Pemkab Poso Dukung Pos Bapas untuk Perkuat Pembinaan Sosial dan Pemasyarakatan

Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, resmi mendukung kehadiran Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayahnya sebagai upaya memperkuat pembinaan sosial dan layanan pemasyarakatan bagi masyarakat. Langkah ini diresmikan pada Kamis, 7 Mei 2026, oleh Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Feri Hermawan, bersama dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Poso, Alfret Suangga.

Peran Pos Bapas dalam Pembinaan Sosial yang Humanis

Menurut Alfret Suangga, keberadaan Pos Bapas merupakan langkah positif yang sangat penting dalam memperkuat pendekatan humanis di dalam sistem hukum. Ia menjelaskan bahwa Pos Bapas akan mempermudah layanan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, sehingga proses pembinaan sosial dapat lebih efektif dijalankan.

“Kehadiran Pos Bapas sangat penting untuk membantu proses pembinaan sosial di masyarakat. Ini menjadi langkah positif dalam memperkuat pendekatan humanis dalam sistem hukum,” ungkap Alfret.

Transformasi Sistem Pemasyarakatan Menuju Reintegrasi Sosial

Feri Hermawan menegaskan bahwa peresmian Pos Bapas di Poso bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bagian dari transformasi sistem pemasyarakatan yang kini berfokus pada pendekatan reintegrasi sosial. Pos ini diharapkan dapat memperluas akses layanan pemasyarakatan yang lebih cepat, dekat, dan responsif, khususnya di wilayah timur Sulawesi Tengah.

“Bapas hari ini memiliki peran yang semakin strategis. Pemasyarakatan tidak lagi hanya bicara penghukuman, tetapi bagaimana membimbing dan memastikan klien bisa kembali diterima di tengah masyarakat,” kata Feri.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial.

Pos Bapas sebagai Kebutuhan Strategis di Poso

Feri menambahkan bahwa Pos Bapas menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat fungsi pembimbing kemasyarakatan, termasuk pelaksanaan alternatif pemidanaan di luar penjara serta pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pos Bapas tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai sarana utama agar layanan pembimbingan lebih cepat dan mudah dijangkau masyarakat.

Pos Bapas Poso juga merupakan bagian dari program nasional pembentukan 100 Balai Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang bertujuan memperluas jangkauan layanan pemasyarakatan hingga ke daerah-daerah terpencil.

Penguatan Sinergi dan Profesionalisme Pelayanan

Pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mendorong penguatan sinergi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) dan optimalisasi pendampingan dalam sistem peradilan pidana anak. Feri berharap seluruh jajaran Bapas dapat menjadikan kantor Pos Bapas ini sebagai pusat pelayanan yang profesional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Jadikan Pos Bapas ini sebagai tempat pelayanan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel,” imbuhnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kehadiran Pos Bapas di Poso menjadi langkah strategis yang tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga membangun pendekatan keadilan restoratif yang lebih manusiawi dan inklusif. Dengan adanya Pos Bapas, masyarakat yang berhadapan dengan hukum mendapatkan kesempatan pembinaan yang lebih optimal, mengurangi ketergantungan pada sistem pemidanaan yang bersifat represif.

Langkah ini juga mencerminkan tren nasional menuju sistem pemasyarakatan yang menekankan reintegrasi sosial dan pemulihan, mengurangi angka residivisme, serta memperkuat keamanan dan ketertiban sosial. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil melalui kelompok seperti POKMAS LIPAS.

Ke depan, penting untuk terus memantau implementasi Pos Bapas ini, terutama efektivitas layanan pembimbingan dan pengawasan yang diberikan, serta bagaimana Pos Bapas mampu menjembatani kebutuhan pemidanaan alternatif dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Perkembangan ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan layanan pemasyarakatan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi berita asli di ANTARA News Sulteng.