MUI Gelar Mudzakarah Hukum Nasional untuk Persiapan Pra-KUII VIII 2026

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menunjukkan peran strategisnya dalam bidang hukum dengan menggelar Mudzakarah Hukum Nasional pada tanggal 2-3 Juli 2026 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari persiapan menuju Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026, yang menjadi ajang konsolidasi dan penguatan posisi MUI dalam menghadapi berbagai persoalan hukum nasional.

Peran Mudzakarah Hukum dalam Persiapan Pra-KUII VIII

Menurut Ketua Bidang Hukum MUI, Wahiduddin Adams, pelaksanaan muzakarah ini tidak hanya sekadar forum diskusi, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam memperkuat peran MUI sebagai lembaga yang responsif terhadap isu hukum yang berkembang di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menyusun rekomendasi hukum yang akan menjadi masukan penting dalam agenda Pra-KUII VIII.

"Yang disiapkan dan dilaksanakan pada muzakarah ini tidak terlepas dari persiapan Pra-Kongres Umat Islam Indonesia VIII Tahun 2026," ujar Wahiduddin kepada Republika, Kamis (2/7/2026).

Penguatan Kolaborasi dengan Lembaga Negara

Selain membahas berbagai isu hukum nasional, forum ini juga menjadi momentum bagi MUI untuk memperluas kerja sama dengan institusi negara. Salah satu langkah penting yang diambil adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Yudisial dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan program Bidang Hukum MUI periode 2025–2030.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkokoh peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra kritis pemerintah), sehingga suara umat Islam dapat lebih didengar dalam pengambilan kebijakan hukum nasional.

Apresiasi kepada Penegak Hukum yang Berpihak pada Rakyat Miskin

Salah satu agenda penting dalam kegiatan ini adalah pemberian penghargaan kepada aparat dan lembaga penegak hukum yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kaum dhuafa dan masyarakat miskin. Wahiduddin menyatakan, penghargaan ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai inspirasi agar semakin banyak penegak hukum yang berkomitmen menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kami ingin memberikan apresiasi kepada penegak hukum yang berpihak kepada masyarakat miskin. Harapannya, penghargaan ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong semakin banyak penegak hukum untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat," ujar Wahiduddin.

Rapat Koordinasi dan Penyusunan Rekomendasi Hukum

Pada hari kedua, MUI menggelar rapat koordinasi Bidang Hukum bersama perwakilan MUI dari seluruh provinsi. Forum ini menjadi wadah untuk mengumpulkan berbagai persoalan hukum yang dihadapi di daerah serta mensinergikan program kerja antara MUI pusat dan daerah.

Hasil dari muzakarah dan rapat koordinasi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan pokok-pokok pikiran MUI yang nantinya akan disampaikan pada KUII VIII. Rekomendasi ini sangat penting sebagai masukan untuk pemerintah dalam mengembangkan kebijakan hukum yang berkeadilan.

Wahiduddin berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi berkualitas melalui kehadiran para narasumber dari berbagai lembaga, seperti Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, serta lembaga negara lainnya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pelaksanaan Mudzakarah Hukum Nasional oleh MUI menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat posisi MUI sebagai actor kunci dalam dinamika hukum nasional. Dengan menjalin kerja sama yang erat bersama Komisi Yudisial dan KPPU, MUI tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga memastikan bahwa suara umat Islam dapat berkontribusi secara nyata dalam pembentukan sistem hukum yang adil dan inklusif.

Lebih jauh, penghargaan kepada penegak hukum yang berpihak pada kaum dhuafa menjadi sinyal kuat bahwa MUI berkomitmen mengusung prinsip keadilan sosial dalam ranah hukum. Ini penting karena sering kali kelompok rentan terpinggirkan dalam proses penegakan hukum.

Kedepannya, publik perlu mengawasi bagaimana rekomendasi dari muzakarah ini diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Apakah rekomendasi tersebut mampu mendorong reformasi hukum yang menjawab kebutuhan umat dan masyarakat luas. Perkembangan ini patut menjadi perhatian semua pihak yang peduli terhadap masa depan hukum di Indonesia.

Untuk informasi lengkap dapat diakses melalui sumber Republika.