Banjir DAS Krueng Meureudu: Pilihan Sulit Warga Zona Merah Bencana Aceh

Banjir yang melanda Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, bukanlah kejadian yang datang tiba-tiba. Peristiwa banjir bandang pada 25 November 2025 merupakan tragedi ekologis yang sudah lama diprediksi, namun selalu gagal diantisipasi secara efektif oleh pemerintah.

Lintas generasi, lebih dari 13.000 warga di zona merah bencana terpaksa hidup berdampingan dengan ancaman banjir yang rutin menghantui kehidupan mereka. Mitigasi pemerintah selama ini dinilai lebih reaktif, dengan penanganan pascabendala seperti pendirian tenda dan distribusi sembako, bukan langkah antisipatif yang dapat mencegah bencana.

Adaptasi Getir Warga di Zona Merah

Bagi warga Desa Meunasah Raya dan sekitarnya, banjir bukan hal baru. Cut Nurjannah (40) mengungkapkan bahwa sejak berusia lima tahun, ia sudah akrab dengan banjir tahunan. Namun, banjir akhir 2025 merupakan bencana terparah sepanjang empat dekade hidupnya, dengan air yang membawa lumpur dan kayu hingga menimbulkan kerusakan besar pada rumah dan lahan usaha.

“Sejak umur 5 tahun kami sudah merasakan banjir dan setiap tahun di sini memang rawan banjir. Tapi banjir November lalu adalah yang terparah,” ujar Nurjannah.

Meski demikian, wacana relokasi warga ke tempat yang lebih aman mendapat penolakan keras. Bagi Nurjannah dan warga lain seperti Nurdin (38) dan sesepuh Mahdi M Daud (63), pindah bukanlah solusi mudah. Mereka menganggap tanah kelahiran dan mata pencaharian yang bergantung pada kebun dan ladang tidak bisa dipisahkan begitu saja.

• Nurjannah menolak relokasi karena usaha dagang dan kebun sayurannya bergantung pada lokasi saat ini.
• Nurdin menganggap pindah berarti mengulang perjuangan dari nol dan kehilangan akses mata pencaharian.
• Mahdi M Daud mengingat banjir 1971, namun kali ini lumpur dan kerusakan lebih parah, dan juga menolak relokasi demi kelangsungan pertanian leluhur.

Ancaman Banjir dan Kerentanan Wilayah

Kabupaten Pidie Jaya dikelilingi oleh beberapa aliran sungai, namun Krueng Meureudu menjadi yang paling reaktif dan destruktif. Pendangkalan parah di sungai ini memicu banjir kilat saat hujan deras. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), setidaknya 15 desa di dua kecamatan berada di zona merah dengan total penduduk lebih dari 13.000 jiwa.

Okta Handipa, Plh Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, menyatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan rencana rehabilitasi dengan menetapkan radius zona rawan bencana 15 hingga 50 meter dari bibir sungai untuk disterilkan dari permukiman. Selain itu, pemerintah juga didesak segera membangun tanggul permanen untuk mencegah banjir berulang.

“Sungai Krueng Meureudu sudah dangkal dan tersumbat, jadi kalau ada air deras dari hulu, akan terjadi banjir lagi,” tegas Okta.

Intervensi Infrastruktur dan Revisi Tata Ruang

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menjanjikan pembangunan empat unit sabo dam di hulu, perkuatan tebing, dan perbaikan muara di hilir. Sabo dam berfungsi menahan material kayu dan batu agar tidak merusak permukiman di hilir.

Namun, realisasi pembangunan ini masih menunggu fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sedang direncanakan. Sementara itu, pemerintah daerah tengah memprioritaskan revisi Qanun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk memperbaiki pengelolaan wilayah rawan banjir.

Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, menegaskan pentingnya revisi tata ruang yang mencakup:

1. Pembuatan buffer zone 50-100 meter dari bantaran sungai tanpa permukiman.
2. Normalisasi sungai dari hulu hingga hilir.
3. Penghentian penanaman sawit di hutan yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan.
4. Penataan kota dan infrastruktur jalan pasca bencana.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pidie Jaya, Mhd Fajri, juga mengakui resistensi warga terhadap relokasi menjadi tantangan utama. Jika relokasi gagal, maka pembangunan tanggul beton raksasa sepanjang sungai menjadi solusi kompromi keselamatan yang tersisa.

Anggaran Besar dan Tantangan Eksekusi

Dokumen rencana induk berbasis risiko 2026-2028 yang disusun Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Sumatera mengusulkan anggaran sebesar Rp205 triliun untuk pemulihan Aceh, jauh melebihi dana rehabilitasi pascatsunami 2004.

Namun, menurut Dr. Alfi Rahman dari Tsunami and Disaster Mitigation Research Center Universitas Syiah Kuala, terdapat jurang besar antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

“Secara dokumen sudah oke, tapi kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan,” tegasnya, sambil menekankan pentingnya melibatkan disiplin ilmu lain dan perguruan tinggi agar solusi lebih komprehensif.

Dr. Alfi juga mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan relokasi tanpa mempertimbangkan modal sosial dan budaya warga, menghindari kesalahan serupa pascatsunami 2004 yang menyebabkan guncangan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, bencana banjir DAS Krueng Meureudu menjadi cermin kegagalan sistem mitigasi yang bersifat jangka panjang dan holistik. Pemerintah selama ini lebih fokus pada penanganan pascakerusakan ketimbang menyiapkan infrastruktur dan kebijakan pencegahan yang efektif. Penolakan warga terhadap relokasi bukan semata-mata soal kemauan keras, tetapi merupakan gambaran nyata betapa eratnya keterikatan sosial, ekonomi, dan budaya mereka dengan tempat tinggalnya.

Persoalan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan solusi fisik seperti sabo dam atau tanggul beton, tetapi juga harus menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kegagalan memahami dimensi sosial akan berujung pada proyek-proyek besar yang menjadi macan kertas — megah di atas kertas, namun tidak efektif di lapangan.

Ke depan, yang perlu diwaspadai adalah apakah komitmen anggaran besar dan rencana rehabilitasi dapat benar-benar diwujudkan dengan melibatkan suara warga dan pendekatan lintas disiplin. Jika tidak, siklus banjir dan penderitaan di zona merah akan terus berulang, dan warga akan terus terpaksa berdamai dengan maut.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terkini mengenai bencana ini, kunjungi laporan lengkap di Antara News Aceh.

Kesimpulannya, pemerintah harus segera mengeksekusi rencana rehabilitasi dan revisi tata ruang yang komprehensif, serta membangun infrastruktur tanggul dan sabo dam yang kuat. Namun, yang tak kalah penting adalah memperhatikan aspek sosial budaya warga agar solusi yang diambil benar-benar menyelamatkan dan memberdayakan masyarakat terdampak.