Karantina Jatim Musnahkan Kulit Kerbau Nepal Rp800 Juta: Cegah PMK dan LSD

Nov 19, 2026 - 23:20
 0  1
Karantina Jatim Musnahkan Kulit Kerbau Nepal Rp800 Juta: Cegah PMK dan LSD

Balai Karantina Jawa Timur memusnahkan dua kontainer kulit kerbau kering asal Nepal senilai Rp800 juta di Instalasi Puspa Agro, Sidoarjo, Kamis (19/11/2026). Pemusnahan dilakukan karena negara asal belum melalui analisis risiko dan berpotensi membawa virus PMK serta LSD.

Ad
Ad

Kronologi: Dua Kontainer Masuk via Tanjung Perak

Dua kontainer berukuran 40 kaki itu tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, pemasukan komoditas tersebut dinilai berisiko karena Nepal belum menjalani tahapan analisis risiko pemasukan kulit ke Indonesia.

Baca juga: Kopi dan Kanker Hati: Bukti Ilmiah Risiko Turun Setengah

Kondisi ini memicu perhatian serius otoritas karantina. Kulit kerbau berpotensi menjadi media pembawa virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Disease (LSD), dua penyakit yang mengancam kesehatan dan produktivitas ternak.

Tindakan pemusnahan mengacu pada Nota Dinas Deputi Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia Nomor 1230 Tahun 2026 tentang Kajian Teknis Pemasukan Kulit dari China, India, Nepal, dan Kirgizstan ke wilayah Indonesia. Kajian tersebut merekomendasikan penolakan terhadap pemasukan kulit dari negara yang belum melalui analisis risiko.

Karena pemilik barang tidak dapat mengembalikan komoditas ke negara asal, tindakan karantina dilanjutkan dengan pemusnahan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Biaya pemusnahan dibebankan kepada pemilik barang.

Pernyataan Pejabat: Perlindungan Peternakan Nasional

Direktur Tindakan Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia, Cicik Sri Sukarsih, menegaskan bahwa langkah tersebut bukan sekadar kepatuhan administrasi, melainkan bentuk perlindungan terhadap sektor peternakan nasional.

Baca juga: Penyakit Neurologis di Vietnam: 166.954 Kematian Stroke dan Kesenjangan Akses Obat

“Tindakan pemusnahan ini perlu dilakukan mengingat tingginya risiko penularan virus PMK maupun LSD, karena juga belum dilakukannya analisis risiko terhadap negara asal pemasukan kulit tersebut,” ujar Cicik.

Ia mengakui nilai komoditas yang dimusnahkan tergolong besar. Namun, potensi kerugian jika penyakit hewan masuk dan menyebar ke Indonesia dinilai jauh lebih besar.

“Walaupun nilai barang yang dimusnahkan ini tinggi, namun berdasarkan hitungan kami, nilai aset negara yang dapat diselamatkan jauh lebih tinggi, mengingat Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah populasi sapi terbanyak,” katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Karantina Jawa Timur, Hudiansyah Is Nursal, menyebut pemusnahan ini sebagai wujud komitmen menegakkan ketentuan karantina dan memperketat pengawasan terhadap komoditas masuk.

“Pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Namun, pekerjaan besar berikutnya adalah memastikan tidak adanya lagi pemasukan kulit dari negara-negara yang dilarang pemasukannya,” ujarnya.

Latar Belakang: Ancaman PMK dan LSD bagi Ternak

PMK dan LSD bukan penyakit zoonosis atau tidak menular kepada manusia. Meski demikian, keduanya dapat berdampak serius terhadap kesehatan ternak dan perekonomian peternak.

Dampaknya antara lain penurunan berat badan, terganggunya produktivitas, hingga penurunan produksi susu pada hewan ruminansia pedaging maupun perah. Jawa Timur menjadi perhatian karena populasi sapi terbanyak di Indonesia.

Kulit kerbau kering yang menjadi media pembawa virus harus melalui prosedur karantina ketat. Negara asal wajib menjalani analisis risiko sebelum diizinkan mengekspor ke Indonesia. Dalam kasus ini, Nepal belum memenuhi syarat tersebut.

Badan Karantina Indonesia melalui nota dinasnya telah mengkaji pemasukan kulit dari sejumlah negara, termasuk China, India, Nepal, dan Kirgizstan. Hasilnya, pemasukan dari negara yang belum dianalisis risiko direkomendasikan ditolak.

Proses Pemusnahan dan Pengawasan Pascapemusnahan

Pemusnahan dilakukan melalui metode penguburan untuk meminimalkan potensi penyebaran agen penyakit ke lingkungan sekitar. Petugas menambahkan bahan kimia pada setiap lapisan timbunan dan melakukan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.

Area penguburan kemudian diberi penanda khusus sebagai bagian dari pengawasan pascapemusnahan. Langkah ini memastikan tidak ada residu berbahaya yang tersisa.

Kegiatan tersebut disaksikan Direktur Tindakan Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia, Kepala Balai Besar Karantina DKI Jakarta, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak.

Sinergi antarinstansi ini menunjukkan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh karantina, tetapi juga melibatkan bea cukai dan dinas peternakan daerah.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pemusnahan ini menegaskan bahwa nilai ekonomi tidak menjadi kompromi ketika menyangkut risiko penyakit hewan. Kerugian Rp800 juta dianggap lebih kecil dibanding potensi kerugian miliaran rupiah jika PMK atau LSD mewabah.

Balai Karantina Jawa Timur berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pemasukan media pembawa. Langkah ini diharapkan menjadi benteng perlindungan bagi kesehatan hewan, keberlangsungan usaha peternakan, serta ketahanan pangan nasional.

Ke depan, pengawasan akan difokuskan pada pencegahan masuknya kulit dari negara-negara yang dilarang. Sosialisasi kepada importir juga diperlukan agar tidak ada lagi pengiriman yang melanggar ketentuan.

Masyarakat dan pelaku usaha diimbau mematuhi prosedur karantina. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui targetnews.id dan badankarantina.go.id.

Analisis Redaksi: Kepatuhan vs. Nilai Ekonomi

Keputusan memusnahkan kulit kerbau senilai Rp800 juta adalah pilihan rasional di tengah ancaman penyakit hewan menular. Jawa Timur dengan populasi sapi terbesar menjadi taruhan. Jika PMK atau LSD masuk, kerugian bisa jauh melampaui nilai barang.

Namun, kasus ini juga menyoroti celah pengawasan di hulu. Bagaimana mungkin dua kontainer kulit dari negara yang belum dianalisis risiko bisa masuk hingga Tanjung Perak? Penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk bea cukai dan karantina, harus dievaluasi.

Ke depan, transparansi proses analisis risiko dan daftar negara yang diizinkan perlu diperjelas. Importir juga harus diedukasi agar tidak memesan komoditas dari negara terlarang. Penegakan hukum tanpa sosialisasi hanya akan mengulang kasus serupa.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad