Nadiem Makarim Menanti Vonis Kasus Korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor

Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hari ini, Selasa (30/06/2026), akan menghadapi vonis atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS di lingkungan Kemendikbudristek. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dijadwalkan membacakan putusan pada pukul 10.00 WIB.

Awalnya, pembacaan vonis dijadwalkan pada 25 Juni 2026, namun tertunda karena Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, sakit. Dalam perkara ini, Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa dan Dakwaan Korupsi Chromebook

Jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar atau pengganti penjara 190 hari, serta uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun atau pengganti penjara sembilan tahun. Jaksa menilai Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian negara.

"Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan primer," ujar jaksa Roy Riadi.

Selain Nadiem, terdakwa lain dalam kasus ini adalah bekas Direktur SMP Kemendikbudristek, Mulyatsah; bekas Direktur SD Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Sri Wahyuningsih; serta konsultan Ibrahim Arief alias Ibam. Sri dijatuhi hukuman empat tahun penjara, Mulyatsah 4,5 tahun, dan Ibam empat tahun serta denda Rp500 juta. Namun, dua majelis hakim berbeda pendapat soal vonis Ibam. Sementara itu, bekas staf khusus Nadiem, Jurist Tan, hingga kini masih buron.

Suasana Sidang dan Dukungan untuk Nadiem

Sejak pukul 08.00 WIB, keluarga, kerabat, serta pengendara mitra Gojek telah memadati lokasi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mereka kompak mengenakan pakaian putih sebagai simbol dukungan. Nadiem tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut hangat oleh para pengendara Gojek yang sempat berpelukan dan bersalaman dengannya.

Didampingi istrinya, Franka Makarim, Nadiem memasuki ruang sidang diiringi teriakan dukungan dari keluarga dan kerabat seperti "Kami bersama Nadiem", "Nadiem, we love you", dan "Nadiem bebas". Beberapa tokoh masyarakat dan seniman seperti Chatib Basri, Todung Mulya Lubis, Oce Kaligis, Jajang C Noer, Riri Riza, dan Mira Lesmana juga hadir memberi dukungan.

Pembelaan Nadiem dan Fakta Persidangan

Pada sidang pembelaan tanggal 2 Juni 2026, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah melakukan tindak pidana. Ia mengklaim tidak ada unsur pidana yang terbukti dan menyebut kasus ini sebagai "murni kekeliruan investigasi." Menurutnya, kebijakan memilih Chromebook dan Chrome OS telah menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp3,9 triliun, sehingga proses hukum terhadapnya justru ironi.

Nadiem menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen terkait pengadaan Chromebook dan menyerahkan kewenangan tersebut ke tim teknis kementerian. Ia juga menepis tudingan adanya "tukar badan" karena pihak vendor dan pejabat yang menerima gratifikasi tidak menjadi tersangka. Selain itu, ia membantah Chromebook mangkrak dan menyanggah tudingan konflik kepentingan terkait saham GoTo.

Dalam duplik-nya, Nadiem menjelaskan pengadaan Chromebook hanyalah salah satu alat dalam digitalisasi pendidikan dan bukan fokus utama. Ia menegaskan hanya ada sedikit percakapan terkait Chromebook dalam grup WhatsApp selama lima tahun menjabat dan hanya menghadiri satu rapat khusus pembahasan pengadaan tersebut.

Replik Jaksa dan Penolakan Pembelaan

Jaksa menolak seluruh dalil pembelaan melalui replik pada 9 Juni 2026. Ada delapan kesimpulan fakta yang menurut jaksa tidak terbantahkan, antara lain:

• Nadiem memiliki kepentingan ekonomi di perusahaan afiliasi Google serta melakukan tindakan melawan hukum.
• Pengadaan Chromebook tidak sesuai kebutuhan sekolah.
• Nadiem diklaim sebagai pengendali terselubung PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia.
• Kebijakan Chromebook diduga untuk kepentingan pribadi, bukan pendidikan.
• Tuduhan skema white collar crime dengan manipulasi transaksi dan investasi terkait Google dan PT AKAB.
• Chromebook dinilai tidak dapat digunakan secara optimal.
• Kerugian negara mencapai lebih dari Rp5,2 triliun.
• Kekayaan Nadiem disebut meningkat drastis tanpa bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Jaksa menegaskan pembelaan Nadiem hanyalah penafsiran ulang fakta yang sudah jelas dan harus ditolak.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus ini menjadi sorotan penting terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Jika vonis dijatuhkan, dampaknya tidak hanya terhadap karier politik dan bisnis Nadiem Makarim, tetapi juga akan menjadi preseden bagi penegakan hukum terhadap pejabat publik di era digitalisasi pendidikan.

Selain aspek hukum, publik perlu mengawasi perkembangan kasus ini secara seksama karena menyangkut dana negara yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Dugaan korupsi di sektor pendidikan bisa menghambat kemajuan kualitas pembelajaran digital yang sangat dibutuhkan di era modern saat ini.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan bagaimana hakim akan menilai bukti dan fakta yang tersaji. Vonis ini juga akan menjadi ujian bagi independensi lembaga peradilan dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan figur publik berpengaruh. Kami mengajak pembaca untuk terus mengikuti perkembangan sidang ini agar paham implikasi hukum dan kebijakan di balik kasus tersebut.

Untuk informasi lengkap dan update langsung, kunjungi sumber berita BBC Indonesia yang menyediakan liputan mendalam terkait persidangan ini.