dan Rejang Lebong. Di Bengkulu Utara, KUPS yang menjadi sasaran antara lain:

• KUPS Mahkota Bukit Resam
• KUPS Pesona Bukit Resam
• KUPS Sumur Alam
• KUPS Kopi Sako Lemo Nakai
• KUPS Durian Tembaga

Selain pengembangan perkebunan kopi, program ini juga mendukung sektor ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis hutan, seperti:

• KUPS Wisata Curug 9
• KUPS Aroba Lemo Nakai
• KUPS Dawen Lemo Nakai (produk ecoprint)
• KUPS Besambu Lemo Nakai (kerajinan HHBK)

Di Kabupaten Rejang Lebong, perhatian diberikan pada penguatan rantai nilai kopi melalui KUPS seperti Maju Bersama, Sinar Harapan, Register Lima, Suko Makmur, dan Bingo Sanyok yang fokus pada produksi green bean kopi.

Sinergi untuk Ekonomi Hijau Berkelanjutan

Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa "Bengkulu harus menjadi daerah yang mampu mengelola potensi alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Kopi kita harus naik kelas, masyarakat kita harus lebih sejahtera, dan hutan kita tetap lestari."

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kelompok usaha masyarakat, lembaga pendamping, dan dukungan pembiayaan, Pemprov Bengkulu menargetkan terwujudnya transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. Program ini juga diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan produktif.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, dukungan dana Rp 23,55 miliar ini bukan sekadar angka, melainkan penanda penting komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi perhutanan sosial dan kopi robusta sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Langkah ini bisa menjadi game-changer bagi Bengkulu, yang selama ini dikenal sebagai produsen kopi besar, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengolahan dan pemasaran.

Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana dana tersebut benar-benar mampu menguatkan kelembagaan KUPS dan membangun kapasitas masyarakat agar produk kopi dan HHBK bernilai tambah tinggi dan mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Selain itu, penerapan prinsip ekonomi hijau harus dijaga agar tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, penting bagi Pemprov Bengkulu untuk terus memantau dan mengevaluasi program ini secara transparan dan partisipatif, agar setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Sumber asli berita juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya ini.

Dengan demikian, Bengkulu berpeluang menjadi contoh sukses transformasi ekonomi berbasis perhutanan sosial yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.